Gibran Mundur, Pemakzulan Tetap Berjalan? 120 Anggota DPR Sudah Teken Usulan HMP

JAKARTA, POJOKSATU.id - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI belum otomatis menghentikan proses politik di DPR yang berpotensi berujung pemakzulan.

Persoalan ini mencuat setelah 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), Rabu (11/11/2026).

Usulan tersebut dijadwalkan masuk agenda rapat paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026) untuk diproses sesuai mekanisme kelembagaan.

Di tengah perkembangan itu, Ketua Umum Projo Budi Arie mengumumkan pengunduran diri Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, kepada awak media pada Rabu malam.

"Betul (Gibran mundur)," ucap Budi.

Budi Arie juga menyampaikan bahwa surat pengunduran diri Gibran sebagai Wapres akan disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Bandara Halim Perdanakusuma.

"(Diserahkan di Bandara Halim Perdanakusuma) Betul," ucap dia.

Prabowo sendiri siang hari tadi melakukan kunjungan kerja ke Aceh dan melakukan sejumlah kegiatan.

Rencananya, Prabowo akan mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma malam ini.

Sementara pantauan di Istana Wakil Presiden di Kebun Sirih terlihat tidak ada aktivitas yang cukup menonjol.

Pemandangan serupa juga terlihat di rumah dinas Wapres dimana komplek perumahan terlihat sepi aktivitas.

Reuters juga memberitakan pengunduran diri berdasarkan keterangan tiga sumber politik, termasuk ajudan Gibran, Budi Arie Setiadi.

Namun, surat pengunduran diri secara formal kepada MPR disebut masih menjadi tahapan berikutnya.

HMP dan Pengunduran Diri, Dua Proses Berbeda

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menjelaskan pengunduran diri Wakil Presiden harus disampaikan tertulis kepada MPR.

Sementara itu, mekanisme pemberhentian melalui pemakzulan memiliki tahapan berbeda, sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945.

DPR harus menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diputus.

Jika MK membenarkan pendapat DPR, proses berikutnya diteruskan kepada MPR untuk mengambil keputusan pemberhentian.

Dengan demikian, 120 tanda tangan pengusul HMP belum berarti Gibran telah dimakzulkan.

Usulan tersebut masih harus melalui pembahasan dan persetujuan sesuai ketentuan konstitusi.

Sementara itu, Gibran menyatakan Presiden Prabowo menyarankan dirinya tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikan melalui jalur PTUN dan upaya hukum lainnya.

Perkembangan berikutnya bergantung pada proses formal pengunduran diri serta keputusan kelembagaan DPR, MK, dan MPR.***