Kota Bandung, POJOKSATU.id - Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa menyayangkan aksi simbolis penurunan dan pembalikan foto Wakil Presiden Gibran Rangkabuming yang dilakukan kelompok mengatasnamakan Masyarakat Sipil Jawa Barat di ruang Badan Anggaran (Banggar) kemarin, Kamis (13/11/2026).
Buky mengaku tidak tahu akan ada aksi simbolis pembalikan dan penurunan foto wapres tersebut.
"Saya menyayangkan aksi itu, memang keliatan ada yang bawa figura dan tidak membalikan. Jadi aksi-aksi simbolis seperti itu, kami tidak sampai sekali tidak tahu. Jadi itu sepontan," ujarnya.
Kata Buky kronologis kejadian berawal dari permintaan audensi Masyarakat Sipil Jawa Barat sebanyak 25 orang namun bertambah jadi 63 orang bahkan hingga 76 orang. Kala itu, yang menerima Buky bersama Wakil Ketua Iwan Suryawan.
Atas kejadian itu Buky mengaku sebenarnya ingin menerima tamu sebaik-baiknya yang bertujuan ingin menyampaikan aspirasi mereka.
"Tetapi tentu saja saya sangat menyayangkan peristiwa itu. Itu menjadi tanggungjawab orang perorang, dari rombongan yang kemarin datang kesini. Jadi kalau mau minta klarifikasi, kordinatornya kemarin yang sampai ke saya adalah Pak Andri Kanta Prawira," tegasnya.
Lanjutnya, pihak yang audensi pun mengaku siap jika dimintai klarifikasi. Dan menurut Buky kejadian itu di luar kontrol.
"Makanya harus minta klarifikasi kembali ke kordinator rombongan yang kemarin. Karena kalau secara hukum penurunan foto ini, kami menunggu keputusan formal. Pemasangan foto Presiden ataupun Wakil Presiden RI, DPRD Jawa Barat mengacu pada UU no 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan pasal 55 terkait penempatan atau pemasangan photo," tegasnya.
Lanjutnya pihaknya memegang prinsip-prinsip etika. Jadi sebelum rasmi secara formal kemunduran wapres maka tidak akan menurunkan foto wapres.
"Makanya kami melakukan pertemuan ini sebagai klarifikasi. Apalagi kita di daerah sangat ingin menjaga situasi kondusif, terutama di Jawa Barat terhadap pristiwa yang terjadi di Jakarta," tuturnya.
Tegasnya lagi menyangkut tindakkan tersebut pihaknya butuh kelarifikasi dari yang bersangkutan. Dan klarifikasi Buky meminta disampaikan pun harus terbuka seperti saat kejadian.
"Karena kita tidak tahu kemarin cukup banyak orang yang hadir. Kami tidak sempat mengontrol secara detail gitu ya. Dari peristiwa kemarin, kami akan berkirim surat untuk meminta klarifikasi, kami akan menanyakan peristiwa tidak mengenakkan itu, karena masyarakat menudingnya ke pimpinan DPRD karena kebetulan saya menerima dan itu kewajiban kami menerima kalau ada di tempat," ungkapnya.
Buky menegaskan surat akan dikirim hari ini dalam bentuk PDF ke kordintaor Masyarakat Sipil Jawa Barat tersebut.
"Nanti kita lihat bagaimana respon dari tim masyarakat sipil Jawa Barat yang kemarin melakukan audensi disini," tutupnya.
