Reformasi ASN di Ujung Tahun, DPR dan Publik Tegaskan, Nasib Honorer dan PPPK Harus Aman
Menjelang penghapusan honorer 31 Desember 2025, DPR desak perlindungan bagi honorer dan PPPK agar tidak terdampak dalam reformasi ASN
Topik
12 artikel
Menjelang penghapusan honorer 31 Desember 2025, DPR desak perlindungan bagi honorer dan PPPK agar tidak terdampak dalam reformasi ASN
DPR menuntut mekanisme aman bagi honorer dan PPPK agar tidak terdampak negatif saat penghapusan honorer dan reformasi ASN akhir 2025.
Pemerintah hapus status honorer per 31 Desember 2025. Ribuan tenaga swasta dan yayasan terancam tanpa status jika tak lolos PPPK.
BKN memastikan PPPK tetap bisa jadi PNS, namun hanya melalui tes CPNS. Tidak ada jalur otomatis. Pelantikan PPPK 2025 tetap berjalan sesuai
Pelantikan PPPK Paruh Waktu 2025 digelar 27 November. Pemerintah pastikan skema ini hanya sementara dan akan dihapus setelah 2025.
PPPK Paruh Waktu kini kontraknya satu tahun sesuai Kepmenpan RB 16/2025, lengkap dengan evaluasi ketat dan potensi mutasi mulai 2026.
DPR dapil diminta turun tangan perjuangkan nasib PPPK dan honorer, tak hanya mengandalkan BAM pusat. Advokasi lokal dinilai lebih efektif.
Pengalihan seluruh PPPK ke PNS bisa bebani negara dan menunda fresh graduate masuk ASN 5–7 tahun, ini penjelasan DPR RI. Yuk simak artikel
CASN 2024 jadi afirmasi terakhir honorer. Mulai 2025, tidak ada lagi jalur khusus. Pemerintah perintahkan penataan non-ASN selesai 2026.
BKN pastikan PPPK Paruh Waktu dihapus dalam revisi UU ASN. Status yang sudah berjalan tetap, dan ada peluang naik ke PPPK full time.
Pemkab Tangerang melantik 8.205 honorer jadi PPPK Paruh Waktu. Bupati ingatkan etika digital dan tanggung jawab ASN. Yuk simak artikelnya
Dede Yusuf dorong PPPK diangkat jadi PNS tanpa tes melalui revisi UU ASN. Pengabdian panjang dinilai cukup sebagai dasar konversi.