POJOKSATU.ID, JAKARTA, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI mengambil sikap politik tegas untuk menempuh jalur konstitusional melalui penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Utut Adianto, menyatakan bahwa kesepakatan tersebut resmi diambil dalam rapat pleno fraksi yang dihadiri oleh 102 dari total 110 anggota dewan dari partai berlambang banteng tersebut.
Adapun delapan anggota lainnya tercatat berhalangan hadir karena alasan izin maupun sakit.
Utut menjelaskan bahwa keputusan ini bukan semata-mata didasarkan pada hitungan jumlah anggota pengusul HMP, melainkan merupakan sikap politik resmi fraksi untuk menjalankan mekanisme yang diatur oleh konstitusi.
"Pertama ini pleno fraksi, semua 110 hadir 102, 8 izin atau sakit. Artinya kami bertukar pikiran dan kami sudah mengambil jalan politik, bahwa kita mengambil jalan konstitusi. Kita tidak menghitung berapa, tetapi Fraksi PDI Perjuangan menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan Hak Menyatakan Pendapat,” ujar Utut kepada wartawan usai menggelar rapat pleno Fraksi PDIP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Ketika disinggung mengenai berapa jumlah pasti anggota Fraksi PDIP yang akan turun tangan mendukung langkah HMP tersebut, Utut menegaskan bahwa seluruh kekuatan penuh fraksi yang berjumlah 110 orang siap digerakkan kapan saja apabila dibutuhkan dalam prosesnya.
"Anggota kita 110, nanti kalau diperlukan 110 (Anggota DPR Fraksi PDIP),” katanya.
Lebih lanjut, Utut memastikan bahwa tidak ada perbedaan pandangan di internal fraksinya. Seluruh jajaran anggota Fraksi PDIP disebutnya telah satu suara dalam mengawal keputusan politik tersebut.
"Sepakat, karena kita ini kan memang kita header demokrasi, demokrasi kita terpimpin. Jadi satu iya, semua iya,” pungkas Utut***
