POJOKSATU.ID, JAKARTA, Klaim Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mengaku disarankan Presiden Prabowo Subianto untuk bertarung di PTUN terkait polemik ijazah SMA miliknya langsung mentah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom), Syahganda Nainggolan, secara tegas membantah pengakuan tersebut.
Syahganda menegaskan, sangat tidak mungkin Prabowo menganjurkan langkah hukum tersebut kepada Gibran.
Ia lantas mengungkit pernyataan Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, yang sebelumnya sudah menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait ijazah Gibran sudah bersifat final dan mengikat.
"Bahwa Yusril itu mengatakan tidak ada kesempatan untuk PTUN, artinya itu yang dia (Yusril) diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong. Saran (Presiden) yang benar itu yang diwakili oleh Yusril," tegas Syahganda kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
Menurut Syahganda, sikap resmi Presiden Prabowo sudah tercermin jelas melalui penjelasan hukum yang disampaikan oleh Yusril.
"Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukum-nya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran," lanjutnya.
Sebelumnya, Gibran sempat sesumbar bakal fight di PTUN demi memperjuangkan surat keterangan (suket) ijazah SMA miliknya yang dibatalkan MA. Bahkan, Gibran mengaku berencana berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK).
"Salah satu saran beliau (Presiden Prabowo) itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja," ujar Gibran.
Namun, logika hukum Gibran itu dipatahkan langsung oleh Yusril Ihza Mahendra. Yusril menegaskan jalur hukum sudah tertutup rapat karena dua lembaga peradilan tertinggi negara sudah mengetok palu.
"Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
"Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final," terangnya.
Yusril juga menambahkan, tidak ada celah bagi Gibran maupun pihak manapun untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Pasalnya, Gibran bukan merupakan pihak tergugat intervensi dalam perkara tersebut di MA.
"Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu. Oleh karena dalam perkara di Mahkamah Agung itu tergugatnya adalah Dirjen Dikdasmen dan sementara Pak Wakil Presiden, Pak Gibran tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi. Jadi tidak bisa mengajukan banding," pungkas Yusril***
