JAKARTA, POJOKSATU.id Dinamika politik nasional kembali menjadi perhatian publik menyusul kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Situasi tersebut memunculkan pembahasan mengenai sosok yang akan mengisi posisi orang nomor dua di Indonesia.
Salah satu nama yang mulai diperbincangkan adalah Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra.
Nama Yusril mencuat setelah Analis Kebijakan Publik sekaligus aktivis sosial, Martin Uung, menyampaikan pandangannya mengenai figur yang dinilai memiliki pengalaman dalam bidang hukum, ketatanegaraan, dan pemerintahan.
Menurut Martin, posisi wakil presiden membutuhkan sosok yang tidak hanya memiliki pengalaman politik, tetapi juga memahami tata kelola pemerintahan dan mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dengan prinsip demokrasi.
"Indonesia membutuhkan figur yang memiliki pengalaman, integritas, dan kematangan dalam menghadapi persoalan kenegaraan. Prof. Yusril memiliki pengalaman panjang di pemerintahan dan memahami persoalan hukum serta ketatanegaraan," ujar Martin Uung dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Martin menilai, pengalaman Yusril di sejumlah posisi strategis pemerintahan menjadi salah satu alasan namanya diperbincangkan.
Yusril pernah menjabat sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan pada 1999-2001, Menteri Kehakiman dan HAM pada 2001-2004, serta Menteri Sekretaris Negara pada 2004-2007.
Saat ini, Yusril dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai Menko Kumham Imipas dalam Kabinet Merah Putih.
Menurut Martin, perjalanan panjang tersebut memberikan pengalaman dalam memahami proses penyusunan kebijakan, hubungan antarlembaga negara, hingga persoalan hukum nasional.
Ia juga menilai, pengalaman Yusril dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan mengenai calon wakil presiden.
Martin berpandangan, tantangan pemerintahan saat ini tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana memastikan seluruh kebijakan berjalan sesuai aturan hukum.
Menurutnya, percepatan investasi, pembangunan industri, ketahanan pangan, dan program strategis pemerintah membutuhkan kepastian hukum serta regulasi yang jelas.
"Ekonomi tidak bisa tumbuh secara berkelanjutan tanpa kepastian hukum. Begitu juga demokrasi membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik. Keduanya harus berjalan beriringan," tegasnya.
Ia menambahkan, pemahaman hukum dan ketatanegaraan diperlukan untuk membantu pemerintah menyelaraskan kebijakan antarkementerian serta mengurangi potensi tumpang tindih regulasi.
Martin juga menyoroti pentingnya hubungan kerja yang baik antara presiden dan wakil presiden.
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto membutuhkan pendamping yang dapat membantu menerjemahkan visi pemerintahan ke dalam kebijakan yang memiliki landasan hukum kuat.
Dalam pandangannya, pengalaman Yusril di bidang hukum dan pemerintahan dapat menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam proses penentuan calon wakil presiden.
"Pak Prabowo memiliki agenda besar untuk pembangunan nasional. Sementara Prof. Yusril memiliki pengalaman panjang dalam bidang hukum dan ketatanegaraan. Pengalaman tersebut dapat menjadi bagian dari pertimbangan dalam membangun koordinasi pemerintahan," ungkap Martin.
Sementara itu, pengisian jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.
Dengan demikian, proses pengisian jabatan tersebut harus mengikuti mekanisme konstitusional yang berlaku.
Martin menilai, pembahasan mengenai calon pengganti wakil presiden perlu mengedepankan kepentingan nasional, pengalaman pemerintahan, serta kebutuhan menjaga stabilitas politik dan ekonomi.
"Siapa pun yang nantinya dipilih harus mampu menjalankan amanah konstitusi dan membantu pemerintahan bekerja secara efektif. Prof. Yusril merupakan salah satu figur yang patut diperhitungkan berdasarkan pengalaman panjangnya di bidang hukum dan pemerintahan," pungkasnya.
Hingga proses politik dan ketatanegaraan berjalan, nama Yusril Ihza Mahendra masih menjadi bagian dari wacana publik mengenai figur yang berpotensi mengisi posisi wakil presiden.***
