POJOKSATU.id - Dosen berstatus aparatur sipil negara (ASN) diusulkan dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tanpa harus mengundurkan diri secara permanen sejak tahap pencalonan.
Usulan tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI), Valina Singka Subekti, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Valina menawarkan skema nonaktif sementara bagi dosen ASN yang ingin maju sebagai calon anggota legislatif (caleg).
Kewajiban mengundurkan diri secara permanen baru berlaku setelah dosen tersebut ditetapkan sebagai calon legislatif terpilih dan harus diselesaikan sebelum pelantikan.
"Kami berpandangan bahwa, Pak Rektor ini yang menekankan soal ini, bahwa dosen ASN yang maju sebagai calon anggota legislatif tidak wajib mengundurkan diri secara permanen pada tahap pencalonan.
Pengunduran diri diwajibkan setelah ditetapkan sebagai calon terpilih dan diselesaikan sebelum pelantikan," jelas Valina.
Selama proses pencalonan, dosen ASN yang bersangkutan harus berstatus nonaktif sementara dan tidak menerima tanggungan negara. Dengan status tersebut, mereka tidak lagi menjalankan tugas sebagai ASN selama mengikuti proses politik.
Sebaliknya, apabila tidak terpilih dalam pemilu, dosen tersebut diusulkan tetap memiliki jaminan untuk kembali aktif sebagai dosen ASN.
"Status nonaktif harus berlaku sebelum memasuki keanggotaan partai atau mendaftarkan diri sebagai calon," katanya.
Dosen ASN Nonaktif Dilarang Gunakan Fasilitas Negara untuk Kampanye
Dalam skema yang ditawarkan, dosen ASN yang menjalani masa nonaktif sementara tetap harus mematuhi batasan agar jabatan akademik tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis.
Valina menegaskan, mereka tidak boleh menggunakan jabatan, anggaran, fasilitas, maupun kewenangan akademik untuk kepentingan kampanye.
"Dan bagi mereka dilarang untuk menggunakan jabatan, anggaran, fasilitas, serta kewenangan akademik untuk kepentingan kampanye," tegasnya.
Pembatasan tersebut dinilai penting untuk menjaga profesionalitas akademisi sekaligus mencegah penyalahgunaan sumber daya negara selama proses politik berlangsung.
Usulan Dosen ASN Jadi Caleg Perlu Diselaraskan dengan UU Pemilu dan UU ASN
Valina menyebut skema nonaktif sementara bagi dosen ASN perlu diselaraskan dengan perubahan Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang ASN.
Penyelarasan diperlukan karena terdapat ketentuan yang mengatur larangan keanggotaan partai politik bagi ASN. Karena itu, pihaknya mendorong adanya pengecualian secara terbatas terhadap larangan tersebut selama dosen ASN menjalani masa nonaktif untuk kepentingan pencalonan legislatif.
"Nah usulan kami ini tentunya nanti mesti diselaraskan dengan perubahan Undang-Undang Pemilu dengan Undang-Undang ASN yang mengatur mengenai soal ini, termasuk pengecualian terbatas atas larangan keanggotaan partai selama masa nonaktif untuk pencalonan," tuturnya.
Menurut Valina, usulan tersebut juga mempertimbangkan pentingnya mempertahankan sumber daya akademisi di perguruan tinggi.
Pembentukan keahlian akademik membutuhkan investasi pendidikan, penelitian, dan pengalaman dalam waktu panjang. Jika dosen ASN diwajibkan mengundurkan diri secara permanen sejak tahap pencalonan, perguruan tinggi berisiko kehilangan tenaga akademik berkualitas meskipun dosen tersebut tidak berhasil memperoleh kursi legislatif.
"Mengapa kami mengusulkan ini? Kami berpendapat bahwa pembentukan keahlian akademik memerlukan investasi pendidikan, penelitian, dan pengalaman yang panjang. Kewajiban mengundurkan diri secara permanen sejak pencalonan menempatkan perguruan tinggi kita pada risiko kehilangan talenta, meskipun dosen tersebut tidak memperoleh kursi.
Skema nonaktif sementara membuka akses akademisi ke lembaga perwakilan dan mempertahankan kontribusinya bagi pendidikan tinggi apabila tidak terpilih," sambung dia.
Valina juga menilai keterlibatan akademisi di parlemen dapat memperkaya sumber daya keahlian dalam proses penyusunan undang-undang maupun pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.
"Kalau DPR itu dalam konstitusi kan fungsinya tiga: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan," pungkasnya. ***
