Bahlil Hadapi Dua Tekanan, Isu Penyadapan dan Seruan Munaslub Golkar Muncul Bersamaan

JAKARTA, POJOKSATU.id - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menghadapi dua isu politik yang mencuat hampir bersamaan pada awal November 2026.

Selain namanya terseret dalam dugaan skandal penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, Bahlil juga dihadapkan pada beredarnya flyer seruan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar yang mengindikasikan adanya wacana pergantian kepemimpinan.

Dua persoalan tersebut sama-sama mendapat respons keras dari Bahlil. Dia membantah tudingan keterlibatannya dalam pertemuan dengan sejumlah jenderal polisi sebelum penangkapan terkait kasus penyadapan.

Di sisi lain, dia juga menyebut beredarnya flyer Munaslub sebagai upaya pihak tertentu untuk mengganggu soliditas Partai Golkar.

Dalam kasus dugaan penyadapan, Bahlil membantah tuduhan bahwa dirinya menggelar pertemuan dengan sejumlah jenderal polisi sekitar tiga jam sebelum penangkapan terkait perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya.

Bahlil bahkan memberikan waktu 3 x 24 jam kepada pihak yang menyebarkan tuduhan tersebut untuk membuktikan kebenarannya.

Jika tidak dapat menunjukkan bukti, dia mengancam akan melayangkan somasi dan menempuh jalur hukum.

Pernyataan itu disampaikan Bahlil saat memberikan sambutan dalam pelantikan pengurus DPD I Partai Golkar Maluku di Ambon, Sabtu (7/11/2026).

"Kita ini negara demokrasi. Tapi masih ada pihak-pihak yang memanfaatkan ruang demokrasinya itu dengan kebablasan. Tiba-tiba ada satu cerita ngarang dari mana saya tidak tahu yang mengatakan tiga jam sebelum para jenderal-jenderal itu ditangkap, katanya ada ketua umum partai rapat dengan mereka," kata Bahlil.

Dia meminta pihak yang menyebarkan informasi tersebut membuka bukti dan mengungkap siapa saja yang disebut hadir dalam pertemuan itu.

"Kalau memang ada rapat itu, siapa saja, dibuka saja, karena saya merasa tidak pernah melakukan itu," ujarnya.

Bahlil juga meminta kepolisian menindaklanjuti informasi tersebut agar tidak berkembang menjadi tuduhan tanpa dasar. Dia bahkan mengklaim dirinya turut menjadi korban penyadapan.

"Bagaimana mungkin saya bisa ikut mengatur penyadapan, sementara saya juga disadap. Tidak hanya kepala negara yang disadap, saya pun disadap," katanya.

Bahlil turut menyinggung seseorang yang disebutnya sebagai senior dan kerap berbicara melalui podcast. Meski tidak menyebutkan identitasnya, Bahlil menantang pihak tersebut membuktikan tuduhan yang diarahkan kepadanya.

Menurut Bahlil, persoalan itu bukan sekadar menyangkut nama baik pribadi, tetapi juga kehormatan Partai Golkar.

Kasus dugaan penyadapan sendiri tengah menjadi perhatian setelah muncul pengungkapan mengenai dugaan penyadapan tanpa prosedur hukum serta penghapusan data elektronik pada sistem penyadapan milik kepolisian.

Dalam perkembangan perkara hingga 5 November 2026, disebutkan empat perwira tinggi Polri telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Flyer Munaslub Cantumkan Nama Ahmad Doli

Belum selesai memberikan bantahan terhadap tudingan kasus penyadapan, Bahlil juga harus merespons isu yang berkembang di internal Golkar.

Sebuah flyer digital beredar di media sosial dengan menyerukan pelaksanaan Munaslub pada Minggu, 29 November 2026, di Hotel Mercure Convention Center Ancol, Jakarta.

Poster tersebut menampilkan foto Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung yang dicantumkan sebagai calon ketua umum. Flyer itu juga memuat narasi "Selamatkan Partai Golkar dari Gank Solo".

Kemunculan poster tersebut memunculkan spekulasi mengenai adanya gerakan untuk mengganti Bahlil sebelum masa kepemimpinannya berakhir.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji langsung membantah informasi tersebut. Dia memastikan kabar mengenai agenda Munaslub tidak benar.

"Hoaks semata," ujar Sarmuji saat dimintai tanggapan mengenai flyer yang beredar.

Ahmad Doli Kurnia juga membantah terlibat dalam penyebaran poster maupun rencana penyelenggaraan Munaslub. Dia mengaku tidak mengetahui siapa pihak yang membuat dan menyebarkan materi tersebut.

"Berkenaan dengan beredarnya flyer yang berisi isu adanya Munaslub yang akan digelar 29 November 2026, saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ada kaitannya, bahkan tidak tahu-menahu soal penyebaran isu tersebut," kata Doli, dikutip Minggu (8/11/2026).

Doli menegaskan bahwa pengelolaan partai harus berjalan berdasarkan mekanisme organisasi dan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Dia juga menyebut hubungannya dengan Bahlil selama ini berjalan baik, harmonis, dan saling menghormati.

Namun, Doli mengungkapkan adanya pihak-pihak yang diduga sengaja memperkeruh suasana untuk mendapatkan keuntungan politik.

"Saya sudah dapat mendeteksi pihak-pihak 'komprador' tersebut, yang berasal dari dalam internal kami sendiri. Dan saya mau sampaikan kepada kalian, jangan ganggu Golkar dengan agenda-agenda kerdil kalian," ujarnya.

Masa Jabatan Bahlil Masih hingga 2029

Seruan Munaslub tersebut menjadi sorotan karena Bahlil masih memiliki masa kepemimpinan hingga 2029.

Bahlil terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI pada 20-21 Agustus 2024 di Jakarta untuk periode 2024-2029.

Dengan demikian, flyer yang mencantumkan agenda Munaslub pada November 2026 memunculkan pertanyaan mengenai pihak yang menginisiasi wacana pergantian kepemimpinan tersebut.

Isu serupa sebenarnya pernah mencuat pada Agustus 2025. Kala itu, beredar kabar mengenai rencana Munaslub untuk menggantikan Bahlil. Namun, wacana tersebut tidak berlanjut menjadi agenda resmi partai.

Kini, isu itu kembali muncul ketika Bahlil juga harus menghadapi tudingan terkait kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo.

Dalam merespons kedua persoalan tersebut, Bahlil menunjukkan sikap defensif sekaligus memberikan peringatan kepada pihak-pihak yang dianggap berusaha merusak reputasinya dan mengganggu partai.

Dia bahkan menyebut pihak di balik penyebaran flyer Munaslub sebagai kelompok yang menjalankan politik pecah belah.

Hingga Minggu (8/11/2026), belum ada bukti terbuka yang mengonfirmasi keterlibatan Bahlil dalam kasus dugaan penyadapan maupun adanya penyelenggaraan resmi Munaslub Golkar pada 29 November mendatang.