Habis Geng Solo, Terbitlah Geng Bogor dan Geng Menteng: Peta Baru Pertarungan Politik Pascamundurnya Gibran

JAKARTA, POJOKSATU.id - Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia bukan sekadar pergantian figur di lingkar kekuasaan. Peristiwa ini membuka babak baru dalam peta politik nasional, terutama menyangkut hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan PDI Perjuangan.

Selama ini, konfigurasi politik nasional kerap dibaca melalui jejaring kekuasaan yang memiliki pusat gravitasi berbeda. Ada poros Solo yang identik dengan Jokowi, poros Bogor yang mempertemukan simbol politik Cikeas dan Hambalang, serta poros Menteng yang menjadi penanda politik PDI Perjuangan.

Istilah "Geng Solo, Geng Bogor, dan Geng Menteng" memang bukan nama organisasi ataupun koalisi resmi. Namun, ketiganya bisa digunakan untuk membaca hubungan, kepentingan, dan persaingan antarelite yang ikut membentuk arah politik Indonesia.

Mundurnya Gibran membuat peta tersebut semakin menarik. Sebab, salah satu figur yang selama ini menjadi penghubung politik antara Jokowi dan Prabowo kini tidak lagi menduduki kursi Wakil Presiden.

Pertanyaannya, apakah ini menjadi awal berakhirnya dominasi politik Geng Solo? Apakah Geng Bogor akan semakin mengonsolidasikan kekuasaan? Dan bagaimana posisi Geng Menteng yang selama ini memiliki hubungan politik tersendiri dengan Prabowo?

Geng Solo: Pengaruh Jokowi Diuji Setelah Gibran Mundur

Gibran merupakan salah satu simbol penting keberlanjutan pengaruh politik Jokowi setelah tidak lagi menjabat sebagai Presiden.

Perjalanan politik Gibran dari Walikota Solo hingga menjadi Wakil Presiden pada 2024 memperlihatkan bagaimana jejaring politik Jokowi berperan dalam konfigurasi kekuasaan nasional.

Dalam Pilpres 2024, Prabowo menggandeng Gibran sebagai calon wakil presiden. Kombinasi tersebut mempertemukan basis politik Prabowo dengan pengaruh elektoral Jokowi yang ketika itu masih menjabat sebagai Presiden.

Kemenangan pasangan Prabowo-Gibran kemudian menandai terbentuknya pemerintahan dengan dua figur yang berasal dari latar belakang politik berbeda.

Namun, hubungan tersebut tidak selalu berjalan tanpa dinamika.

The Guardian dalam analisisnya pada 13 November 2026 menyoroti bahwa hubungan Prabowo dan Jokowi telah mengalami ketegangan. Gibran dinilai menjadi salah satu penghubung penting dalam aliansi politik keduanya.

Pengunduran diri Gibran pun memunculkan pertanyaan mengenai masa depan jejaring politik Jokowi di dalam pemerintahan Prabowo.

Apalagi, mundurnya Gibran terjadi setelah polemik persyaratan pendidikan, putusan pengadilan, serta meningkatnya tekanan politik di parlemen.

Meski demikian, menyimpulkan bahwa pengaruh Jokowi langsung berakhir setelah Gibran mundur tentu terlalu dini.

Jokowi masih memiliki jejaring politik, hubungan dengan sejumlah elite partai, serta pengaruh yang terbentuk selama 10 tahun memimpin pemerintahan.

Jokowi juga menyatakan tetap mendukung pemerintahan Prabowo. Ia menyebut dinamika politik sebagai hal biasa dan mengingatkan bahwa jabatan politik bersifat sementara.

Pernyataan itu dapat dibaca sebagai upaya menjaga hubungan politik dengan Prabowo di tengah perubahan posisi putranya.

Namun, dukungan kepada pemerintahan tidak otomatis berarti seluruh kepentingan politik Jokowi akan selalu sejalan dengan keputusan Prabowo.

Di sinilah masa depan Geng Solo menjadi menarik untuk diamati.

Tanpa Gibran di kursi Wapres, jejaring Jokowi perlu menemukan bentuk dan ruang pengaruh baru.

Apakah tetap berada dalam lingkar pemerintahan, membangun komunikasi melalui tokoh-tokoh lain, atau mengambil jarak politik. Semuanya masih menjadi pertanyaan terbuka.

Geng Bogor: Hambalang dan Cikeas, Dua Poros yang Punya Kepentingan

Jika Solo menjadi simbol jejaring politik Jokowi, Bogor dapat dibaca sebagai ruang bertemunya dua pusat kekuatan politik: Hambalang dan Cikeas.

Hambalang identik dengan Prabowo Subianto dan Partai Gerindra. Sementara Cikeas merupakan simbol politik keluarga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat.

Keduanya memiliki sejarah dan basis politik masing-masing.

Prabowo membangun kekuatan politik melalui Gerindra, sedangkan SBY membesarkan Demokrat sebagai salah satu kekuatan utama dalam politik nasional.

Hubungan kedua tokoh mengalami perubahan dari rivalitas dalam kontestasi politik menjadi kerja sama dalam pemerintahan.

