JAKARTA, POJOKSATU.id - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merespon laporan Google, tentang penutupan lebih dari 19 ribu kanal YouTube yang dikaitkan dengan operasi pengaruh terkoordinasi Pro Pemerintah Indonesia.

Berdasarkan laporan Influence Operations Bulletin yang diterbitkan Google, penghapusan sebanyak 19.389 kanal YouTube itu dilakukan sepanjang Juli hingga September 2026.

Dari total kanal yang dihapus, sebanyak 17 kanal diketahui mengunggah konten dalam berbagai bahasa, yakni Inggris, Portugis, Rusia, Telugu, dan Indonesia.

Sementara itu, sebagian besar kanal lainnya menggunakan bahasa Indonesia dan memuat konten yang mendukung pemerintah.

Jaringan kanal yang dihapus Google pada Agustus 2026 juga diketahui menyerang pihak-pihak yang mengkritik pemerintah Indonesia.

Penghapusan tersebut merupakan bagian dari operasi penindakan Google terhadap jaringan penyebaran pengaruh terkoordinasi di berbagai negara.

Selain Indonesia, perusahaan teknologi tersebut juga menargetkan operasi pengaruh yang memiliki keterkaitan dengan China dan Rusia.

Dalam operasi global tersebut, Google menghapus lebih dari 14.500 kanal yang terhubung dengan China.

Google juga mengambil langkah lain dengan membatasi sejumlah situs web agar tidak muncul di layanan News dan Discover, serta menutup akun Google Ads dan Blogger yang terkait dengan operasi tersebut.

Di Indonesia, pengawasan terhadap konten digital memiliki landasan regulasi yang mencakup aturan penurunan konten media sosial yang difinalisasi pada 2022.

Regulasi tersebut juga mewajibkan platform digital mematuhi ketentuan moderasi konten dengan batas waktu penanganan yang ketat.

Namun, penerapan aturan tersebut turut memunculkan perhatian terkait perlindungan kebebasan berekspresi dan proses hukum yang adil.

International Commission of Jurists (ICJ) sebelumnya menyampaikan kekhawatiran mengenai jaminan kebebasan berekspresi serta perlindungan prinsip due process atau proses hukum yang semestinya dalam penerapan regulasi tersebut.

Kemudian, Kamis malam, 19 November 2026, Komdigi dalam pernyataan tertulis di laman resminya, menyatakan mendukung upaya pemberantasan manipulasi informasi dan aktivitas tidak autentik di ruang digital.

Namun, disebutkan, setiap tindakan moderasi konten, terlebih dalam skala besar, harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, proporsional, dan adil.

Komdigi menilai laporan Google belum memberikan penjelasan yang memadai mengenai jenis akun yang ditindak, bentuk pelanggaran yang ditemukan, maupun dasar pengaitan operasi tersebut dengan Indonesia.

Komdigi memandang bahwa temuan sebesar ini memerlukan penjelasan yang dapat diuji.

Penjelasan tersebut penting untuk memastikan tidak terjadi kesalahan atribusi maupun penafsiran yang keliru terhadap temuan Google.

"Kebebasan berekspresi perlu berlaku bagi semua pihak atau kelompok manapun, baik yang mendukung maupun yang mengkritik pemerintah," jelas Komdigi.

"Komdigi akan meminta klarifikasi resmi kepada Google dan terus mendorong tata kelola moderasi konten yang transparan, adil, serta melindungi kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia secara menyeluruh," demikian pertanyaan Komdigi. ***