APKASI Temui MenPAN-RB, Soroti Beban Fiskal PPPK hingga Desak Fleksibilitas Kepala Daerah
APKASI temui MenPAN-RB, soroti beban fiskal PPPK dan dorong kebijakan birokrasi lebih fleksibel bagi daerah.
Topik
12 artikel
APKASI temui MenPAN-RB, soroti beban fiskal PPPK dan dorong kebijakan birokrasi lebih fleksibel bagi daerah.
Single salary ASN 2026 diprediksi mengubah pola gaji guru PNS. Simak dampak, manfaat, dan tantangan bagi dunia pendidikan.
Kecamatan Sukmajaya pertegas komitmen reformasi birokrasi lewat penandatanganan pakta integritas demi wujudkan pelayanan publik yang bersih
Revisi UU ASN ubah peta birokrasi, jabatan Sekda dan Kadis ditentukan Presiden, hapus nonjob, dan perkuat perlindungan karier PNS.
UU ASN 20/2023 menjadi landasan reformasi manajemen ASN melalui digitalisasi, sistem merit, dan mobilitas talenta nasional.
Menteri PANRB Rini Widyantini paparkan 7 agenda prioritas pelaksanaan UU ASN untuk wujudkan birokrasi modern dan kompeten.
Gelombang OTT KPK terhadap kepala daerah melonjak di penghujung 2025, apa artinya bagi integritas birokrasi daerah?
Bupati Pemalang Anom Widiyantoro melantik 783 PPPK Tahap II dan menegaskan pentingnya kerja tanpa kubu-kubuan di lingkungan ASN.
PPPK wajib tingkatkan kompetensi sebelum kontrak berakhir. Regulasi baru ASN 2023 beri peluang kontrak hingga pensiun.
Realisasi PPPK Paruh Waktu di Indonesia belum merata, meski usulan nasional capai satu juta. Banyak daerah masih menunggu pelantikan.
Dedi Mulyadi resmi terapkan WFH setiap Kamis bagi ASN Jawa Barat. Kebijakan ini bagian dari reformasi birokrasi efisiensi.
BKN meluncurkan 8 kebijakan Pro ASN 2025 untuk percepatan karier, digitalisasi, dan merit system ASN di Indonesia.