JAKARTA, POJOKSATU.id, Pemerintah berencana menerapkan persyaratan baru dalam pengembangan karier aparatur sipil negara (ASN), yakni kewajiban memenuhi ketentuan perpajakan sebelum memperoleh kenaikan jabatan.
Rencana kebijakan ini menjadikan kepatuhan dalam melaporkan sekaligus membayar pajak sebagai salah satu faktor yang menentukan kelanjutan karier seorang ASN.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, menyampaikan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan regulasi yang menghubungkan pemenuhan kewajiban pajak dengan kesempatan ASN untuk memperoleh promosi jabatan.
Salah satu ketentuan yang akan diterapkan adalah kewajiban melampirkan Surat Keterangan Fiskal (SKF) dalam proses kenaikan pangkat, promosi, maupun eselonisasi.
Untuk merealisasikan rencana tersebut, pemerintah akan menerbitkan surat keputusan bersama yang melibatkan sekitar empat hingga lima menteri.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara termasuk dalam jajaran pejabat yang terlibat dalam kesepakatan itu.
Bimo menjelaskan, ASN yang belum menyelesaikan kewajiban perpajakannya tidak akan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan peningkatan golongan maupun pangkat.
"Tidak bisa naik golongan, tidak bisa naik pangkat, kalau belum melaporkan dan melaksanakan kewajiban perpajakan. Ini sudah disepakati, nanti akan disampaikan, akan ada diluncurkan oleh menteri-menteri terkait, termasuk Pak Menteri Keuangan (Suahasil Nazara)," kata Bimo.
Walaupun kesepakatan mengenai kebijakan tersebut telah disampaikan, Bimo masih belum mengungkapkan secara terperinci pertimbangan pemerintah di balik penerapannya.
Begitu pula mengenai waktu pelaksanaan dan tanggal pengumuman resmi aturan tersebut yang hingga kini belum mendapatkan kepastian.
Sementara itu, DJP juga tengah melakukan pemantauan terhadap wajib pajak yang diduga belum menjalankan kewajibannya secara benar.
Dalam hasil penelusurannya, otoritas pajak menemukan adanya wajib pajak orang pribadi yang menghilangkan bukti pemotongan pajak penghasilan (PPh) ketika menyampaikan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2025.
Tindakan tersebut berdampak pada perhitungan kewajiban pajak yang dilaporkan.
Status SPT yang seharusnya menunjukkan kurang bayar dapat berubah menjadi nihil.
Kondisi ini juga berpotensi membuat nominal pajak yang masih harus dibayarkan menjadi lebih kecil dibandingkan jumlah sebenarnya.
Sebagai tindak lanjut, DJP menyampaikan pemberitahuan melalui surat elektronik atau email kepada wajib pajak orang pribadi yang masuk dalam identifikasi tersebut.
Pesan pengingat itu dikirimkan secara bersamaan dengan tujuan meminta wajib pajak memperbaiki laporan SPT Tahunan melalui mekanisme pembetulan.
Dalam menyampaikan imbauan tersebut, DJP menggunakan metode behavioural insights, yaitu pendekatan yang mempertimbangkan pola perilaku wajib pajak dalam mendorong kepatuhan.
Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan secara sukarela.
Caranya dengan memberikan komunikasi yang mudah dipahami, menyasar kelompok yang tepat, serta mendorong penerima pesan segera melakukan perbaikan.
Melalui pendekatan tersebut, DJP berupaya mengoptimalkan kepatuhan perpajakan dengan mengombinasikan pengawasan dan penegakan ketentuan bersama pemberian edukasi serta pengingat kepada wajib pajak.***
