POJOKSATU.ID - Isu keterlibatan influencer dalam meredam aksi unjuk rasa kembali menjadi sorotan publik.
Kali ini, perbincangan dipicu oleh unggahan influencer populer, Jerome Polin, yang mengaku mendapat tawaran untuk membuat narasi damai terkait demonstrasi menolak kebijakan DPR.
Melalui akun Instagram pribadinya pada 29 Agustus 2025, Jerome menampilkan tangkapan layar berisi ajakan membuat konten yang diduga melibatkan pemerintah, DPR, Brimob, hingga komunitas ojek online.
Narasi tersebut, menurutnya, diarahkan untuk “pencitraan seolah semua baik-baik saja.”
Unggahan ini sontak viral dan menimbulkan spekulasi bahwa pemerintah kembali mengandalkan buzzer ketimbang media massa untuk meredam gelombang aksi.
Fenomena ini dinilai berbahaya, karena menempatkan komunikasi publik pada ruang yang rawan manipulasi.
Baca Juga: Pastikan Sumut Aman, Bobby Nasution Ajak Masyarakat Sampaikan Aspirasi dengan Damai
Kritik dari Pakar Komunikasi: Pola Lama Era Jokowi Terulang?
Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar tidak mengulangi pola komunikasi era Jokowi yang sarat buzzer.
“Era Presiden Jokowi banyak menggunakan buzzer dan influencer. Pola itu terbukti tidak sehat bagi demokrasi,” tegas Jerry, 31 Agustus 2025.
Menurutnya, komunikasi publik yang kredibel seharusnya dijalankan langsung oleh pejabat negara atau melalui media dengan mekanisme verifikasi, bukan diserahkan pada influencer yang hanya mengejar viralitas.
Baca Juga: DKJ Gelar Seni Lawan Tirani, Seniman Bersatu Suarakan Kemanusiaan dan Hak Demokrasi
Minim Strategi Komunikasi Publik
Kritik juga datang dari pengamat komunikasi politik Universitas Padjadjaran (Unpad), Kunto Adi Wibowo. Ia menilai komunikasi publik Prabowo-Gibran hingga kini belum jelas arah strateginya.
“Kebijakan yang menyangkut kepentingan hidup orang banyak sering kali menjadi bola liar karena kurang terkelola dengan baik. Mengandalkan influencer justru berisiko memperkeruh keadaan,” ujar Kunto pada 2 September 2025.
Pejabat Harus Jadi Komunikator Utama
Pandangan senada disampaikan pengamat politik UGM, Nyarwi Ahmad. Ia menegaskan pejabat publik seharusnya tampil sebagai komunikator utama.
“Semestinya para pejabat publik dan pemimpin institusi politiklah yang menjadi influencer dalam mengkomunikasikan kebijakan publik. Kalau politisi bergantung pada influencer, itu kemunduran demokrasi,” tegasnya.
Media Massa Lebih Kredibel daripada Influencer
Di sisi lain, Ketua Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Jawa Tengah, Samsul Arifin, menyebut media massa tetap menjadi sarana komunikasi paling efektif.
“Media itu rumah besar rakyat. Kalau Presiden ingin menenangkan masyarakat, jangan terlalu mengandalkan influencer, tapi hadirkan narasi melalui media,” jelas Samsul, 1 September 2025.
Baca Juga: Indramayu Gempar, Satu Keluarga Ditemukan Terkubur di Halaman Rumah
Menurutnya, komunikasi lewat jurnalis lebih aman karena melewati verifikasi fakta. Berbeda dengan influencer yang hanya fokus pada konten viral tanpa tanggung jawab etis.
Survei: Publik Lebih Percaya Media daripada Influencer
Data Indonesian Presidential Studies (IPS) UGM pada 2022 mendukung kritik ini. Sebanyak 74,4 persen publik masih percaya pada media formal seperti televisi, radio, dan surat kabar.
Sebaliknya, hanya 12,7 persen yang percaya pada media sosial. Angka ini menunjukkan jurang kepercayaan publik antara media jurnalistik dan influencer.
Baca Juga: Kronologi Kasus Delpedro Marhaen, Direktur Lokataru Foundation Ditangkap Paksa Polda Metro Jaya
Catatan Buruk Influencer: Dari Omnibus Law hingga Pandemi
Indonesia punya banyak pengalaman buruk terkait pemakaian influencer dalam agenda politik.
ICW mencatat, pada masa pandemi pemerintah sempat menggelar konser BPIP dengan melibatkan artis, yang menuai kritik karena dianggap tidak peka pada krisis.
Begitu pula kampanye Omnibus Law dengan tagar Indonesia Butuh Kerja. Banyak influencer akhirnya meminta maaf karena tak memahami substansi UU yang mereka promosikan.
Baca Juga: Misteri Kelam Indramayu: Satu Keluarga Ditemukan Terkubur di Halaman Rumah, Polisi Buru Pelaku
Pengalaman ini memperlihatkan bahwa penggunaan influencer lebih sering menghasilkan blunder ketimbang solusi.
Tren serupa juga terlihat secara global. Riset Pew Research Center 2024 menunjukkan hanya 20 persen warga Amerika Serikat yang rutin mendapat berita dari influencer, dan mayoritas dari mereka tidak memiliki latar belakang jurnalistik.
Artinya, meskipun populer, kualitas informasi dari influencer kerap dipertanyakan.
Media Massa dan Demokrasi
Lebih jauh, pakar menilai media massa tidak hanya berfungsi sebagai saluran informasi, tetapi juga sebagai penjaga demokrasi.
Dengan mekanisme verifikasi dan keberimbangan berita, media membantu masyarakat memahami kebijakan negara secara utuh.
Jika pemerintah lebih memilih influencer, ruang kritik bisa tereduksi, sementara narasi publik berisiko dikendalikan oleh buzzer berbayar.
Saatnya Presiden Prabowo Ambil Alih Panggung Komunikasi
Pesan para pakar jelas: Presiden Prabowo perlu hadir lebih sering di media massa, menjelaskan kebijakan secara langsung dan menjawab keresahan rakyat.
Baca Juga: UNJ Bacakan 7 Seruan Moral Rawamangun, Tegaskan Aspirasi Damai dan Tolak Anarkisme
Dengan begitu, legitimasi kepemimpinan nasional dapat terjaga, kepercayaan publik meningkat, dan demokrasi tetap sehat.
Baca dan kirim komentar untuk artikel lainnya melalui apps kami:
Versi Android
Versi iOS
Channel Whatsapp
Fanpage Edugov
Pada akhirnya, isu buzzer yang dipicu oleh pengakuan Jerome Polin hanyalah alarm pengingat: komunikasi publik tak bisa diserahkan pada influencer, melainkan harus dipimpin langsung oleh pejabat negara melalui saluran media yang kredibel. ***
