JAKARTA,, POJOKSATU.ID - Polemik peserta berbayar dalam Deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran HI memunculkan pertanyaan serius tentang tanggung jawab penyelenggara.
Kegiatan yang digelar Polda Metro Jaya pada Kamis (29/10/2026) itu mengusung semangat persatuan dan perlawanan terhadap hoaks.
Namun, seorang peserta justru mengaku bukan mahasiswa meski mengenakan almamater perguruan tinggi.
Pria bernama Bayu Setiadi alias Dino tersebut mengakui menerima bayaran untuk menghadiri kegiatan melalui undangan komunitas tertentu.
Ia juga mengaku tidak mengetahui asal-usul almamater Universitas Dian Nusantara (Undira) yang dikenakannya.
Verifikasi Peserta Menjadi Sorotan
Pengakuan Bayu membuat proses seleksi dan pemeriksaan identitas peserta menjadi perhatian publik.
Apalagi, kegiatan tersebut membawa nama mahasiswa dalam tajuk deklarasinya.
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Dian Nusantara memastikan Bayu bukan bagian dari mahasiswa mereka.
Pihak kampus juga memberikan ruang klarifikasi setelah penggunaan atribut almamaternya menjadi perbincangan.
Dalam konteks penyelenggaraan, pihak penginisiasi dan pelaksana kegiatan memiliki kepentingan memastikan identitas peserta sesuai representasi yang ditampilkan.
Terlebih, atribut perguruan tinggi dapat menimbulkan kesan bahwa seseorang mewakili institusi tertentu.
Namun, belum ada penjelasan terbuka mengenai prosedur verifikasi peserta, pihak yang menyerahkan almamater, maupun mekanisme perekrutan melalui komunitas.
Tanggung Jawab Tidak Bisa Dilempar
Polda Metro Jaya menyebut kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 mahasiswa, bersama organisasi kepemudaan dan elemen masyarakat lainnya.
Informasi itu tercantum dalam pemberitaan resmi mengenai deklarasi tersebut.
Karena itu, klarifikasi penyelenggara diperlukan untuk menjelaskan bagaimana peserta direkrut dan diperiksa sebelum kegiatan berlangsung.
Willie Salim sendiri menyatakan hanya memenuhi undangan, tidak terlibat dalam pengaturan peserta, serta tidak menerima bayaran.
Pernyataan tersebut mempertegas pentingnya membedakan tamu undangan dengan pihak penyelenggara.
Raffi Ahmad juga hadir menyampaikan pesan melawan hoaks dan provokasi, tetapi belum ada bukti keterlibatannya dalam perekrutan peserta.
Persoalan ini bukan semata tentang seorang peserta yang salah mengenakan almamater.
Publik membutuhkan penjelasan mengenai standar verifikasi agar kegiatan yang mengatasnamakan mahasiswa tetap dapat dipertanggungjawabkan.***





