BANDUNG, POJOKSATU.id - Rencana pengalihan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu di lingkungan Pemerintah Kota Bandung masih menghadapi kendala pembiayaan.
Sebanyak 7.000 PPPK paruh waktu yang bekerja di lingkungan Pemkot Bandung belum bisa dipastikan kapan akan memperoleh perubahan status kepegawaian.
Pemerintah daerah masih menunggu kepastian mekanisme anggaran yang akan ditetapkan pemerintah pusat.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pihaknya belum dapat mengambil langkah lebih lanjut terkait pengalihan status tersebut karena belum menerima kejelasan mengenai skema pembiayaan.
Menurut Farhan, pemerintah daerah pada prinsipnya siap mengikuti kebijakan pemerintah pusat.
Namun, pelaksanaannya harus mempertimbangkan mekanisme pendanaan yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan dalam pengelolaan anggaran daerah.
"Pengalihan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, itu kita akan ikut pada arahan kebijakan pemerintah pusat. Tetapi kita belum bisa melakukan tindakan lanjutan apa pun sebelum ada mekanisme pembiayaan yang jelas," ujar Farhan, Senin (9/11/2026).
Ia mengungkapkan, hingga saat ini Pemkot Bandung belum menyediakan anggaran khusus untuk membiayai perubahan status ribuan PPPK paruh waktu tersebut.
Besaran kebutuhan anggaran maupun waktu pelaksanaan pengalihan masih menunggu skema yang nantinya ditentukan pemerintah pusat.
Farhan menegaskan, Pemkot Bandung akan menyesuaikan kebijakan tersebut dengan arahan pemerintah pusat, termasuk dalam hal pembiayaan.
"Betul sekali. Pemerintah pusat apa pun arahannya kita akan ikuti dan kita sesuaikan," katanya.
Meski belum menyiapkan anggaran khusus untuk pengalihan status, Farhan memastikan kebutuhan belanja pegawai bagi seluruh ASN di lingkungan Pemkot Bandung telah masuk dalam perencanaan anggaran.
Anggaran tersebut mencakup pegawai negeri sipil (PNS), PPPK penuh waktu, hingga PPPK paruh waktu yang saat ini masih bekerja di lingkungan pemerintah kota.
"Belum. Karena bagaimanapun juga itu sangat tergantung kepada skema yang akan diberikan oleh pemerintah pusat. Saat ini Pemerintah Kota Bandung sudah menganggarkan untuk seluruh ASN, baik itu PNS, PPPK full, maupun PPPK paruh waktu," tuturnya.
Dengan kondisi tersebut, pengalihan status sekitar 7.000 PPPK paruh waktu di Bandung belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat.
Kepastian perubahan status mereka kini bergantung pada keputusan pemerintah pusat mengenai mekanisme pelaksanaan dan pembiayaan.
Pemkot Bandung menyatakan akan mengikuti kebijakan tersebut setelah skema pendanaan ditetapkan, sekaligus menyesuaikannya dengan kemampuan keuangan daerah.
