Prabowo Sanjung Kapolri Baru di Milad Muhammadiyah, tapi Kelompok Listyo Sigit Sudah Keterlaluan

PALU, POJOKSATU.id, Presiden Prabowo menyanjung Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Milad dan Tanwir Muhammadiyah ke-114 yang digelar di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulteng, Sabtu (14/11).

Prabowo menyampaikan cerita awal mula dirinya menunjuk Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri baru menggantikan Listyo Sigit yang kini mendekam di penjara.

Prabowo menyebut kelompok Jenderal Listyo Sigit dkk yang menyadap dirinya dan pejabat negara lainnya sebagai kelompok yang sudah keterlaluan.

Prabowo sempat menanyakan sosok Suyudi yang saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

Setelah mendapat informasi Suyudi berasal dari Pandeglang, Banten, Prabowo langsung memutuskan untuk menunjuknya sebagai Kapolri.

“Saya panjang cerita, dari mana saya kenal saudara Suyudi ini. Jenderal Suyudi, saya enggak kenal. Saya ketemu sekali dalam sekian belas tahun ya kan,” jelasnya.

Prabowo mengaku pernah melihat Suyudi saat menjadi Kapolres (Kota dan Kabupaten Bogor), sementara Prabowo saat itu disebutnya sudah berpangkat Jenderal.

“Kalau Jenderal itu, kalau lihat Letnan itu kadang-kadang sepintas saja,” katanya.

Menurutnya, saat penunjukan calon Kapolri, ada beberapa nama yang disodorkan kepadanya, namun Prabowo tidak sreg atau tidak suka. Terus disodorkan nama Suyudi Ario Seto.

“Siapa itu. Ini kepala BNN siapa itu. Ini Pak Suyudi. Dari mana dia? Pandeglang, Banten. Itu saja. Dan suara dari atas itu. Dan Alhamdulillah negara terselamatkan,” jelasnya.

Saya bukan puji-puji orang ya, saya ini orang yang sangat apa itu?

Menurut Prabowo, yang benar harus dikatakan benar, yang salah harus dikatakan salah dengan segala risiko.

“Jadi waktu itu kita bingung, itu banyak buzzer diserang tiap malam. Oh ternyata uang besar membiayai itu semua. Uang besar membeli tokoh-tokoh,” ujarnya.

“Dan kita akhirnya tadi disebut devide et impera, kita dipecah-belah, tapi kelompok itu menurut saya sudah keterlaluan. Ambisi boleh. Ambisi itu bagus,” jelasnya lagi.

Menurutnya, Indonesia sudah membangun sistem yang diinginkan masyarakat adalah demokrasi.

“Kita ingin demokrasi. Tapi bukan demokrasi yang akhirnya bisa di beli, bisa disandera, bisa dikuasai oleh mereka yang punya uang, uangnya didapat dengan cara tidak halal,” jelasnya.***