POJOKSATU.ID — Isu PPPK dan honorer kembali menjadi sorotan politik nasional setelah pernyataan tegas disampaikan anggota BAM DPR RI, Harris Turino, dalam forum resmi di Senayan pada Rabu, 26 November 2025.
Menurutnya, penyelesaian persoalan status dan kesejahteraan PPPK tidak bisa hanya mengandalkan mekanisme formal di pusat.
Legislator daerah pemilihan (dapil) juga harus turun tangan memperjuangkan aspirasi konstituen mereka.
DPR Dapil Harus Terlibat, Bukan Hanya BAM Pusat
Dalam paparannya, Harris menegaskan bahwa persoalan PPPK dan honorer terlalu besar jika hanya ditangani oleh satu komisi atau BAM DPR.
Baca Juga: Resmi! 321 Daerah Ditargetkan Terima TPG THR 100 Persen Tahun Ini, Apakah Daerah Anda Termasuk?
Para legislator dapil, yang dipilih langsung oleh masyarakat daerah, memiliki tanggung jawab moral.
Lalu, politik untuk memperjuangkan aspirasi terkait status, pengangkatan, maupun hak yang belum terpenuhi.
Menurut Harris, perjuangan tidak boleh berhenti di meja rapat atau surat resmi.
Legislator yang bekerja di lapangan perlu memastikan bahwa keluhan PPPK dan honorer didengar dan ditindaklanjuti.
Baca Juga: Dana TPG Triwulan 4 Tak Genap Tiga Bulan, Pemerintah Ungkap Skema Pelunasan
Ia juga menekankan pentingnya peran DPR dapil dalam menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah daerah dan instansi kepegawaian lokal.
Dengan cara ini, isu PPPK tidak hanya berhenti sebagai wacana nasional, tetapi menjadi agenda politik yang memiliki relevansi langsung dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Mengapa Advokasi Berbasis Dapil Lebih Efektif?
Jika isu PPPK dan honorer hanya bergantung pada pusat, tekanan politik menjadi lebih kecil dan berpotensi mudah diabaikan.
Namun ketika seluruh anggota DPR dari berbagai dapil ikut mendorong penyelesaian, suara lokal ikut bergerak membuat tekanan politik meningkat secara signifikan.
Ribuan PPPK dan honorer di berbagai daerah menunggu kepastian nasib mereka. Mulai dari penyetaraan hak, status kepegawaian, hingga kesempatan karier.
Advokasi dapil memungkinkan kondisi spesifik di setiap wilayah teridentifikasi dengan lebih akurat, sehingga penyelesaiannya bisa lebih tepat sasaran.
Selain itu, keterlibatan dapil memberikan legitimasi yang lebih kuat bahwa isu PPPK bukan sekadar agenda nasional, melainkan kebutuhan nyata di daerah.
Baca Juga: Dana TPG Triwulan 4 Tak Genap Tiga Bulan, Pemerintah Ungkap Skema Pelunasan
Hal ini memperlihatkan bahwa wakil rakyat benar-benar bekerja sesuai mandat konstituennya.
Tuntutan terhadap Legislator Dapil, Dari Bicara hingga Bertindak
Dalam berbagai RDPU dan forum diskusi, terdapat sejumlah seruan yang ditujukan kepada anggota DPR dapil agar lebih proaktif memperjuangkan isu PPPK dan honorer.
Beberapa tuntutan utama di antaranya:
1. Membawa aspirasi PPPK dan honorer ke ruang parlemen pusat serta pemerintah daerah, tidak hanya mengandalkan BAM atau komisi tertentu.
Baca Juga: Akses Keadilan ASN! DPR RI Dorong Penyetaraan Total Hak dan Fasilitas PPPK dengan PNS!
2. Memberikan tekanan politik kepada pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat penyelesaian status kepegawaian, baik melalui pengangkatan, penyetaraan hak, maupun regulasi lainnya.
3. Melakukan monitoring langsung terhadap implementasi kebijakan PPPK di daerah, memastikan keadilan bagi guru, tenaga non-ASN, dan honorer lainnya.
4. Menjadikan isu PPPK sebagai komitmen jangka panjang selama periode legislatif, bukan hanya wacana sesaat menjelang pemilu.
Dengan langkah-langkah tersebut, legislator dapil dapat berperan aktif sebagai penghubung langsung antara rakyat dan kebijakan pemerintah.
Relevansi Isu Ini bagi Rakyat dan Pemerintah
Bagi PPPK dan honorer, pelibatan legislator dapil membawa harapan lebih konkret dibandingkan menunggu keputusan pusat yang sering kali berlarut-larut.
Mereka menginginkan kejelasan status, kepastian pengangkatan, serta kesetaraan hak yang selama ini belum terpenuhi.
Bagi pemerintah pusat dan daerah, adanya tekanan dari wakil rakyat di dapil dapat mempercepat penyelesaian masalah.
Ini penting untuk mencegah ketidakpastian berkepanjangan yang dapat menimbulkan ketegangan sosial maupun birokrasi.
Sementara dari sisi demokrasi, hal ini menunjukkan bahwa wakil rakyat benar-benar menjalankan fungsi representasi.
Aspirasi PPPK dan honorer bukan hanya menjadi bahan diskusi, tetapi diterjemahkan menjadi langkah nyata di tingkat kebijakan.
Seruan untuk melibatkan legislator dapil dalam perjuangan hak PPPK dan honorer semakin kuat. Tidak lagi cukup jika permasalahan ini hanya ditangani pusat.
Dengan kolaborasi antara DPR RI, pemerintah daerah, dan aspirasi rakyat di lapangan, penyelesaian status dan kesejahteraan PPPK dapat berjalan lebih cepat dan lebih adil.
Bagi PPPK dan honorer di berbagai daerah, advokasi dapil adalah jalur strategis yang perlu dimaksimalkan demi memperjuangkan kepastian masa depan.***
