SOLO, POJOKSATU.id - