JAKARTA, POJOKSATU.id - Bursa calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai memasuki babak baru. Setelah pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para ketua umum partai politik koalisi di Istana Bogor, Jumat (13/11/2026), arah pembicaraan mengerucut pada kursi RI-2 berikutnya akan diisi kader Partai Gerindra.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengungkapkan, partai-partai koalisi sepakat tidak mengajukan kader masing-masing. Mereka menyerahkan keputusan kepada Prabowo dan mendukung figur dari Gerindra.
Perkembangan tersebut mengubah peta kandidat. Jika sebelumnya sejumlah nama dari berbagai partai ikut disebut, kini perhatian mengarah kepada tiga elite Gerindra: Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani.
Ketiganya bukan figur dengan latar belakang dan posisi politik yang sama. Dasco memiliki pengalaman panjang di parlemen dan struktur partai. Sugiono berada di lingkaran eksekutif sebagai menteri sekaligus Sekjen Gerindra. Sementara Muzani merupakan tokoh senior partai yang kini menjabat Ketua MPR.
Namun, pertanyaan yang lebih menarik bukan sekadar siapa yang paling dekat dengan Prabowo atau siapa yang memiliki pengalaman paling panjang.
Ada kalkulasi politik yang lebih besar: seperti apa sosok yang dibutuhkan Prabowo untuk mendampingi sisa masa pemerintahannya, sekaligus menjaga keseimbangan kekuasaan menjelang Pilpres 2029?
Dalam politik, memilih orang nomor dua bukan hanya soal mencari pendamping. Keputusan itu juga berpotensi membentuk pusat kekuatan baru di dalam pemerintahan dan partai.
Di sinilah metafora 'macan' menjadi relevan sebagai sudut pembacaan politik. Macan dalam konteks ini bukan menunjuk pada sosok tertentu, melainkan figur yang memiliki kemampuan membangun pengaruh, jaringan, dan kekuatan politik sendiri sehingga suatu hari dapat menjadi pusat gravitasi baru, bahkan berpotensi berhadapan dengan kepentingan politik presiden.
Apakah Prabowo akan memilih sosok yang memiliki daya politik besar, atau justru figur yang kuat bekerja tetapi tidak membangun poros kekuasaan sendiri?
Pertanyaan itu menjadi salah satu kunci membaca bursa pengganti Gibran.
Koalisi Mengarah ke Gerindra
Pernyataan Zulkifli Hasan pada 14 November 2026 menjadi perkembangan penting dalam proses penjaringan.
Zulhas menyebut partai-partai pengusung sepakat mendukung kader Gerindra. Partai koalisi diberi waktu satu pekan untuk melakukan pembahasan internal dan menyepakati satu nama usulan.
Menurut penjelasan Zulhas, nantinya terdapat satu nama usulan dari partai pengusung dan satu nama dari Presiden Prabowo. Keduanya akan disampaikan kepada MPR.
Dengan demikian, proses ini bukan sekadar kompetisi terbuka antartokoh. Ada mekanisme konsultasi politik antara partai koalisi dan Presiden sebelum dua nama diserahkan kepada MPR.
Sikap partai-partai juga memperlihatkan kecenderungan untuk tidak memperebutkan kursi tersebut secara terbuka.
PAN menyatakan tidak mengajukan kader. Demokrat juga menyampaikan tidak akan mengusulkan nama dan menyerahkan keputusan kepada Prabowo. Golkar menyatakan akan mendukung siapa pun figur yang diputuskan Presiden.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia sebelumnya menyebut delapan nama yang dapat menjadi bahan pertimbangan, yakni Puan Maharani, Bahlil Lahadalia, Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Ahmad Muzani, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, dan Agus Harimurti Yudhoyono.
Namun, daftar tersebut merupakan pemetaan nama yang disampaikan Doli, bukan daftar resmi kandidat yang telah ditetapkan Presiden.
Perkembangan terbaru justru mempersempit pembicaraan ke internal Gerindra. CNN Indonesia melaporkan, tiga nama dari partai tersebut yang mencuat adalah Dasco, Sugiono, dan Muzani.
Artinya, pertarungan wacana saat ini bukan lagi semata-mata siapa yang mewakili partai tertentu, melainkan siapa di antara elite Gerindra yang akan mendapat kepercayaan Prabowo untuk mengisi posisi RI-2.
Pilpres 2029 jadi Latar Kalkulasi
Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 menyisakan waktu kurang dari tiga tahun. Karena itu, siapa pun yang mengisi kursi wapres tidak hanya akan berhadapan dengan tugas membantu Presiden menjalankan pemerintahan, tetapi juga masuk ke dalam dinamika politik menjelang pergantian kekuasaan.
