Jangan Gagal Paham, Rp18,9 Triliun Disuntik ke 546 Pemda, Bukan Cuma untuk Bayar PPPK dan Pegawai Paruh Waktu
Pemerintah mencairkan Rp18,9 triliun kepada 546 pemda untuk mengatasi krisis fiskal, belanja pegawai, dan pembangunan daerah.
Topik
9 artikel
Pemerintah mencairkan Rp18,9 triliun kepada 546 pemda untuk mengatasi krisis fiskal, belanja pegawai, dan pembangunan daerah.
Ketergantungan fiskal daerah terhadap DBH migas dinilai mencerminkan lemahnya kemandirian ekonomi dan dominasi fiskal pusat.
Purbaya ungkap saldo kas pemerintah di BI tersisa Rp120 triliun, total masih Rp420 triliun dan defisit dijaga di bawah 3 persen.
TPG Maret 2026 mulai cair dan SKTP terbit. Namun aturan baru membuat tunjangan guru daerah bergantung pada kemampuan fiskal wilayah.
Kebijakan efisiensi anggaran disorot karena dinilai melenceng, PPPK terdampak sementara belanja non-prioritas masih ditemukan.
Pemkot Bandung pastikan tidak ada PHK PPPK, namun menahan anggaran dan rekrutmen demi menjaga belanja pegawai di bawah 30 persen APBD.
Saldo Anggaran Lebih jadi cadangan fiskal dan investasi jangka pendek pemerintah untuk pengaman keuangan saat krisis.
Menkeu Purbaya ancam sanksi fiskal bagi bank yang tak patuh menyalurkan KUR. Pemerintah tak mau dana rakyat tersendat di perbankan.
Rumor kenaikan gaji ASN dan pensiunan 16% ramai dibahas, tapi hingga kini belum ada regulasi resmi. Publik masih menunggu kepastian.