DEPOK, POJOKSATU.id - Rencana ambisius pemerintah memanfaatkan sebagian kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) untuk pembangunan Sekolah Rakyat terus menuai gelombang kritik.

Alih-alih menuai pujian, wacana alih fungsi lahan hijau di perbatasan Depok-Jakarta tersebut justru dinilai mengabaikan aspek lingkungan dan tata ruang kota.

Sorotan tajam kali ini datang dari Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike. Ia mewanti-wanti pemerintah agar tidak gegabah mengorbankan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) hanya demi mengejar target pembangunan fasilitas pendidikan.

Menurut Yuke, Hutan Kota UI bukan sekadar lahan kosong yang bisa seenaknya disulap menjadi bangunan beton.

Kawasan tersebut memiliki fungsi ekologis yang sangat krusial sebagai paru-paru kota, peredam polusi, sekaligus daerah resapan air di tengah kepungan betonisasi perkotaan yang kian tak terkendali.

“Keberadaan Hutan Kota UI harus tetap dipertahankan,” tegas Yuke di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Ia menyentil bahwa kawasan yang sejak awal ditetapkan memiliki fungsi ekologis semestinya dijaga mati-matian, bukan malah dengan mudahnya dialihfungsikan atas nama proyek pembangunan. Apalagi, kondisi kualitas udara dan ketersediaan RTH di Jakarta hingga kini masih jauh dari kata ideal.

Meski mengaku mendukung penuh program Sekolah Rakyat untuk memperluas akses pendidikan masyarakat, Yuke menegaskan bahwa niat baik tersebut tidak boleh dieksekusi dengan cara-cara yang merusak lingkungan jangka panjang.

“Jangan sampai kawasan yang sudah memiliki fungsi ekologis justru berkurang. Kami mendukung program Sekolah Rakyat karena tujuannya baik, tetapi pemilihan lokasinya juga harus diperhatikan. Jangan sampai ada fungsi lingkungan yang dikorbankan,” sindir Yuke.

Ia pun mendesak pemerintah agar mencari lokasi alternatif lain yang benar-benar sesuai dengan aturan tata ruang, serta melakukan kajian matang sebelum melempar wacana pembangunan.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan kota tidak melulu diukur dari seberapa banyak gedung baru berdiri, melainkan dari kemampuan pemerintah menjaga ruang hidup warganya.

"Termasuk memastikan kesesuaian pemanfaatan lahan dengan ketentuan tata ruang yang berlaku,” tandasnya.

Polemik ini sendiri mencuat setelah Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Gus Ipul melontarkan pernyataan bahwa pihak UI bersedia menyumbangkan sekitar 8 hektare lahannya di sisi DKI Jakarta yang disebut merupakan bagian dari kawasan Hutan Kota UI seluas lebih dari 100 hektare untuk lokasi Sekolah Rakyat.

“Alhamdulillah, UI ini kan bersedia memberikan lahannya yang berada di sisi DKI Jakarta untuk Sekolah Rakyat. Kebetulan, lahan itu merupakan bagian dari hutan kota UI,” ujar Gus Ipul

Namun, pernyataan Gus Ipul langsung mental di hadapan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Pramono secara tegas menolak wacana alih fungsi Hutan Kota UI menjadi area bangunan sekolah. Menurutnya, Jakarta justru sedang haus akan tambahan ruang terbuka hijau.

Pramono menegaskan, Pemprov DKI Jakarta pada prinsipnya tidak keberatan jika UI hendak menyerahkan pengelolaan hutan kota tersebut kepada pemerintah daerah.

Namun, ia memberi garis merah bahwa status kawasan hijau tersebut tidak boleh diubah sedikit pun.

“Secara prinsip, DKI Jakarta tidak keberatan. Bahkan, Jakarta sedang memerlukan ruang terbuka hijau lebih banyak. Tetapi, saya tidak setuju kalau kemudian tempat ini peruntukannya dialihkan,” pungkas Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/11/2026).