Dalam sistem presidensial, wakil presiden memiliki posisi konstitusional yang penting. Ia berada satu tingkat di bawah presiden, menjadi bagian dari kepemimpinan nasional, dan dapat memperoleh ruang pengaruh melalui penugasan maupun aktivitas politik.
Namun, jabatan wapres tidak otomatis menjadikan seseorang sebagai penerus politik presiden. Pengaruh politik tetap bergantung pada banyak faktor: hubungan dengan presiden, dukungan partai, jaringan politik, rekam jejak pemerintahan, penerimaan publik, dan kemampuan membangun dukungan di luar lingkaran kekuasaan.
Karena itu, pilihan Prabowo dapat dibaca melalui dua kebutuhan yang harus berjalan beriringan.
Pertama, kebutuhan pemerintahan. Prabowo membutuhkan pendamping yang mampu membantu mengawal program prioritas, menjaga koordinasi eksekutif-legislatif, dan memastikan stabilitas koalisi.
Kedua, kebutuhan menjaga keseimbangan politik. Sosok yang menduduki kursi wapres akan memperoleh legitimasi nasional dan akses politik yang tidak kecil. Apabila figur tersebut juga memiliki jaringan partai, sumber daya politik, serta basis dukungan sendiri, posisi itu dapat menjadi modal untuk membangun pengaruh jangka panjang.
Kedua kebutuhan tersebut tidak selalu bertentangan. Seorang wapres bisa memiliki kapasitas politik kuat sekaligus menjadi mitra yang sejalan dengan Presiden. Tetapi, dalam politik, semakin besar pengaruh seorang tokoh, semakin penting pula kejelasan hubungan dan pembagian peran dengan pemimpin utama.
Di sinilah istilah 'macan' dapat digunakan untuk menggambarkan risiko politik yang mungkin diperhitungkan dalam setiap keputusan. Bukan berarti Prabowo pasti menghindari figur kuat, melainkan bahwa kekuatan seorang calon perlu dilihat bersama potensi terbentuknya pusat kekuasaan baru.
Dengan kata lain, persoalannya bukan memilih sosok yang lemah atau kuat. Persoalannya adalah bagaimana kekuatan tersebut bekerja: memperkuat pemerintahan atau berkembang menjadi poros politik tersendiri.
Nasib Bahlil, AHY, Puan, dan Cak Imin
Sebelum arah dukungan koalisi mengerucut ke Gerindra, sejumlah nama dari partai lain ikut masuk dalam pembicaraan.
Bahlil Lahadalia, misalnya, memiliki posisi sebagai Ketua Umum Golkar sekaligus pejabat di pemerintahan. Ia mewakili figur yang memiliki pengalaman organisasi partai dan jabatan eksekutif.
Agus Harimurti Yudhoyono memiliki latar belakang berbeda. Sebagai Ketua Umum Demokrat, AHY membawa pengalaman kepemimpinan partai dan jaringan politik yang tidak dapat dilepaskan dari sejarah politik keluarga Yudhoyono. Namun, Demokrat menyatakan tidak mengajukan nama dan menyerahkan keputusan kepada Prabowo.
Puan Maharani juga disebut dalam pemetaan awal Ahmad Doli. Kehadirannya memperlihatkan bahwa pembicaraan semula tidak terbatas pada partai koalisi pemerintah. Puan memiliki posisi penting di PDIP dan pengalaman sebagai Ketua DPR.
Sementara itu, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin disebut sebagai salah satu nama yang memiliki pengalaman panjang dalam kepartaian dan pemerintahan. Meski ada aspirasi dari sebagian kader PKB, aspirasi tersebut tidak otomatis menjadi keputusan resmi partai.
Nama-nama tersebut tetap penting dibaca sebagai bagian dari peta politik awal. Namun, setelah muncul pernyataan Zulhas bahwa koalisi mendukung kader Gerindra, ruang pembicaraan politik mengalami perubahan.
Dengan demikian, nama dari luar Gerindra saat ini lebih tepat ditempatkan sebagai konteks dinamika awal, bukan disamakan dengan tiga nama yang belakangan menjadi pusat perhatian.
Alasan Prabowo Perlu Berhitung soal 'Membesarkan Macan'
Metafora 'macan' menggambarkan satu persoalan klasik dalam politik kekuasaan: pemimpin membutuhkan orang kuat untuk menjalankan pemerintahan, tetapi orang kuat juga dapat memiliki kepentingan, jaringan, dan aspirasi politik sendiri.
Dalam konteks menjelang 2029, ada beberapa hal yang dapat menjadi bahan pembacaan.