Partai Demokrat kemudian bergabung dalam pemerintahan Prabowo dan menempatkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai salah satu figur penting di kabinet.

Dalam konteks pengunduran diri Gibran, hubungan Hambalang dan Cikeas menjadi relevan karena Demokrat memiliki kepentingan dalam konfigurasi pemerintahan berikutnya.

Nama AHY bahkan sempat masuk dalam pembicaraan mengenai figur yang berpotensi menjadi pengganti Gibran.

Namun, AHY pada 13 November 2026 menyatakan Demokrat tidak mengajukan nama dan menyerahkan keputusan kepada Prabowo.

Sikap tersebut memperlihatkan bahwa Demokrat tidak serta-merta menggunakan momentum kekosongan kursi Wapres untuk mendorong kadernya.

Di sisi lain, Gerindra memiliki sejumlah figur yang juga masuk dalam pembicaraan bursa pengganti Gibran.

Nama Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani disebut oleh pengamat politik Agung Baskoro sebagai figur potensial dari Gerindra.

Dengan demikian, Geng Bogor bukan berarti satu kelompok yang sepenuhnya memiliki kepentingan seragam.

Hambalang dan Cikeas memiliki kepentingan partai, sejarah, serta agenda politik masing-masing. Hubungan keduanya bisa saling menguatkan, tetapi juga dapat menghadirkan negosiasi ketika menyangkut pembagian peran dalam pemerintahan.

Pertemuan Prabowo dengan para ketua umum partai koalisi di Istana Bogor pada Jumat 13 November 2026 menjadi perkembangan penting dalam konteks tersebut.

Pertemuan itu berlangsung setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dan MPR memulai proses pengisian jabatan Wapres.

Agenda konsultasi dengan partai-partai koalisi memperlihatkan bahwa Prabowo membuka ruang komunikasi politik sebelum menentukan dua nama calon yang akan disampaikan kepada MPR.

Tetapi, keputusan akhirnya tetap berada di tangan Presiden.

Dengan demikian, pertemuan di Bogor bukan sekadar agenda membicarakan pengganti Gibran. Pertemuan itu juga menjadi ruang untuk membaca bagaimana Prabowo mengelola hubungan dengan partai-partai yang menopang pemerintahannya.

Geng Menteng: PDIP Menunggu Momentum?

Poros ketiga adalah Menteng, yang dalam peta politik dapat diasosiasikan dengan PDI Perjuangan dan kepemimpinan Megawati Soekarnoputri.

PDIP memiliki sejarah panjang dalam politik nasional. Partai berlambang banteng moncong putih itu pernah menjadi kekuatan utama pemerintahan selama dua periode kepemimpinan Jokowi.

Namun, dinamika politik menjelang Pilpres 2024 mengubah hubungan antara PDIP, Jokowi, dan Prabowo.

Gibran yang sebelumnya merupakan kader PDIP akhirnya maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo. Keputusan tersebut menjadi salah satu titik penting perubahan konfigurasi politik nasional.

Setelah Pilpres 2024, PDIP berada di luar pemerintahan Prabowo, sementara Jokowi dan Gibran berada dalam pemerintahan yang sama dengan Gerindra.

Situasi tersebut memperlihatkan bahwa hubungan politik antara Jokowi dan PDIP tidak lagi berada dalam konfigurasi seperti ketika Jokowi masih menjadi kader partai tersebut.

Mundurnya Gibran kini menghadirkan babak baru.

PDIP tidak otomatis mendapatkan keuntungan dari perubahan posisi Gibran. Namun, berkurangnya keterlibatan langsung keluarga Jokowi di kursi puncak pemerintahan dapat mengubah ruang gerak politik partai tersebut.

Bagi PDIP, persoalannya bukan sekadar siapa pengganti Gibran. Partai yang dipimpin Megawati itu juga harus menentukan bagaimana menempatkan diri dalam hubungan dengan Prabowo dan kekuatan politik lainnya.

Apakah tetap mengambil posisi di luar pemerintahan? Apakah membuka ruang komunikasi yang lebih luas dengan Prabowo? Atau mempertahankan jarak politik sembari memperkuat konsolidasi internal?

Belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa PDIP akan mengambil salah satu langkah tersebut hanya karena Gibran mundur.

Namun, posisi PDIP tetap penting dalam peta politik nasional karena partai itu memiliki basis pemilih, kekuatan parlemen, dan jaringan organisasi yang tidak bisa diabaikan.

Bursa Pengganti Gibran jadi Arena Konsolidasi Kekuasaan

Kekosongan kursi Wakil Presiden kini menjadi ujian pertama bagi konfigurasi politik setelah mundurnya Gibran.

Sesuai Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih seorang Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

MPR telah menggelar rapat gabungan pada Jumat 13 November 2026 dan memutuskan mengirim surat kepada Prabowo untuk meminta dua nama calon pengganti Gibran.

MPR juga menetapkan 2 Desember 2026 sebagai jadwal pemilihan, pengesahan, dan pelantikan Wapres terpilih.

