JAKARTA, POJOKSATU.id - Situasi politik di Senayan memanas menyusul kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden (Wapres).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendadak merombak jadwal Rapat Paripurna yang rencananya akan membahas usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Gibran.

Berdasarkan dokumen surat Sekretariat Jenderal DPR RI yang dikutip dari Afu.id, rapat paripurna yang sedianya digelar pada Kamis (12/11/2026) pukul 10.00 WIB, resmi digeser ke siang hari pukul 14.00 WIB.

Perubahan jadwal mendadak ini tertuang dalam surat bernomor B/15920/LG.01.01/11/2026 tertanggal 11 November 2026. Surat tersebut diteken atas nama Pimpinan oleh Plt Sekretaris Jenderal Kepala Biro Persidangan DPR RI, Arini Wijayati.

“Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa sesuai arahan Pimpinan DPR RI untuk pelaksanaan Rapat Paripurna yang semula akan dilaksanakan pukul 10.00 WIB diubah menjadi pukul 14.00 WIB,” demikian petikan surat pemberitahuan tersebut, Rabu (11/11/2026).

Gibran Serahkan Surat Mundur ke Prabowo

Perubahan jadwal rapat di parlemen ini terjadi tak lama setelah berembus kabar bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu sore.

Pertemuan keduanya disebut berlangsung di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, tepat setelah Prabowo tiba dari kunjungan kerjanya di Provinsi Aceh.

Kabar mundurnya putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu pertama kali dikonfirmasi oleh Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi. Saat dihubungi awak media, Budi membenarkan bahwa Gibran telah resmi meletakkan jabatannya sebagai orang nomor dua di Indonesia.

"Gibran mundur. Betul. Diserahkan di Halim," ungkap Budi Arie singkat.

120 Anggota Dewan Teken Usulan Pemakzulan

Sementara itu, sebelum kabar pengunduran diri Gibran mencuat, dinamika di gedung parlemen sudah lebih dulu memanas pada Rabu (11/11/2026) siang.

Sebanyak 120 anggota DPR RI lintas fraksi tercatat telah membubuhkan tanda tangan untuk mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran.

Ratusan anggota dewan tersebut berasal dari delapan fraksi, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat. Usulan HMP ini merupakan bagian dari proses pemakzulan yang dipicu oleh polemik keabsahan syarat pendidikan Gibran saat mencalonkan diri***