POJOKSATU.id - Anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, diharapkan mendapat akses pendidikan yang lebih baik melalui rencana pembangunan Sekolah Rakyat permanen. 

Pemerintah kabupaten setempat telah menyiapkan lahan sekitar tujuh hektare di Kampung Jogatapa, Distrik Sugapa, untuk mendukung program tersebut.

Rencana itu disampaikan Bupati Intan Jaya Aner Maisini saat bertemu Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin, 26 Oktober 2026.

Meski lahan telah disiapkan, pembangunan belum dapat dipastikan berjalan sebelum seluruh persyaratan administrasi dan teknis terpenuhi. 

Pemerintah daerah berharap fasilitas pendidikan tersebut bisa diwujudkan pada 2027.

Hampir 4 Hektare Lahan Sudah Bersertifikat

Aner menjelaskan, dari total lahan sekitar tujuh hektare yang disiapkan, hampir empat hektare telah memiliki sertifikat. 

Sementara itu, sekitar tiga hektare lainnya masih dalam proses penyelesaian administrasi.

Menurutnya, penyiapan lahan tersebut telah dilakukan dengan mempertimbangkan kesepakatan masyarakat pemilik hak wilayah.

“Terkait lokasi lahan, kita pemerintah sudah siapkan hampir 4 hektare tanah sudah bersertifikat, dan ada sekitar 3 hektare dalam tahapan proses, jadi, lahan yang akan diusulkan adalah 7 hektare, yang sudah disiapkan pemerintah daerah, dan atas kesepakatan masyarakat pemilik hak wilayah,” kata Aner.

Lokasi yang diusulkan berada di kawasan ibu kota Kabupaten Intan Jaya. 

Letaknya berdekatan dengan kantor bupati, kepolisian, dan komando distrik militer (Kodim).

Aner menilai keberadaan sejumlah fasilitas pemerintahan tersebut mendukung aspek keamanan untuk proses survei hingga pembangunan.

“Ini ada di Ibu Kota, dekat Kantor Bupati, ada Polres, ada Kodim, dan dari sisi keamanan, terjamin,” ujarnya.

Gus Ipul Minta Status Tanah Dipastikan

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyambut baik inisiatif Pemerintah Kabupaten Intan Jaya yang telah menyiapkan lahan. 

Namun, ia menegaskan bahwa pengajuan pembangunan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Kejelasan status hukum lahan menjadi salah satu hal penting yang harus dipastikan. 

Selain itu, kondisi tanah juga perlu dinilai memenuhi ketentuan teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum.

“Kalau tanahnya nanti sudah clear, 7 hektare, dan itu dinilai datar, artinya memenuhi syarat menurut Kementerian PU, sudah, kita dorong (pengajuannya). Semangatnya Pak Bupati harus kita sambut,” kata Gus Ipul.

Kesiapan lahan menjadi tahap awal yang perlu dituntaskan sebelum usulan pembangunan dapat didorong lebih lanjut.

Dalam skema pembangunan Sekolah Rakyat permanen, pemerintah daerah bertanggung jawab menyiapkan lahan. 

Kementerian Pekerjaan Umum menangani pembangunan gedung, sedangkan Kementerian Sosial bertanggung jawab atas penyelenggaraan operasional dengan berkoordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait.

Sekolah Rakyat untuk Memperluas Akses Pendidikan

Gus Ipul menjelaskan, Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya yang tinggal di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Program tersebut juga dikaitkan dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak-anak telantar.

“Intinya adalah kita ingin memperluas akses pendidikan untuk keluarga-keluarga yang paling tidak mampu di semua daerah, khususnya di daerah 3T,” ujarnya.

Ia turut mengapresiasi langkah Aner yang telah berkomunikasi dengan masyarakat, tokoh adat, dan kepala suku untuk membangun dukungan terhadap rencana tersebut.

“Saya senang Pak Bupati Intan Jaya sepakat dan mendukung program strategis ini. Beliau juga telah melakukan konsolidasi, turun ke pelosok-pelosok, bertemu dengan tokoh-tokoh dan kepala suku untuk meyakinkan berbagai pihak bahwa pendidikan adalah jalan yang paling teruji dan terpuji untuk membuat suatu bangsa dan daerah maju,” katanya.

Dukungan masyarakat dinilai penting agar rencana pembangunan dapat berjalan dengan baik, terutama di wilayah yang memiliki tantangan geografis dan keterbatasan layanan pendidikan.

Pemkab Siap Mengawal Proses Pembangunan

Aner menyatakan pemerintah daerah siap mendukung tahapan pembangunan, termasuk menjamin keamanan selama survei dan pelaksanaan konstruksi. 

Ia mengatakan telah membuat surat jaminan keamanan sebagai bagian dari dukungan tersebut.

“Sehingga kami pemerintah daerah juga harus mendukung. Dari sisi keamanan, kita sudah jamin, dan saya pernah membuat surat, jaminan keamanan mulai tahapan untuk survei bahkan sampai pembangunan,” kata Aner.

Ia berharap Sekolah Rakyat dapat segera terwujud karena keberadaannya dinilai penting bagi anak-anak Intan Jaya yang menghadapi kendala jarak dan keterbatasan akses pendidikan.

“Kami berharap tahun depan rencana ini bisa terwujud di Kabupaten Intan Jaya. Masyarakat dan kami semua menanti program ini. Kami siap mendukung dan mengawal proses pembangunan ini agar anak-anak kami mendapatkan kesempatan pendidikan yang lebih baik,” pungkasnya.***