JAKARTA, POJOKSATU.id, Partai Amanat Nasional (PAN) menyerahkan proses penentuan calon wakil presiden yang akan menggantikan Gibran Rakabuming Raka kepada Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa partainya akan menghormati hasil pembahasan yang nantinya disepakati oleh koalisi pemerintahan.
Bagi PAN, keputusan terkait sosok pengisi jabatan Wakil Presiden merupakan kewenangan Prabowo sebagai pemimpin koalisi partai pemerintah.
"PAN mengikuti keputusan koalisi partai pemerintah. Apapun yang diputuskan secara kolektif kolegial, di bawah komando pemimpin koalisi, Pak Presiden Prabowo Subianto, PAN menerima dan setuju," ujar Viva Yoga.
Kendati menyerahkan keputusan kepada Prabowo dan koalisi, PAN tetap memiliki kriteria yang diharapkan dari calon pengganti Gibran.
Viva Yoga menginginkan sosok yang nantinya menduduki posisi RI 2 dapat memiliki pemikiran serta arah kebijakan yang selaras dengan Presiden Prabowo.
Selain itu, calon tersebut diharapkan mampu memberikan dukungan kepada presiden, baik dalam penyusunan konsep maupun implementasi program pemerintah di lapangan.
"Tentunya, PAN berharap agar figur calon Wapres itu dapat senada dan seirama dengan presiden, dapat membantu secara konseptual dan pelaksanaan program di lapangan, seorang yang telah berpengalaman dalam ilmu pemerintahan, dan berjiwa nasionalis," tuturnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menyampaikan bahwa Prabowo mempunyai ruang untuk meminta pandangan dari partai-partai yang tergabung dalam koalisi.
Konsultasi tersebut dapat dilakukan sebelum Presiden mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Yusril menjelaskan bahwa mekanisme yang akan digunakan dalam proses tersebut sepenuhnya berada dalam kewenangan Prabowo.
Dengan demikian, Presiden dapat memilih untuk berdiskusi dengan pihak tertentu maupun mengambil keputusan tanpa melakukan konsultasi.
"Jadi presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau," kata Yusril.
Ia menambahkan, komunikasi dengan partai koalisi juga dimungkinkan karena mekanismenya turut berkaitan dengan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).
"Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa. Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi, itu karena juga memang disebutkan di dalam Undang-Undang MD3 bahwa ini juga harus diutarakan dengan partai koalisi," ujarnya.
Meski menyebut Prabowo berencana berkomunikasi dengan partai koalisi, Yusril belum dapat memastikan waktu pelaksanaan pertemuan tersebut.
Menurutnya, Prabowo baru menyampaikan kemungkinan untuk mengajak partai-partai koalisi berdiskusi mengenai proses penentuan dua kandidat pengganti Gibran.
"Dan beliau akan berbicara dengan partai koalisi, ketetapan kami belum tahu. Cuman tadi beliau katakan, 'Mungkin saya perlu bicara dengan partai koalisi, ya'. Kita maklum hal itu. Tapi kapan akan diselenggarakan, ya, sepenuhnya kita serahkan kepada beliau," tutur Yusril.
Gibran Rakabuming Raka diketahui telah menyatakan pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden setelah surat terkait pengunduran tersebut disampaikan kepada MPR.
Posisi Wakil Presiden yang mengalami kekosongan kemudian harus diisi melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Berdasarkan ketentuan konstitusi, proses pemilihan Wakil Presiden untuk mengisi jabatan yang kosong tersebut harus dilaksanakan dalam batas waktu paling lama 60 hari.***
