JEMBER, POJOKSATU.id - Perselisihan sengketa tanah di Kabupaten Jember kembali mencuat ke publik.
Hal itu terjadi setelah pihak ahli waris mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jember untuk segera mematuhi putusan hukum yang telah berkekuatan tetap (inkracht).
Mashuri, selaku kuasa dari ahli waris almarhum Tampina (keluarga Ibu Erli), meminta BPN Jember agar tidak mengabaikan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya yang mendesak segera dilakukan eksekusi atas lahan seluas kurang lebih 140 hektare.
Berdasarkan Pengumuman Pelaksanaan Putusan PTUN Surabaya Nomor: 52/G.TUN/2004/PTUN.SBY tertanggal 2 November 2026 yang ditandatangani Panitera Wiwied Kurniawan, S.H., M.H., pengadilan menegaskan bahwa putusan tersebut telah mempunyai nilai eksekusi penuh.
Dalam amar putusannya, PTUN Surabaya mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Nomor: 570.135.34-277 tertanggal 10 Februari 2004 tentang Penolakan Permohonan Hak Atas Tanah Negara, serta memerintahkan tergugat untuk menerbitkan sertipikat Hak Milik bagi para penggugat.
Kendati demikian, hingga batas tenggang waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, pihak BPN Jember dinilai belum mengindahkan putusan tersebut.
Mashuri memaparkan bahwa sengketa ini berakar dari sejarah penguasaan lahan di sebelah selatan masjid yang awalnya diduduki oleh Tuan Firs Kind beserta istrinya Kanira dan anak mereka, Tampina.
Keabsahan penguasaan lahan tersebut diperkuat oleh surat pernyataan Kepala Desa sebelumnya, Suyono Ihsan, serta kesaksian warga yang selama ini berstatus sebagai penyewa kepada pihak keluarga.
Namun, situasi berubah keruh ketika pada tahun 2023 tiba-tiba terbit Sertifikat Hak Pakai (SHP) di atas lahan sengketa yang diduga luput dari pengawasan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
"SHP itu kan sifatnya hanya pinjam, begitu diterbitkan, hak milik ahli waris gugur dengan sendirinya, padahal putusan pengadilan sudah lebih dulu ada dan inkrah, permainan apa yang dilakukan oleh BPN Jember ini?" tegas Mashuri.
Menanggapi alasan BPN yang kerap menyebut situasi tidak kondusif sebagai hambatan eksekusi, Mashuri menilai argumen tersebut tidak mendasar karena pihak BPN semestinya menggandeng aparat kepolisian jika menemui kendala di lapangan.
Merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, apabila Termohon Eksekusi tetap mangkir, pejabat bersangkutan terancam sanksi administratif berupa pemberhentian sementara sesuai Pasal 116 ayat (5) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peratun jo. UU Nomor 30 Tahun 2014 dan PP Nomor 48 Tahun 2016.
"Saya mohon ditegakkan keadilan, orang BPN itu orang hukum, jadi mohon patuhi hukum dan jangan melanggar hukum," pungkasnya.
