POJOKSATU.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat bukan alasan bagi daerah untuk mengeluh, melainkan momentum untuk berbenah dan menata ulang cara mengelola keuangan.
Tito Karnavian menilai sejumlah pemerintah daerah perlu mengubah cara pandang dalam menyusun rencana keuangannya menyusul adanya penyesuaian dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Ia menegaskan, penurunan alokasi dana bukan alasan untuk berhenti bekerja, tetapi tantangan untuk menciptakan tata kelola anggaran yang lebih efisien dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Baca Juga: Informasi Terbaru Pencairan TPG 100 Persen dalam THR: Jadwal Pembayaran Mundur ke Bulan November?
“Daerah-daerah jangan melihat angka. Misalnya selama ini dapat 100, terus menjadi 60, langsung bilang kurang. Yang perlu dilakukan adalah melakukan exercise, yaitu efisiensi belanja,” ujar Tito kepada wartawan di Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Menurut Tito, kondisi fiskal nasional yang menuntut penyesuaian anggaran pusat harus direspons daerah dengan efisiensi terutama pada pos belanja birokrasi.
Belanja pegawai, perjalanan dinas, dan kegiatan seremonial yang berlebihan disebutnya masih menjadi sumber pemborosan di banyak daerah.
Baca Juga: 1 November 2025 Jatuh di Hari Sabtu, Pencairan Gaji Pensiunan PNS Mundur atau Tepat Waktu?
“Begitu kita pelototin, ternyata perjalanan dinasnya terlalu banyak, rapatnya terlalu banyak, pemeliharaan-perawatan terlalu banyak,” ujarnya.
Mantan Kapolri itu menegaskan, pola lama yang hanya fokus pada nominal anggaran harus ditinggalkan. Pemerintah daerah diminta beralih ke pengelolaan keuangan berbasis kinerja dan manfaat nyata.
“Teman-teman dari daerah, tolong jangan berpikir yang lama digunakan untuk situasi baru,” kata Tito.
Baca Juga: TERBARU! Update Pencairan TPG Triwulan 3 Bagi Guru ASN dan Non ASN di Tanggal 31 Oktober 2025!
Ia mencontohkan Kabupaten Lahat yang berhasil menghemat Rp425 miliar dari efisiensi belanja birokrasi dan tetap mampu mendorong pembangunan di tengah keterbatasan.
“Untuk perencanaan tahun 2026, selain efisiensi belanja, jangan gunakan template lama. Ada daerah-daerah yang sukses melakukan itu,” imbuhnya.
Lebih jauh, Tito mengingatkan bahwa pengalaman pandemi COVID-19 seharusnya menjadi pelajaran berharga.
Baca Juga: Jelang Pencairan TPG November 2025, Guru Diminta Cek Validasi Info GTK!
Kala itu, hampir semua daerah kehilangan pendapatan namun tetap mampu bertahan dengan melakukan rasionalisasi anggaran.
“Kita pernah ngalamin dua kali paling tidak, waktu COVID semua pendapatan negara berkurang. Semua dirasionalisasi, bahasa lapangannya dipotong. Tapi kita bisa survive,” pungkasnya. ***
