SURABAYA, POJOKSATU.id - Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Jawa Timur mengambil alih penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang melibatkan Ipda I Gusti Agus (IGA), Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar.
Dalam proses pemeriksaan tersebut, IGA sudah menjalani penempatan di tempat khusus (Patsus) Polda Jatim.
Sebelum ditangani di tingkat Polda, kasus dugaan pelanggaran etik itu lebih dahulu diperiksa oleh Propam Polrestabes Surabaya. Selanjutnya, penanganannya diserahkan kepada Bidpropam Polda Jatim.
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast turut mengonfirmasi penempatan IGA di Patsus untuk kepentingan pemeriksaan internal kepolisian.
"Berdasarkan hasil koordinasi kami dengan Bidpropam Polda Jawa Timur, benar bahwa saat ini anggota yang dimaksud telah ditempatkan di tempat khusus (Patsus) di Polda Jawa Timur dalam rangka menjalani proses pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri," kata Jules.
Jules juga menjelaskan bahwa pihaknya belum bisa memastikan jenis hukuman yang mungkin diterima IGA.
Menurutnya, penentuan sanksi harus didasarkan pada hasil pemeriksaan serta mekanisme penanganan perkara berdasarkan peraturan yang berlaku.
"Terkait kemungkinan sanksi, tentunya masih menunggu hasil pemeriksaan dan proses penanganan sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, kami belum dapat menyampaikan bentuk sanksi sebelum adanya keputusan resmi," jelasnya.
Sebagai informasi, dugaan pelanggaran etik tersebut berkaitan dengan peristiwa yang melibatkan IGA dan Kepala Desa (Kades) Kedungkumpul, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan, Angely Emitasari (AE).
Keduanya diduga digerebek saat berada di salah satu kamar hotel di kawasan Oro-oro Ombo, Kota Batu, pada Sabtu (7/11/2026) dini hari.
Kejadian itu bermula ketika istri sah IGA yang berinisial EDA melaporkan keberadaan suaminya kepada Polres Batu.
Laporan tersebut kemudian berujung pada penggerebekan yang menjadi perhatian publik dan memicu pemeriksaan terhadap IGA oleh Propam.
Tak hanya IGA, keberadaan AE dalam peristiwa tersebut juga memunculkan perhatian terhadap posisinya sebagai pejabat pemerintahan desa.
Dugaan pelanggaran yang dikaitkan dengan statusnya sebagai kepala desa berpotensi ditindaklanjuti melalui mekanisme administratif. Sanksi yang mungkin dikenakan bahkan mencakup pemberhentian dari jabatannya.
Sementara itu, kepastian mengenai konsekuensi etik yang akan diterima IGA masih menunggu keputusan resmi dari pihak kepolisian setelah rangkaian pemeriksaan rampung.***
