JAKARTA, POJOKSATU.id , Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan kunjungan ke luar negeri atau ke Manila Filipina pada 14-16 November 2026 nanti.
Prabowo ke luar negeri di saat kursi Wakil Presiden (Wapres) kosong usai Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri secara resmi sejak Kamis 12 November 2026.
Di tengah situasi ini, siapakah yang memimpin pemerintahan di Indonesia, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra memberi tanggapan.
Yusril menyatakan, selama ke luar negeri, Prabowo tidak akan menunjuk pelaksana tugas presiden seperti yang lazim dilakukan ketika terdapat wakil presiden.
"Presiden punya rencana untuk pergi ke luar negeri kalau tidak salah sampai tanggal 14 atau 16 begitu. (Presiden) tidak diisi oleh siapa-siapa," ujar Yusril dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Yusril menjelaskan, pada hakikatnya, tugas wakil presiden hanya membantu tugas presiden. Dengan demikian, jika posisi wakil presiden kosong, tidak ada yang membantu tugas presiden dalam kapasitas sebagai wakil presiden.
Menurut Yusril, Prabowo bisa menjalankan pemerintahan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Prabowo juga masih memiliki Menteri di Kabinet Merah Putih yang dapat membantunya menjalankan pemerintahan.
“Nah, para menteri mungkin ada yang ikut Presiden, tapi ada juga di sini. Dan itu akan menjalankan tugasnya masing-masing," kata Yusril.
Yusril mengatakan, Prabowo juga tidak akan menemui masalah untuk berkomunikasi dengan anak buahnya yang berada di Indonesia.
Oleh sebab itu, Yusril juga menegaskan bahwa Prabowo sanggup menjalankan tugasnya tanpa bantuan wakil presiden untuk sementara waktu.
"Sebenarnya saya nyatakan tadi bahwa Presiden sanggup menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang Presiden untuk sementara waktu tanpa dibantu oleh Wakil Presiden,” jelasnya.
“Jadi kalau kita baca UUD 45 itu ada kata-kata dibantu. Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Sama kata-katanya dibantu, tapi beda dibantu oleh Wakil Presiden dan dibantu oleh menteri-menteri negara," tegas Yusril yang juga pakar hukum tatanegara ini.***
