JAKARTA, POJOKSATU.id - Pemerintah berencana melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pengembangan karier Aparatur Sipil Negara (ASN).

Upaya tersebut akan diwujudkan melalui pembangunan sistem mobilitas talenta yang terintegrasi dalam skala nasional.

Salah satu langkah utama yang masuk dalam rencana tersebut adalah mendirikan Komite Talenta Nasional (KTN).

Lembaga ini nantinya bertugas mempersiapkan calon pemimpin dari kalangan ASN sekaligus menyampaikan rekomendasi kepada Presiden mengenai pengisian posisi jabatan pimpinan tinggi.

Pembentukan KTN merupakan salah satu dari empat agenda kebijakan yang tengah disusun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Keempat agenda tersebut diarahkan untuk menciptakan pengelolaan talenta ASN yang lebih terstruktur, termasuk dalam hal penempatan dan pengembangan karier pegawai.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja menjelaskan, sistem mobilitas talenta diperlukan untuk memastikan pegawai dengan kemampuan dan kualifikasi terbaik bisa mengisi posisi sesuai kebutuhan organisasi pemerintahan.

Namun, pelaksanaan sistem tersebut selama ini dinilai belum berjalan maksimal karena masih terdapat berbagai hambatan.

Salah satu persoalannya adalah proses penentuan pejabat yang masih didominasi melalui jalur seleksi terbuka.

Selain itu, belum hadirnya Komite Talenta Nasional membuat koordinasi pengelolaan talenta ASN dalam lingkup nasional belum memiliki penggerak yang kuat.

"Mobilitas talenta belum dikelola sebagai satu siklus nasional. Belum ada satu arsitektur regulasi, kelembagaan, jabatan, dan data yang menjalankan amanat UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN secara utuh," kata Aba.

Tantangan lain yang turut menjadi perhatian adalah belum meratanya ketersediaan pegawai potensial di berbagai instansi.

Menurut Aba, pemerintah daerah selama ini menjadi penyumbang jumlah ASN terbesar.

Akan tetapi, pegawai yang mempunyai kapasitas unggul belum tentu mendapatkan akses untuk menduduki posisi dengan tanggung jawab strategis.

Kondisi tersebut diperparah dengan pengelolaan informasi kepegawaian yang belum terpusat.

Masing-masing instansi masih menyimpan data talenta dengan format dan standar penilaian yang tidak seragam.

Dampaknya, pemerintah mengalami kesulitan ketika harus mengukur serta membandingkan kemampuan ASN dari organisasi yang berbeda.

Sebagai solusi, Kementerian PANRB menyusun empat pilar kebijakan yang nantinya menjadi fondasi pelaksanaan mobilitas talenta ASN secara nasional.

Pilar pertama berfokus pada penyempurnaan landasan kebijakan.

Dalam tahap ini, pemerintah akan membangun perangkat regulasi beserta sistem pendukung yang diperlukan agar perpindahan dan pengelolaan talenta ASN mempunyai dasar pelaksanaan yang jelas.

Berikutnya, pilar kedua adalah menghadirkan Komite Talenta Nasional.

KTN akan menjalankan fungsi koordinasi dan penggerak dalam pengelolaan talenta, termasuk menentukan arah strategis pemetaan sumber daya manusia aparatur di tingkat nasional.

Dalam menjalankan tugasnya, komite tersebut akan memanfaatkan informasi manajemen talenta yang dikumpulkan dari berbagai instansi pemerintah.

Selain memetakan potensi pegawai, KTN mempunyai kewenangan menyusun perencanaan suksesi kepemimpinan.

Komite ini juga akan mengajukan rekomendasi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya dan JPT Utama kepada Presiden.

"Komite Talenta ASN Nasional berperan menjadi penyiap talenta pimpinan," jelas Plt. Asisten Deputi Standardisasi Jabatan dan Manajemen Talenta SDM Aparatur Kementerian PANRB Diah Ipma.

Pilar ketiga diarahkan pada penataan ulang rumpun jabatan fungsional agar dapat menjadi acuan dalam pengembangan karier pegawai.

Kementerian PANRB ingin membangun standar kompetensi yang setara sehingga perpindahan ASN tidak lagi terkendala perbedaan klasifikasi jabatan di setiap instansi.

Melalui skema tersebut, kesempatan mobilitas karier akan diperluas.

ASN nantinya dapat berpindah posisi dalam organisasi yang sama, menuju instansi pemerintahan lain, maupun ke luar instansi.

Penyamaan standar juga diharapkan membuat kemampuan dan tingkat kompetensi pegawai bisa diukur dengan parameter yang berlaku secara konsisten.

Dengan begitu, proses penilaian dan pencocokan jabatan tidak perlu selalu menggunakan pertimbangan yang berbeda untuk setiap kasus.

Adapun pilar keempat mencakup pengembangan National Talent Pool Database atau sistem penyimpanan data talenta ASN tingkat nasional.

Platform ini akan menggabungkan informasi dari sejumlah sistem kepegawaian, kemudian melakukan pemeriksaan validitas dan penyeragaman standar data.

Beberapa sumber informasi yang akan dihubungkan meliputi Sistem Informasi ASN (SIASN) milik BKN, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) masing-masing instansi, catatan kinerja pegawai, serta Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Diah menyampaikan, keberadaan basis data tersebut akan membantu pemerintah menghasilkan keputusan terkait pengelolaan talenta berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Integrasi ini juga tidak berarti seluruh data harus dipindahkan ke satu tempat karena hak kepemilikan informasi tetap berada pada sistem yang menjadi sumber awalnya.

"Data yang tervalidasi membuat perbandingan talenta, pencocokan, dan risk flagging berjalan secara objektif," pungkasnya.***