POJOKSATU.ID, JAKARTA, Bersih-bersih internal di tubuh Korps Bhayangkara makin bertabuh kencang. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto kini tengah sibuk meracik dan menyusun jajaran Majelis Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) untuk mengadili mantan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Langkah ini menjadi sorotan tajam publik. Pasalnya, dalam aturan main persidangan etik Polri, pangkat Ketua Majelis idealnya lebih tinggi dari terduga pelanggar. Sementara itu, Listyo Sigit saat ini masih tercatat sebagai anggota Polri aktif berstatus jenderal bintang empat.
Meski begitu, Markas Besar Polri menegaskan tidak ada perlakuan karpet merah bagi siapa pun yang terlibat pelanggaran berat.
"Polri punya sistem, prosedur yang ada. Siapa pun dia, terduga pelaku pelanggar tidak ada perbedaan istimewa. Perangkat komisi sidang nanti akan ditentukan oleh Bapak Kapolri. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut," tegas Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir kepada wartawan, Selasa malam (10/11/2026).
Isir menambahkan, untuk sidang etik tiga tersangka lainnya yang terseret dalam skandal ini belum bisa digelar dalam waktu dekat karena penyidik Bareskrim Polri masih marathon melakukan pemeriksaan.
“Jadwalnya minggu depan ya, nanti masih pemeriksaan, setidak-tidaknya secepatnya,” terang Isir.
Sebelumnya, ketegasan Korps Bhayangkara sudah memakan 'korban' pertama. Irjen Ahrie Sonta Nasution resmi dijatuhi sanksi paling berat: Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) alias dipecat dari keanggotaan Polri melalui sidang KKEP Divpropam Mabes Polri.
Ahrie ditendang keluar dari korps setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto.
"Sanksi administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri," ujar Isir.
Dengan wajah tertunduk lesu, Ahrie hanya bisa pasrah mendengarkan ketukan palu majelis etik. Ia dinyatakan terbukti melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, juncto sejumlah pasal krusial dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.***
