JAKARTA, POJOKSATU.id - Presiden Prabowo Subianto kini memiliki waktu hingga 25 November 2026 untuk menentukan dua kandidat calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Tenggat tersebut menjadi kesepakatan terbaru setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mengubah jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden.
Sidang yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada 2 Desember 2026 kini resmi dijadwalkan Rabu, 9 Desember 2026.
Perubahan tersebut membuat Prabowo memperoleh tambahan waktu tujuh hari untuk menyiapkan nama kandidat sekaligus membangun komunikasi politik dengan partai-partai.
Namun, ada ketentuan penting yang harus diperhatikan Presiden. Prabowo tidak diperbolehkan hanya mengajukan satu kandidat untuk mengisi jabatan wakil presiden yang kosong.
Presiden harus menyerahkan dua nama sekaligus kepada pimpinan MPR, sebagaimana ditegaskan Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
Kesepakatan mengenai tenggat baru tersebut disampaikan Muzani setelah rapat gabungan pimpinan MPR, pimpinan fraksi, dan kelompok DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
"Tadi sudah kita sepakati tenggat waktu terakhir tanggal 25 hari Rabu bulan November 2026," kata Muzani kepada wartawan.
Konstitusi Mengharuskan Dua Kandidat
Penegasan mengenai kewajiban mengajukan dua kandidat menjadi salah satu poin penting dalam tahapan pengisian jabatan wakil presiden.
Muzani memastikan jumlah nama yang harus diserahkan Presiden bukan satu, melainkan dua kandidat sekaligus.
"Namanya harus dua sesuai dengan Undang-Undang Dasar," ujarnya.
Ketentuan tersebut berkaitan dengan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden.
Dalam ketentuan tersebut, Presiden mengusulkan dua calon wakil presiden kepada MPR untuk dipilih dalam sidang paripurna.
Artinya, Prabowo harus menyiapkan dua figur yang memenuhi persyaratan konstitusional sebelum menyerahkan usulan kepada pimpinan MPR.
Proses tersebut tidak berhenti pada penyampaian nama kandidat. Presiden juga wajib melengkapi dokumen persyaratan masing-masing calon sesuai ketentuan perundang-undangan.
MPR selanjutnya melakukan pemeriksaan administratif sebelum kedua kandidat memasuki tahapan pemilihan dalam sidang paripurna.
Dengan demikian, tenggat 25 November bukan sekadar batas komunikasi politik Presiden dengan partai pendukung.
Tanggal tersebut menjadi batas penyerahan resmi dua kandidat beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR.
Jadwal Bergeser, Waktu Verifikasi Tetap Dua Pekan
Perubahan jadwal bermula dari kesepakatan rapat gabungan MPR pada 13 November 2026.
Dalam rapat tersebut, lembaga permusyawaratan itu semula menetapkan sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden pada 2 Desember 2026.
Presiden ketika itu dijadwalkan menyerahkan dua nama kandidat paling lambat 18 November 2026.
Namun, rencana tersebut berubah setelah pimpinan MPR menerima surat resmi dari Presiden Prabowo.
Melalui surat tersebut, Presiden mengusulkan pengunduran jadwal sidang paripurna menjadi 9 Desember 2026.
Muzani menjelaskan, usulan perubahan jadwal berkaitan dengan padatnya agenda kenegaraan Presiden.
"Karena itu, dalam surat presiden, presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan jabatan wakil presiden Republik Indonesia diusulkan tanggal 9 Desember," tutur Muzani.
MPR kemudian menyepakati usulan tersebut sehingga seluruh tahapan mengalami penyesuaian waktu.
Jika dibandingkan dengan jadwal sebelumnya, batas penyerahan kandidat bergeser dari 18 menjadi 25 November 2026.
Sementara itu, pelaksanaan sidang paripurna juga berubah dari 2 menjadi 9 Desember 2026.
Pergeseran tersebut mempertahankan jarak waktu 14 hari antara batas akhir penyerahan kandidat dan pelaksanaan sidang.
Ketentuan mengenai tenggat tersebut juga tercantum dalam Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib.
Dengan demikian, tambahan waktu bagi Presiden tidak mengurangi kesempatan MPR melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi kedua kandidat.
Perhatian berikutnya tertuju pada keputusan politik Prabowo dalam menentukan dua figur yang akan diajukan kepada MPR.
Kedua nama tersebut nantinya menjadi dasar bagi MPR untuk menjalankan mekanisme pemilihan dan pengesahan wakil presiden baru.
Sidang paripurna pada 9 Desember 2026 pun menjadi tahapan penting dalam menyelesaikan kekosongan jabatan orang nomor dua di pemerintahan tersebut.***








