POJOKSATU.ID, JAKARTA, Stabilitas politik dan hukum tanah air mendadak diguncang ujian super berat. Dua isu raksasa meledak bersamaan, skandal dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan gertak pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Tak ayal, gejolak panas di lingkar kekuasaan ini langsung bikin pasar cemas. Muncul kekhawatiran meluas soal rontoknya kepercayaan investor serta rusaknya iklim investasi nasional jika kekacauan ini tak segera diredam.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, tak menampik bahwa tensi politik dan intrik hukum yang berkembang berpotensi menghantam respons pasar.
“Iya kalau melihat situasi pasar pasti akan berpengaruh seperti itu,” tegas Fauzi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Fauzi menekankan, pemerintah dan aparat harus gerak cepat melakukan mitigasi agar riak-riak politik Istana ini tidak merembet menjadi krisis ekonomi yang menakutkan. Menurutnya, jurus utamanya adalah memproses seluruh masalah secara tegas di koridor konstitusi.
Pasalnya, kata dia, nyawa dari investasi itu sangat sederhana namun krusial, yaitu rasa aman dan kepastian hukum.
“Investor itu adalah kenyamanan, keamanan, dan kepastian hukum. Nah kalau tiga hal itu bisa dilakukan oleh kita, Insyaallah perekonomian kita makin hari makin membaik,” cetusnya.
Kehebohan penyadapan ini sendiri pecah usai Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, lengkap dengan tuduhan penghapusan data elektronik dan akses ilegal.
Empat nama mentereng yang dijerat yakni Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN), Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH), dan Irjen Selamet Uliandi (SU).
Skandal penyelewengan wewenang ini langsung membuat DPR murka. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan penyalahgunaan alat kekuasaan negara tak bisa ditoleransi karena sudah masuk tahap membahayakan.
“Kita dihadapkan juga pada tantangan penyalahgunaan alat kekuasaan negara yang dapat mengancam hak-hak warga negara, bahkan mengancam para pimpinan nasional,” jelas Puan dalam Rapat Paripurna ke-11 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Makin melengkapi drama politik nasional, isu Istana kian membara setelah Wapres Gibran Rakabuming Raka blak-blakan menyampaikan niatnya untuk lengser. Niat itu diungkapkan Gibran langsung di hadapan Presiden Prabowo dalam duel pembicaraan empat mata selama 2,5 jam.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan adanya pengakuan menggegerkan dari Gibran tersebut, yang dipicu oleh bola liar pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Di dalam pembicaraan itu memang bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan bapak Presiden Prabowo Subianto beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” beber Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta***
