Usai Pengunduran Diri, Berikut Daftar Fasilitas Negara dan Uang Pensiun yang Diterima Gibran

POJOKSATU.id, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026).

Keputusan mundur dari kursi orang nomor dua di Indonesia ini pun memunculkan pertanyaan publik: apa saja fasilitas, tunjangan, dan hak keuangan yang tetap didapatkan Gibran setelah lengser?

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden RI, negara telah mengatur sederet fasilitas mewah dan jaminan finansial bagi mantan wapres.

1. Tunjangan dan Biaya Rumah Tangga

Berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978, selain uang pensiun pokok, mantan wakil presiden berhak menerima sejumlah tunjangan tambahan, meliputi:

Tunjangan-tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri sipil (PNS).

Biaya rumah tangga yang mencakup pemakaian air, listrik, dan telepon.

Seluruh biaya perawatan kesehatan bagi mantan wapres beserta keluarganya.

2. Rumah Kediaman dan Mobil Dinas Lengkap dengan Sopir

Tak hanya tunjangan bulanan, Pasal 8 UU yang sama juga menjamin fasilitas fisik bagi mantan presiden dan wakil presiden, yakni:

Sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya.

Sebuah kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudinya.

Dalam penjelasan Pasal 8 diterangkan bahwa perlengkapan rumah diberikan satu kali bersamaan dengan penyerahan rumah. "Pemeliharaan rumah tersebut selanjutnya menjadi tanggung jawab bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang bersangkutan," demikian bunyi aturan tersebut.

Berbeda dengan rumah, untuk fasilitas kendaraan bermotor, seluruh biaya pemeliharaan sekaligus gaji pengemudinya tetap ditanggung penuh oleh negara.

3. Uang Pensiun Mencapai Rp20,16 Juta per Bulan

Dalam Bab III Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978, diatur bahwa presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh uang pensiun.

"Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100 persen dari gaji pokok terakhir," tulis pasal tersebut.

Sebagai informasi, besaran gaji pokok wakil presiden ditetapkan sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden (Pasal 2 Bab II UU No. 7 Tahun 1978).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020, gaji tertinggi pejabat negara (seperti Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua BPK, dan Ketua Mahkamah Agung) adalah sebesar Rp5,04 juta per bulan. Dengan kalkulasi empat kali lipat, maka gaji pokok wakil presiden berada di angka Rp20,16 juta per bulan.

Artinya, Gibran berhak mengantongi pensiun pokok sebesar Rp20,16 juta setiap bulannya, di luar berbagai tunjangan melekat lainnya. Hak pensiun dan fasilitas ini mulai dibayarkan terhitung pada bulan berikutnya setelah pemberhentian secara hormat ditetapkan.

Catatan Penting soal Status Pemberhentian

Dalam penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1978 ditegaskan bahwa setiap pemberhentian presiden atau wakil presiden dikategorikan sebagai pemberhentian dengan hormat, kecuali jika MPR secara tegas menetapkan pemberhentian tersebut sebagai pemberhentian tidak dengan hormat.

Dengan demikian, selama MPR menetapkan pengunduran diri Gibran sebagai pemberhentian dengan hormat, maka seluruh paket pensiun, tunjangan, rumah, hingga mobil dinas tersebut otomatis menjadi haknya***