POJOKSATU.ID - Program MBG kembali menuai sorotan setelah Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menyarankan kepala SPPG.

Untuk turun langsung ke sekolah untuk “mengajar” soal gizi selama satu jam penuh.

Pernyataan ini justru memunculkan kritik tajam soal lemahnya konsep edukasi dan kesan bahwa program MBG masih mengandalkan pendekatan simbolik ketimbang substansi.

Baca Juga: Lengkapi atau Gugur! Ribuan Non-ASN Lobar Dikejar Deadline PPPK Paruh Waktu

"Kepala SPPG berperan seperti guru, masuk kelas ke kelas untuk menjelaskan pentingnya makan bergizi bagi pertumbuhan siswa, ujar Nanik, dikutip dari Kompas, 16 Desember 2025.

Namun, banyak pihak menilai langkah ini menunjukkan bahwa sistem edukasi gizi nasional belum berjalan efektif.

Dan masih bergantung pada inisiatif sporadis, bukan kurikulum yang terstruktur dan berkelanjutan.

Baca Juga: Lebih dari 100 Ribu Pengungsi, Ketua MPR Gratiskan BPJS dan Sertifikat Tanah Dampak Bencana Sumatera

Kritik semakin menguat ketika Nanik juga menyarankan penggunaan Power Rangers oleh pengantar makanan MBG demi meningkatkan minat anak-anak makan sayur.

Pendekatan ini dianggap mencerminkan lemahnya strategi jangka panjang.

Karena menggantungkan perubahan perilaku gizi pada gimmick dan hadiah, bukan pemahaman mendalam tentang pola makan sehat.

Baca Juga: KABAR BAIK! Gaji 1.611 PPPK Paruh Waktu Rohul Sudah Dianggarkan Masuk APBD 2026

Jika harus pakai kostum superhero agar anak mau makan sayur, berarti ada yang salah dalam sistem pendidikan gizinya.

Edukasi gizi seharusnya dimulai dari rumah dan sekolah secara sistematis, bukan melalui pendekatan sesaat yang berpotensi tidak berkelanjutan.

BGN juga mendorong kerja sama dengan Puskesmas, kader Posyandu, PKK, hingga lurah untuk menyosialisasikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Namun, langkah ini dinilai sebagai bentuk “lempar tanggung jawab” ke level bawah.

Tanpa memastikan kesiapan sumber daya, anggaran, serta materi edukasi yang seragam dan berbasis data ilmiah.

Baca Juga: KABAR BAIK! Gaji 1.611 PPPK Paruh Waktu Rohul Sudah Dianggarkan Masuk APBD 2026

Di sisi lain, sejumlah relawan dan tenaga lapangan mengeluhkan beban tambahan yang harus mereka emban.

Selain memastikan distribusi makanan, mereka kini dituntut mampu berbicara di depan publik dan memberikan penyuluhan gizi.

Meski tidak semuanya memiliki latar belakang komunikasi atau pendidikan kesehatan.

Baca Juga: Panduan Lengkap Beli Tiket Kereta Api Jakarta–Yogyakarta untuk Libur Natal dan Tahun Baru 2026

Pernyataan Nanik yang mengapresiasi kreativitas relawan justru dinilai menutupi persoalan utama, belum adanya standar nasional edukasi gizi yang jelas dalam program MBG.

Publik pun mempertanyakan, apakah program ini benar-benar fokus pada perbaikan kualitas gizi anak.

Atau sekadar mengejar target distribusi dan citra keberhasilan di mata pemerintah pusat.

Baca Juga: Internet Rakyat 100 Mbps Rp100 Ribuan, Cek Wilayah, Jadwal, dan Cara Registrasi

Kekhawatiran lain muncul terkait pesan yang disampaikan kepada anak-anak.

Janji hadiah, jajanan, atau burger sebagai imbalan makan sayur dinilai kontraproduktif.

Karena justru memperkuat pola konsumsi makanan olahan yang selama ini menjadi masalah gizi nasional.

Sejumlah pengamat menilai BGN perlu segera mengevaluasi pendekatan komunikasi publik MBG.

Tanpa perbaikan konsep dan penguatan edukasi berbasis ilmu gizi, program ini berisiko menjadi proyek besar yang ramai di permukaan, tetapi rapuh dalam dampak jangka panjang.

Baca Juga: Viral! Mobil MBG Kecelakaan Lagi, Boks Terlepas di Jalanan Raya Depok

Daripada menyuruh kepala SPPG “jadi guru dadakan”.

Pemerintah dinilai perlu memastikan bahwa edukasi gizi terintegrasi dalam sistem pendidikan dan kesehatan nasional secara serius, terukur, dan berkelanjutan.

Jika tidak, MBG dikhawatirkan hanya akan menjadi program populis yang kehilangan esensi utamanya yaitu menciptakan generasi sehat, bukan sekadar generasi kenyang.***