POJOKSATU.id - Pengeluaran rumah tangga berpotensi lebih ringan jika penyaluran sejumlah kebutuhan bersubsidi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) berjalan sesuai proyeksi pemerintah.
Kementerian Koperasi memperkirakan skema ini dapat menghemat belanja keluarga sekitar Rp200 ribu hingga Rp300 ribu setiap bulan.
Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi menyampaikan perkiraan tersebut dalam kegiatan Wisuda Ke-34 Universitas Nusa Bangsa di Bogor, Sabtu, 17 Oktober 2026.
Keterangan itu disampaikan di tengah upaya pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai jalur distribusi kebutuhan masyarakat.
Komoditas yang direncanakan disalurkan melalui KDKMP mencakup LPG 3 kilogram, beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Minyakita, serta pupuk.
Melalui skema ini, masyarakat yang berhak diharapkan bisa mendapatkan barang bersubsidi dengan harga sesuai kebijakan pemerintah.
"Setiap keluarga nanti diperkirakan dapat menghemat rata-rata sekitar Rp200 ribu - Rp300 ribu per bulan karena seluruh komoditas bersubsidi akan disalurkan melalui Kopdes Merah Putih," kata Zabadi, sebagaimana dibaca pojoksatu dari Antara, Minggu, 18 Oktober 2026.
Namun, besaran penghematan tersebut masih berupa proyeksi pemerintah, bukan angka penghematan yang telah dipastikan dirasakan seluruh keluarga.
Realisasinya akan bergantung pada pelaksanaan distribusi dan akses masyarakat terhadap komoditas bersubsidi tersebut.
Koperasi juga diarahkan menyerap hasil usaha warga
Peran KDKMP tidak hanya dirancang untuk menyalurkan barang bersubsidi.
Pemerintah juga memproyeksikan koperasi ini menjadi offtaker, yakni pihak yang menyerap produk masyarakat desa, termasuk hasil pertanian, perikanan, dan berbagai produk usaha lokal.
Dengan fungsi tersebut, koperasi diharapkan membantu produsen memperoleh kepastian pasar sekaligus menjaga harga hasil produksi.
Penyerapan juga diarahkan untuk membantu ketika harga komoditas mengalami tekanan.
Untuk beras, misalnya, koperasi diharapkan dapat menyerap hasil panen saat harganya berada di bawah harga yang ditetapkan pemerintah.
Selain itu, KDKMP diproyeksikan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah di tingkat desa dan kelurahan.
Program tersebut meliputi bantuan pangan, pembiayaan, serta penyediaan alat dan mesin pertanian.
Kementerian Koperasi menilai keberadaan koperasi di tingkat lokal dapat membuat distribusi program lebih efektif sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan dan layanan ekonomi.
Berpotensi membuka hingga 1,5 juta lapangan kerja
Pengembangan KDKMP juga dikaitkan dengan peluang kerja di berbagai daerah.
Zabadi memperkirakan program tersebut berpotensi membuka 1 juta hingga 1,5 juta lapangan kerja apabila lebih dari 83.000 koperasi yang menjadi dasar proyeksi membutuhkan rata-rata 10 hingga 17 tenaga kerja per unit.
Untuk mendukung pengembangannya, ia mendorong perguruan tinggi dan para lulusan sarjana ikut berkontribusi melalui riset, inovasi, serta penguatan model bisnis koperasi di daerah.
Meski begitu, proyeksi penghematan belanja dan penciptaan lapangan kerja tersebut tetap membutuhkan pelaksanaan program yang efektif.
Ketersediaan barang bersubsidi, ketepatan sasaran distribusi, dan kemampuan koperasi menyerap produk lokal akan menjadi bagian penting dalam mewujudkan manfaat yang dijanjikan.***
