POJOKSATU.ID, JAKARTA- Mantan Wakapolri Nugroho Djayo melontarkan kritik tajam terkait langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mendatangi gedung MPR RI secara langsung untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya.

Dalam perbincangannya di kanal YouTube @brahamsamadspeakup bersama Abraham Samad, dikutip Jumat (13/11/2026), Nugroho menyoroti aspek etika ketatanegaraan dalam proses penyerahan surat tersebut.

Ia membandingkan tindakan Gibran dengan sejarah pengunduran diri para kepala negara sebelumnya di Indonesia.

"Pak Harto tidak pernah datang sendiri menyerahkan surat pengunduran diri. Gus Dur juga tidak pernah. Jagalah marwah wakil presiden. Cukup dikirim oleh Sekretaris Kabinet atau Sekretariat Wakil Presiden ke MPR, sudah cukup sebenarnya," ujar Nugroho dalam tayangan tersebut.

Menurut Nugroho, kedatangan Gibran secara langsung dengan membawa map tertutup justru menimbulkan pertanyaan mengenai urgensi dan kepastian mekanisme pengunduran diri tersebut.

Ia menilai waktu pembukaan surat di MPR akan sangat menentukan status hukum pengunduran diri Gibran, mengingat DPR memiliki agenda terkait proses pemakzulan (impeachment) di hari yang sama.

"Kalau surat ini tertutup terus bukanya kapan? Kalau bukanya setelah sidang paripurna DPR tentang pemakzulan, ya berarti surat pengunduran diri ini nilainya tidak ada," tegas Nugroho.

Lebih lanjut, Nugroho mengibaratkan keputusan mundur Gibran sebagai strategi untuk menghindari proses pemakzulan yang tengah bergulir menyusul polemik keabsahan ijazah penyetaraan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

"Selama ini kan ibarat petinju sudah bertahan double cover, dihajar terus lama-lama enggak tahan. Daripada dipukul KO, mendingan lempar handuk dia. Jadi nyerah, berarti dia kalah di situ," katanya.

Nugroho berpandangan bahwa pengajuan pengunduran diri tersebut dilakukan untuk mendahului rencana sidang pemakzulan di DPR. "Lama-lama daripada dimakzulkan yang rencana hari ini, terus majukan surat pengunduran diri," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada Kamis, 12 November 2026.

Keputusan ini disampaikan melalui penyerahan surat pengunduran diri secara langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Gedung MPR, Jakarta Pusat, serta kepada Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan laporan dari MPR RI dan keterangan sejumlah pejabat negara, berikut adalah poin-poin utama terkait pengunduran diri tersebut:

Kronologi dan Isi Surat Pengunduran Diri

• Penyerahan Surat: Ketua MPR Ahmad Muzani mengonfirmasi bahwa Gibran mendatangi Gedung MPR pada Kamis (12/11/2026) dalam pertemuan singkat selama sekitar 20 menit untuk menyerahkan surat pengunduran diri. Surat serupa juga telah diserahkan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.

• Pernyataan Resmi:

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan melalui laman resmi Kemenko Kumham Imipas bahwa surat tersebut terdiri dari lima paragraf singkat. Di dalamnya, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden masa jabatan 2024-2029 atas permintaan sendiri dan meminta MPR menindaklanjutinya sesuai Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.

• Latar Belakang Keputusan:

Menurut keterangan Menko Yusril, keputusan mundur didasari alasan pribadi serta mempertimbangkan suara-suara yang berkembang di tengah masyarakat. Langkah ini terjadi menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) pada 30 Oktober 2026 yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran, serta bergulirnya proses pemakzulan di DPR***