Kota Bandung, POJOKSATU.id - Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mendatangi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kelurahan Babakan Ciparay Kota Bandung.
Ahmad Rizal ingin memastikan ketersediaan dan kelancaran penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Hal itu untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di seluruh Indonesia sebagai bagian upaya menyukseskan program prioritas Presiden sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Terlebih disampaikan Ahmad Rizal, Bulog berkomitmen memenuhi kebutuhan beras medium SPHP bagi KDMP, dengan harga yang terjangkau atau Rp58.000 per kemasan lima kilogram dan kualitas terjaga bersih, higienis, utuh, bebas hama. Selain itu, kemasan akan diperbarui dengan nama “Beras Kita Medium SPHP”.
Lanjutnya, di Kota Bandung KDMP yang telah beroperasi saat ini baru satu, yakni KDMP Kelurahan Babakan Ciparay.
Di KDMP tersebut beras SPHP masuk sejak 21 Oktober 2026 sebanyak 500 kilogram, sesuai pesanan atau purchase order (PO) dari Agrinas Pangan kepada Bulog.
“Alhamdulillah, kami sempatkan memeriksa kesiapan KDMP, khususnya dukungan Bulog dalam menyiapkan beras SPHP di seluruh KDMP di Tanah Air. Kebetulan ada kegiatan di Bandung, jadi sebelum kembali ke Jakarta, kami mampir mengecek ketersediaan beras SPHP di KDMP Babakan Ciparay,” ujar Ahmad Rizal Ramdhani saat mengunjungi KDMP di Kelurahan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Sabtu, 24 Oktober 2026
Menurutnya, keberadaan KDMP di dekat pasar memiliki potensi besar untuk menjadi pusat perekonomian baru bagi masyarakat.
Koperasi dapat menjadi saluran distribusi barang bersubsidi, sehingga pedagang maupun pengecer di pasar dapat memperoleh pasokan secara langsung.
Selain beras SPHP, KDMP diharapkan dapat menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat, seperti gas elpiji bersubsidi, pupuk, dan barang kebutuhan lainnya.
Ahmad Rizal menilai, lokasi KDMP Babakan Ciparay cukup strategis karena berada di tepi jalan utama dan bersebelahan langsung dengan pasar.
Akses masuk pasar yang berada di sisi koperasi juga dinilai dapat meningkatkan peluang masyarakat untuk berbelanja di KDMP.
Dengan fasilitas yang bersih, nyaman, dan dilengkapi pendingin ruangan, koperasi tersebut dinilai memiliki prospek untuk berkembang.
Ia juga menyoroti keberadaan unit simpan pinjam yang dapat membantu mendukung kegiatan usaha masyarakat di sekitar pasar.
Ahmad Rizal mengungkapkan, penyaluran beras SPHP untuk KDMP secara nasional hingga Jumat malam, 23 Oktober 2026, berjalan lancar.
Dari total 1.355 KDMP yang telah mengajukan pemesanan, beras sudah disalurkan ke 1.118 titik atau sekitar 82,51 persen.
Berdasarkan data yang disampaikan, penyaluran di sejumlah wilayah meliputi Jawa Timur sebanyak 534 dari 574 KDMP atau 93,03 persen. Di Jawa Tengah, penyaluran telah menjangkau 371 dari 411 KDMP.
Sementara itu, di Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat sebanyak 144 dari 169 KDMP, Jawa Barat 129 dari 147 KDMP, serta wilayah DKI Jakarta dan Banten sebanyak 14 dari 19 KDMP.
Adapun di Lampung, penyaluran telah mencapai 15 dari 20 KDMP atau 75 persen. Di Sumatera Selatan, beras SPHP telah disalurkan ke 11 dari 15 KDMP atau 73,33 persen.
Bulog masih memproses penyaluran ke sekitar 200 titik yang belum menerima pasokan. Perusahaan menargetkan seluruh permintaan tersebut dapat terpenuhi hingga awal pekan berikutnya, yakni Senin atau Selasa.
Ia menegaskan, kebutuhan beras untuk KDMP menjadi salah satu prioritas Bulog. Setiap pesanan yang diajukan melalui Agrinas Pangan akan diupayakan untuk dipenuhi dan disalurkan sesuai kebutuhan.
Untuk mendukung kelancaran distribusi, Ahmad Rizal menyebutkan stok beras medium yang dikuasai Bulog saat ini mencapai sekitar 4,556 juta ton.
Selain itu, pemerintah telah menyetujui penambahan kuota beras SPHP sebanyak satu juta ton untuk periode September 2026 hingga Maret 2027.
Penambahan kuota tersebut diharapkan dapat memperkuat ketersediaan pasokan dan menjaga stabilitas harga beras di masyarakat.
“Berapapun pesanan dari Agrinas Pangan, akan kami penuhi dan salurkan. Dan Untuk penambahan kuota SPHP sebanyak satu juta ton untuk periode September 2026 hingga Maret 2027, guna mengantisipasi beberapa hal, telah disetujui,” tandasnya.
