JAKARTA, POJOKSATU.id - Kepastian Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan sebagai Wakil Presiden sudah dikonformasi Ketua Umum Projo, Budi Arie Stiadi pada Rabu malam, 11 November 2026.
"Betul (Gibran mundur)," ucap Budi.
Budi Arie juga menyampaikan bahwa surat pengunduran diri Gibran sebagai Wapres akan disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Bandara Halim Perdanakusuma.
"(Diserahkan di Bandara Halim Perdanakusuma) Betul," ucap dia.
Kendati demikian, Budi tidak menjelaskan apakah nantinya Gibran akan menyampaikan sendiri pernyataan mundur sebagai Wapres.
Di sisi lain, pihak Istana pun sampai berita ini diunggah masih belum ada konfirmasi resmi.
Pernyataan Budi Arie ini tidak sejalan dengan pernyataan Giban sebelumnya.
Pada Selasa sore, Gibran menyampaikan menghormati seluruh aspirasi masyarakat terkait dinamika politik hari ini.
"Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan," ujarnya kepada awak media di sela kepulangan Gibran dari Kompleks Istana Wakil Presiden, Selasa sore.
Gibran juga menyebut dirinya akan menempuh jalur hukum melalui PTUN terkait polemik ijazah SMA.
Ia menyebut bahwa hal itu ditempuh atas saran Presiden Prabowo.
"Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD sampai S1, dan juga berkoordinasi dengan Dikdamsen untuk mengajukan PK di MA," tuturnya.
Akan tetapi, Kepala Bakom RI Syahgganda Nainggolan kemudian membantah pernyataan Gibran itu.
Menurut Syahganda, sikap resmi Presiden Prabowo sudah tercermin jelas melalui penjelasan hukum yang disampaikan oleh Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra.
"Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum."
"Karena Yusril kan Menko Hukum-nya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran," tandasnya.
