JAKARTA, POJOKSATU.id, Sikap Presiden Prabowo masih ditunggu hingga dua hari ke depan terkait bergulirnya Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di gedung DPR RI.

Pemerintah melalui Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan menghormati kewenangan DPR untuk memproses usulan HMP.

Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan mengatakan, pemerintah belum mengambil sikap lebih jauh karena proses tersebut merupakan bagian dari hak konstitusional lembaga legislatif.

"Ini kita lagi mempelajari karena kita masih menghormati hak-hak legislatif untuk memproses gitu, kita lihat 1-2 hari ini bagaimana tanggapan Bapak Presiden," kata Syahganda di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Menurut Syahganda, HMP merupakan hak anggota legislatif untuk menyampaikan pendapat mengenai dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan. Karena itu, pemerintah menghormati proses yang sedang berjalan di DPR.

Mekanisme tersebut menjadi bagian dari tahapan pemakzulan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Usulan HMP harus dibahas terlebih dahulu melalui rapat paripurna DPR sebelum dapat berlanjut ke proses berikutnya.

Apabila usulan HMP diterima dalam rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR, parlemen akan membentuk panitia khusus (pansus). Keanggotaan pansus melibatkan seluruh unsur fraksi di DPR.

Pansus memiliki waktu paling lama 60 hari sejak dibentuk untuk menjalankan tugasnya. Hasil pembahasan kemudian dilaporkan dalam rapat paripurna DPR untuk menentukan langkah selanjutnya.

Jika rapat paripurna menerima laporan pansus yang menyatakan wakil presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan, DPR akan menyampaikan keputusan HMP kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Setelah menerima keputusan DPR, MK akan memeriksa dan memutus pendapat parlemen. Apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti, DPR dapat menggelar rapat paripurna untuk meneruskan usulan pemberhentian wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Sebaliknya, apabila MK memutuskan pendapat DPR tidak terbukti, usulan pemberhentian wakil presiden tidak dapat dilanjutkan.

Dengan demikian, proses pemakzulan tidak bisa dilakukan secara langsung hanya berdasarkan usulan anggota DPR, tetapi harus melewati tahapan pemeriksaan dan pengambilan keputusan sesuai ketentuan hukum.***