POJOKSATU.id - Pemerintah merencanakan pengalihan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu secara bertahap selama tiga tahun, mulai 2027 hingga 2029.
Anggota Komisi X DPR RI, Karmila Sari, menyebutkan anggaran sekitar Rp26 triliun disiapkan untuk mendukung proses tersebut. Informasi itu disampaikannya dalam pernyataan yang dikutip dari siaran YouTube TVR Parlemen, Rabu (11/11/2026).
Menurut Karmila, pengangkatan tidak bisa dilakukan sekaligus karena membutuhkan kesiapan anggaran. Pemerintah perlu mengatur pembiayaan agar gaji pegawai yang beralih status dapat dipenuhi melalui APBN.
Ia menyebutkan pembagian tahapan pengangkatan sebagai berikut:
2027: 30 persen.
2028: 30 persen.
2029: 40 persen.
Dengan skema tersebut, seluruh proses pengalihan status direncanakan selesai pada 2029. Namun, persentase tahapan tersebut masih perlu dicermati bersama aturan teknis yang akan ditetapkan pemerintah.
PPPK Berbagai Profesi Berpeluang Beralih Status
Pengalihan status PPPK paruh waktu tidak hanya menyasar guru. Kebijakan tersebut disebut mencakup pegawai dari berbagai bidang pekerjaan, antara lain:
Guru dan dosen.
Tenaga kesehatan.
Petugas pemadam kebakaran.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Tenaga teknis dan tenaga pelaksana lainnya.
Sebelumnya, pemerintah dan DPR juga telah menyampaikan kesepakatan peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu lintas profesi. Sekretariat Negara menyebut kebijakan tersebut mulai diberlakukan secara bertahap pada 1 Januari 2027.
Ada Perbedaan Angka Anggaran PPPK
Angka Rp26 triliun yang disampaikan Karmila Sari perlu dicermati karena terdapat keterangan anggaran lain dari pemerintah.
Pada 14 September 2026, Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan sekitar Rp31,1 triliun untuk mendukung pengalihan PPPK paruh waktu di daerah menjadi penuh waktu melalui pembiayaan pemerintah pusat.
Sementara itu, Kemendikdasmen pada Oktober 2026 menyebut alokasi sekitar Rp23 triliun untuk mendukung gaji dan tunjangan guru PPPK paruh waktu yang beralih menjadi penuh waktu.
Angka Rp23 triliun tersebut merupakan bagian dari anggaran pendidikan, sedangkan Rp31,1 triliun mencakup kebijakan PPPK di daerah.
Karena itu, angka Rp26 triliun dalam pernyataan Karmila perlu tetap ditempatkan sebagai informasi yang disampaikannya.
Angka tersebut belum dapat dianggap sebagai satu-satunya angka final anggaran pemerintah untuk seluruh PPPK tanpa penjelasan mengenai cakupan dan komponen pembiayaannya.
PPPK Penuh Waktu Bisa Mengikuti Seleksi CPNS
Selain peningkatan status, PPPK yang telah menjadi pegawai penuh waktu juga disebut mendapat kesempatan mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2027.
Informasi tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setelah rapat koordinasi pemerintah dan DPR pada 6 November 2026.
Kesempatan mengikuti seleksi CPNS ini tidak berarti PPPK penuh waktu otomatis berubah menjadi PNS. Pegawai tetap harus mengikuti tahapan seleksi dan memenuhi persyaratan yang berlaku.
Pemerintah menyebut rekrutmen CPNS diperlukan untuk mengisi kebutuhan aparatur yang memasuki masa pensiun sekaligus mendukung pelaksanaan program prioritas nasional.
Formasi Prioritas CPNS 2026
Sejumlah bidang juga disebut menjadi prioritas dalam informasi mengenai rencana seleksi CPNS 2026, di antaranya:
Polisi hutan.
Manggala Agni atau petugas pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Guru Sekolah Nasional Terintegrasi.
Guru Sekolah Unggul Garuda.
Formasi lain untuk mendukung program prioritas nasional.
Meski demikian, daftar tersebut masih perlu menunggu pengumuman resmi pemerintah. Rincian jabatan, jumlah kebutuhan, kualifikasi pendidikan, batas usia, dan jadwal pendaftaran harus mengacu pada ketentuan instansi berwenang.
Hal yang Perlu Diperhatikan PPPK Paruh Waktu
Rencana pengalihan status menjadi kabar penting bagi pegawai pemerintah yang selama ini bekerja dengan skema paruh waktu. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:
Pengalihan dilakukan bertahap. Karmila Sari menyebut pembagian 30 persen pada 2027, 30 persen pada 2028, dan 40 persen pada 2029.
Mencakup berbagai profesi. Kebijakan tidak hanya menyasar guru, tetapi juga tenaga kesehatan, petugas damkar, Satpol PP, dosen, serta tenaga teknis dan pelayanan lainnya.
Tidak otomatis menjadi PNS. PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti seleksi CPNS apabila ingin beralih menjadi PNS.
Menunggu aturan teknis. Kriteria pegawai yang dialihkan, mekanisme pendataan, penetapan, dan pembiayaan perlu merujuk pada ketentuan resmi pemerintah.
Informasi mengenai kesepakatan pemerintah dan DPR tentang peningkatan status PPPK paruh waktu dapat dipantau melalui situs resmi Sekretariat Negara. ***
