JAKARTA, POJOKSATU.id , Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap bahwa yang memberikan perintah penyadapan Presiden Prabowo adalah eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit.
Sigit juga menerima hasil sadapan. Namun Kapolri di Rapat Komisi III DPR RI belum membuka siapa yang ada di belakang Listyo Sigit Cs.
Dalam rapat ini juga terungkap bahwa pihak-pihak yang ikut disadap Listyo Cs ternyata termasuk orang biasa, KPK, Kejagung dan anggota DPR RI, di luar yang selama ini sudah beredar di publik.
“Jenderal LSP (Listyo Sigit Prabowo) yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada AS (Ahrie Sonta) serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan,” kata Jenderal Suyudi di ruang rapat Komisi III DPR RI, Kamis (12/11).
Terkait peran keempat tersangka termasuk dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
Dalam paparannya, Kapolri juga menyebut peran Irjen Slamet Uliandi yang menjabat Kadiv TIK Polri dan sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri.
Irjen Slamet memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabareskrim berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal Sigit.
Sementara peran Irjen Eko Hadi Santoso menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari Slamet Uliandi yang disebut berasal dari Jenderal Sigit, kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik.
Sementara peran Irjen Ahrie Sonta menerima perintah dari Jenderal Sigit, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.
Ahrie Sonta kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo Sigit dan memerintahkan pihak tertentu untuk melakukan surveillance.
“Selain itu AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan (voice dan log) serta pembubaran grup WhatsApp,” ujar Kapolri.
“Seluruh uraian peran tersebut merupakan dugaan yang masih harus dibuktikan melalui proses hukum dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” tegas Jenderal Suyudi.
Dikatakan Suyudi, di samping penanganan dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, dan atau menghilangkan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan atau secara bersama-sama dan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana.
Kenakan Pasal Makar
Sementara itu, anggota dan pimpinan Komisi III DPR RI meminta agar Kapolri tidak ragu-ragu menerapkan pasal makar kepada keempat jenderal yang terlibat penyadapan kepala negara.
Irjen (Purn) Saparuddin dari Fraksi PDIP meminta agar Jenderal Listyo Sigit Cs diterapkan pasal makar dengan ancaman hukuman mati.
“Saya minta Kapolri jangan ragu menerapkan pasal makar. Ancaman maksimalnya hukuman mati. Keempatnya dikenakan hukuman mati,” ujarnya.
Benny Kabur Harman dari Fraksi Demokrat juga meminta hal sama agar Listyo Cs dikenakan pasal makar.
“Untuk itu Pak Kapolri jangan segan-segan menerapkan pasal makar. Kejadian ini baru ada di Indonesia. Di negara lain ini tidak pernah ada. Kapolri yang dipercaya presidennya menyadap presidennya,” jelasnya.
Beberapa anggota Komisi III lainnya juga menyatakan hal sama mulai dari Ahmad Sahroni dari Nasdem, lalu Mohammad Rano Alfath dari PKB, dan anggota lainnya.
"Yang membuat saya tidak habis pikir sampai hari ini, ayah dan ibu saya ikut disadap. Kalau saya anggota DPR RI bisa saja disadap. Tapi ini ayah dan ibu saya, keluarga dekat saya ikut disadap," tegas Rano Alfath dari PKB.***
