POJOKSATU.id, JAKARTA, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, menegaskan bahwa partainya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden (cawapres) kepada MPR RI.
Langkah ini dilakukan guna mengisi kekosongan jabatan wakil presiden yang ditinggalkan oleh Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan tersebut disampaikan Neng Eem usai mengikuti Rapat Gabungan MPR di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
“Untuk cawapres, kita sepenuhnya serahkan kepada Bapak Presiden. Namun, MPR secara institusional hari ini mengirimkan surat kepada Presiden agar mengirimkan dua nama calon wakil presiden ke MPR untuk nanti dipilih dan diputuskan dalam sidang paripurna,” ujar Neng Eem.
Menurut Neng Eem, PKB tidak mengajukan usulan nama tertentu untuk mengisi kursi orang nomor dua di Indonesia tersebut. Partainya memilih untuk mengikuti dan menunggu proses konstitusional yang menjadi kewenangan MPR setelah Presiden Prabowo mengirimkan dua nama calon.
“Tidak ada usulan PKB mengusulkan nama. Kita tadi lebih berbicara tentang mekanisme, bagaimana secara konstitusional apabila terjadi kekosongan wapres, maka tahapan yang harus dilakukan MPR seperti apa,” jelasnya.
Ia menambahkan, siapa pun figur yang nantinya diajukan oleh Presiden Prabowo akan diproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku di MPR. “Siapa pun nanti yang diusulkan sebagai calon wakil presiden itu akan kita proses,” tegas Neng Eem.
MPR Bentuk Tim Verifikasi dan Jadwalkan Paripurna
Lebih lanjut, Neng Eem mengungkapkan bahwa Rapat Gabungan MPR kali ini fokus membahas mekanisme dan koridor konstitusional dalam menindaklanjuti kekosongan jabatan wakil presiden, termasuk menyusun jadwal pelaksanaan rapat paripurna.
Selain menyurati Presiden, MPR juga membentuk tim ad hoc atau tim verifikasi. Tim ini bertugas memeriksa kelengkapan dan keabsahan syarat para calon yang diusulkan Presiden agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kita juga membentuk tim ad hoc, tim verifikasi. Tim verifikasi itu untuk memverifikasi calon-calon wakil presiden yang nanti diusulkan oleh Presiden, apakah sesuai dengan persyaratan perundang-undangan yang ada atau tidak,” paparnya.
Neng Eem menyebutkan, sidang paripurna MPR untuk memilih dan menetapkan wakil presiden yang baru dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026 mendatang.
“Kita hanya menanti tahapan konstitusional seperti apa yang kemudian harus kita lakukan sebagai MPR secara institusional,” pungkasnya***
