Jakarta, POJOKSATU.id - Pemerintah telah menggeser anggaran hampir Rp200 triliun untuk menyesuaikan kebutuhan belanja negara yang terus meningkat.
Langkah tersebut dilakukan Kementerian Keuangan agar berbagai kebutuhan mendesak tetap bisa dibiayai tanpa mengabaikan keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan, penyesuaian anggaran diperlukan karena pemerintah menghadapi sejumlah kebutuhan yang sebelumnya tidak sepenuhnya diperhitungkan.
Mulai dari penanganan bencana alam hingga peningkatan subsidi dan kompensasi energi.
Dalam Rapimnas KADIN di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat, 30 Oktober 2026, Suahasil menjelaskan bahwa pemerintah harus menyesuaikan kembali proyeksi pendapatan dan belanja negara.
Ia memaparkan, pendapatan negara yang semula ditargetkan Rp3.154 triliun kini diperkirakan meningkat menjadi sekitar Rp3.208 triliun.
Sementara itu, belanja negara yang awalnya dipatok Rp3.843 triliun diproyeksikan naik menjadi Rp3.942 triliun.
“Dalam skala belanja Rp3.843 triliun itu mungkin sekarang sudah hampir Rp200 triliun yang kita geser-geser. Tapi kemudian keseluruhan belanjanya naik kira-kira Rp300 triliun,” ujar Suahasil.
Menurutnya, pemerintah menghadapi situasi yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi ketika menyusun APBN.
Salah satu penyebabnya adalah bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Sumatera bagian utara dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Suahasil menyebut rangkaian bencana tersebut membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp60 triliun.
Dana itu diperlukan untuk mendukung penanganan dampak bencana dan berbagai kebutuhan terkait di lapangan.
“Unprecedented event yang tidak pernah kita bayangkan. Kita tidak pernah rencanakan, kita tidak pernah anggarkan namanya bencana alam,” katanya.
Subsidi Energi Ikut Menambah Beban Belanja
Selain bencana, kebutuhan subsidi dan kompensasi energi juga menjadi faktor yang mendorong peningkatan belanja pemerintah.
Suahasil menjelaskan, pemerintah masih perlu menjaga agar harga energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM), tidak membebani masyarakat dan aktivitas ekonomi secara berlebihan.
Ia mengakui kebijakan subsidi perlu diarahkan agar semakin tepat sasaran.
Namun, dalam kondisi saat ini, dukungan APBN dinilai masih dibutuhkan untuk menahan tekanan harga sehingga kegiatan ekonomi tetap berjalan.
“Tentu kita menginginkan kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran, namun dalam jangka pendek kita melihat bahwa ini diperlukan menahan harga supaya gerak ekonomi masih tetap bisa berjalan karena itu belanja meningkat,” jelasnya.
Besarnya kebutuhan tersebut tercermin dari realisasi subsidi dan kompensasi hingga akhir September 2026 yang mencapai Rp376,8 triliun atau sekitar 84,3 persen dari alokasi dalam APBN.
Pemerintah Harus Menjaga Keseimbangan APBN
Suahasil menegaskan, peningkatan belanja harus diikuti penyesuaian dari sisi pendapatan maupun pengelolaan anggaran yang sudah tersedia.
Pemerintah memiliki dua pilihan utama, yakni meningkatkan pendapatan atau menggeser alokasi belanja agar kebutuhan yang lebih mendesak dapat dipenuhi.
Dalam proyeksi terbaru, defisit APBN 2026 juga diperkirakan meningkat menjadi 2,85 persen dari sebelumnya 2,68 persen.
Pemerintah, kata Suahasil, tetap perlu memastikan pembiayaan defisit dikelola secara kredibel.
“Kalau belanja meningkat, pendapatan kita harus naik atau kita kombinasikan dengan beberapa anggaran yang awal mesti kita geser. Rumusnya kan cuma dua itu,” ungkapnya.***