Sejumlah nama telah muncul dalam pembicaraan politik.

Dari Gerindra, ada Ahmad Muzani, Sufmi Dasco Ahmad, dan Sugiono. Dari Golkar, nama Bahlil Lahadalia ikut disebut. PAN memiliki figur Zulkifli Hasan, sedangkan Demokrat sempat dikaitkan dengan AHY.

Namun, nama-nama tersebut masih sebatas pembicaraan dan analisis politik, bukan daftar resmi calon yang diajukan Presiden.

Dalam konteks tiga poros, proses ini memiliki arti lebih luas.

Bagi Gerindra, penentuan Wapres menjadi bagian dari konsolidasi pemerintahan Prabowo.

Bagi Demokrat, proses tersebut menjadi ujian hubungan politik dengan Gerindra dan posisi Cikeas dalam koalisi.

Sedangkan bagi PDIP, siapa pun yang terpilih akan memengaruhi konfigurasi hubungan partai dengan pemerintahan.

Sementara bagi jejaring Jokowi, keputusan Prabowo akan menjadi salah satu indikator sejauh mana pengaruh politik Solo masih diperhitungkan dalam pemerintahan.

Apakah Prabowo akan Mengakhiri Ketergantungan pada Jokowi?

Inilah pertanyaan yang paling menarik dari perubahan politik setelah Gibran mundur.

Pada 2024, Prabowo dan Jokowi memiliki kepentingan politik yang bertemu dalam satu pasangan presiden dan wakil presiden. Kemenangan pasangan tersebut juga memperlihatkan kuatnya kombinasi dukungan dari berbagai jaringan politik.

Namun, setelah Prabowo memimpin pemerintahan, dinamika kepentingan di antara para elite terus berkembang.

Pengunduran diri Gibran membuat Prabowo memiliki kesempatan menentukan sendiri figur yang akan mendampinginya sebagai Wapres.

Tetapi, memilih pengganti dari Gerindra tidak otomatis berarti Prabowo memutus hubungan dengan Jokowi. Sebaliknya, memilih figur dari partai koalisi lain juga tidak otomatis berarti memberikan konsesi politik kepada partai tersebut.

Keputusan itu perlu dibaca dari komposisi kabinet, hubungan antarpartai, dan kebutuhan pemerintahan dalam jangka panjang.

The Guardian menilai mundurnya Gibran berpotensi memberi ruang kepada Prabowo untuk mengonsolidasikan kekuasaan di sekitar dirinya dan Gerindra. Namun, konsentrasi kekuasaan juga memiliki risiko karena beban politik pemerintahan akan semakin terpusat pada Prabowo dan partainya.

Sementara Reuters menyoroti bahwa mundurnya Gibran dapat memperdalam ketegangan hubungan Prabowo dan Jokowi, meskipun keduanya menyampaikan dukungan terhadap stabilitas pemerintahan.

Artinya, dinamika Solo, Bogor, dan Menteng tidak bisa dibaca sebagai pertarungan yang sudah memiliki pemenang.

Ketiganya masih memiliki sumber daya politik dan kepentingan yang berbeda.

Dari Solo ke Bogor dan Menteng, Peta Politik Belum Selesai

Mundurnya Gibran memang mengubah konfigurasi kekuasaan. Namun, perubahan itu belum cukup untuk menyatakan bahwa Geng Solo telah berakhir atau Geng Bogor dan Geng Menteng akan menjadi dua kekuatan baru yang saling berhadapan.

Jokowi masih memiliki pengaruh politik. Prabowo memiliki kendali pemerintahan dan Gerindra sebagai kendaraan politik utama. Demokrat memiliki jejaring Cikeas, sementara PDIP tetap menjadi kekuatan politik besar di luar pemerintahan.

Yang sedang berlangsung adalah proses penataan ulang hubungan antarelite.

Prabowo kini menghadapi dua pekerjaan sekaligus: menentukan figur pengganti Gibran sekaligus menjaga keseimbangan koalisi yang mendukung pemerintahannya.

Di sisi lain, Jokowi perlu mempertahankan relevansi politiknya tanpa lagi mengandalkan posisi Gibran sebagai Wakil Presiden. Demokrat dan PDIP juga memiliki ruang untuk menyesuaikan strategi masing-masing.

Pada akhirnya, pertarungan politik pascamundurnya Gibran bukan hanya tentang siapa yang akan duduk di kursi Wakil Presiden.

Lebih jauh, ini menyangkut siapa yang memiliki akses paling besar terhadap pusat pengambilan keputusan, siapa yang memperoleh ruang dalam pemerintahan, dan bagaimana kekuatan politik mempersiapkan diri menghadapi kontestasi 2029.

"Habis Geng Solo, terbitlah Geng Bogor dan Geng Menteng" bisa jadi istilah itu menggambarkan perubahan peta politik saat ini.

Namun, apakah ketiganya akan menjadi poros yang saling berhadapan atau justru saling membutuhkan? Jawabannya akan terlihat dari keputusan Prabowo dan manuver partai-partai dalam beberapa waktu ke depan.