Pertama, basis kekuatan politik. Figur yang telah memiliki jaringan partai, dukungan parlemen, dan hubungan dengan berbagai kelompok politik mempunyai sumber daya untuk membangun pengaruh. Hal ini dapat membantu pemerintahan, tetapi juga membuat pembagian peran politik menjadi penting.
Kedua, loyalitas dan ruang independensi. Loyalitas kepada Presiden tidak selalu berarti seorang tokoh tidak memiliki aspirasi politik sendiri. Dalam demokrasi, kader partai dan pejabat publik tetap memiliki ruang untuk membangun reputasi serta pengaruh.
Yang menjadi persoalan adalah bagaimana aspirasi itu dikelola agar tidak mengganggu stabilitas pemerintahan.
Ketiga, pengendalian agenda pemerintahan. Presiden membutuhkan wakil yang mampu menjalankan penugasan dan mempercepat program pemerintah. Wapres yang memiliki agenda politik sendiri perlu tetap bekerja dalam pembagian kewenangan yang jelas.
Keempat, dinamika setelah 2029. Pengisian kursi wapres kali ini hanya berlaku untuk melanjutkan masa jabatan 2024-2029. Namun, tokoh yang terpilih akan memperoleh pengalaman, eksposur, dan legitimasi nasional.
Semua itu dapat menjadi modal politik untuk perjalanan berikutnya, meskipun tidak otomatis menjadikannya kandidat presiden.
Dari empat aspek tersebut, istilah 'macan' bukan berarti Prabowo harus memilih figur tanpa pengaruh. Sebaliknya, ia perlu mempertimbangkan apakah kekuatan seorang pendamping akan menjadi penopang kepemimpinan atau berkembang menjadi pusat kekuasaan yang memiliki arah sendiri.
Penting dicatat, belum ada pernyataan resmi Prabowo yang menyebut bahwa ia akan menghindari calon dengan potensi menjadi pesaing pada Pilpres 2029. Karena itu, narasi 'tak akan membesarkan macan' merupakan pembacaan atas kalkulasi kekuasaan, bukan fakta mengenai motif pribadi Presiden.
Konstitusi Membatasi Broses, Bukan Kalkulasi Politik
Pengisian jabatan wapres yang kosong memiliki dasar konstitusional. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Presiden mengajukan dua calon kepada MPR untuk dipilih dalam sidang paripurna.
MPR telah menjadwalkan pemilihan, pengesahan, dan pelantikan wapres pengganti pada 2 Desember 2026. Presiden memiliki waktu 14 hari setelah menerima surat dari MPR untuk menyampaikan dua nama. MPR juga menyiapkan tim verifikasi untuk memeriksa persyaratan calon.
Dengan mekanisme tersebut, keputusan politik Presiden tetap harus melewati proses kelembagaan. Dua nama yang diajukan tidak sekadar formalitas, sebab MPR akan memilih satu di antaranya.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa sidang paripurna untuk memilih dan melantik wapres baru dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026.rakabuming).
Bukan Sekadar Mencari Pengganti Gibran
Pergantian Gibran membuka ruang bagi Prabowo untuk menentukan kembali konfigurasi kepemimpinan nasional di sisa masa jabatan 2024-2029. Dukungan koalisi yang mengarah ke Gerindra menjadi perkembangan paling menentukan sejauh ini.
Namun, tiga nama yang muncul membawa karakter politik berbeda: Dasco dengan pengalaman parlemen dan jaringan partai, Sugiono dengan posisi di lingkaran eksekutif dan struktur Gerindra, serta Muzani dengan senioritas dan pengalaman komunikasi politik.
Tidak ada dasar yang cukup untuk memastikan salah satu dari ketiganya telah dipilih atau menjadi calon yang pasti diajukan. Keputusan akhir masih berada pada Prabowo melalui mekanisme konstitusional.
Yang jelas, pilihan ini akan menjadi lebih dari sekadar pengisian kursi kosong. Sosok yang terpilih akan ikut membentuk hubungan kekuasaan di pemerintahan, konfigurasi Gerindra, dan peta politik menjelang 2029.
Dalam politik, seorang pemimpin memang membutuhkan pendamping yang kuat. Tetapi kekuatan itu harus berada dalam kerangka kerja yang sejalan, pembagian kewenangan yang jelas, dan tujuan pemerintahan yang sama.
Di titik inilah metafora 'macan' menemukan maknanya. Bukan soal memelihara figur yang lemah agar tidak menjadi pesaing, melainkan soal memastikan kekuatan yang dibesarkan hari ini tidak berubah menjadi pusat pertarungan kekuasaan di kemudian hari.
Sebab, dalam politik, orang yang hari ini berdiri di samping presiden bisa saja memiliki posisi dan kepentingan berbeda ketika kontestasi berikutnya tiba.





