POJOKSATU.id - Nama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM menjadi perhatian saat Presiden Prabowo Subianto menyapa para kepala daerah. 

Saat acara Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026.

Di tengah agenda tersebut, Prabowo sempat menanyakan keberadaan KDM. 

Pasalnya, Jawa Barat tidak diwakili langsung oleh sang gubernur, melainkan Wakil Gubernur Erwan Setiawan yang hadir dalam acara itu.

Momen tersebut terjadi setelah Prabowo menyapa sejumlah pejabat negara dan mulai menyebut nama para gubernur yang hadir. 

Ia mengawali sapaan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, kemudian menyebut beberapa kepala daerah lainnya.

“Gubernur DKI Saudara Pramono Anung Wibowo, yang ada bowo-bowo itu lho; Gubernur Banten Saudara Andra Soni; Gubernur NTB Lalu M Iqbal; Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka; Gubernur Maluku Utara Saudari Sherly Tjoanda, kalau gubernur Maluku Utara selalu paling banyak tepukannya,” tutur Prabowo.

Ketika giliran Jawa Barat, Prabowo menyebut nama wakil gubernur yang hadir. 

Ia kemudian melontarkan pertanyaan mengenai keberadaan Dedi Mulyadi yang disambut suasana santai.

“Wagub Jabar Saudara Erwan Setiawan, ke mana KDM itu? Hahaha, yang paling dekat enggak hadir malah, pasti sibuk, oke,” ujar Prabowo.

Candaan tersebut mengundang perhatian.

Sejumlah Gubernur Juga Diwakili Wakilnya

Selain Dedi Mulyadi, beberapa gubernur lainnya juga tidak hadir secara langsung dan mengutus wakil masing-masing.

Gubernur Bali Wayan Koster diwakili Wakil Gubernur I Nyoman Giri Prasta. 

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud diwakili Wakil Gubernur Seno Aji.

Dari Jawa Timur, Gubernur Khofifah Indar Parawansa juga tidak hadir dan diwakili Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak.

Prabowo mengatakan dirinya sengaja menyapa para gubernur yang hadir agar masyarakat mengetahui siapa saja pemimpin daerah yang mengikuti kegiatan tersebut. 

Meski begitu, ia memahami bahwa kepala daerah yang absen mungkin memiliki agenda pekerjaan di wilayah masing-masing.

“Tapi yang tidak hadir saya yakin banyak pekerjaan. Saya minta maaf pada bupati karena yang hadir ini 230. Kalau satu-satu saya bacakan nama saudara nanti saya diomelin oleh panitia,” katanya.

Prabowo Apresiasi Pembentukan TPAKD di Seluruh Daerah

Di luar momen candaan mengenai KDM, Rakornas TPAKD 2026 juga menjadi kesempatan bagi Prabowo untuk menyampaikan apresiasi terhadap upaya memperluas akses keuangan masyarakat.

Ia menyebut pembentukan TPAKD di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota telah terlaksana di seluruh Indonesia pada akhir 2024. 

Keberadaan tim tersebut dinilai sebagai pencapaian yang patut diapresiasi.

“Saya dapat laporan bahwa akhir tahun 2024 TPAKD telah terbentuk di seluruh Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Ini suatu pencapaian yang perlu kita hargai dan banggakan,” kata Prabowo.

Presiden juga menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam membangun kelembagaan tersebut.

“Saya sampaikan penghargaan kepada OJK, pemda, BI, dan semua pihak yang telah kerja membangun kelembagaan ini,” sambungnya.

Acara tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, serta Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria.

Hadir pula Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Rakornas TPAKD merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan OJK bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 

Sebelum Prabowo menyampaikan pidatonya, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi terlebih dahulu menyampaikan laporan kepada Presiden.

Momen Prabowo menanyakan keberadaan KDM menjadi selingan ringan dalam agenda yang membahas percepatan akses keuangan daerah.***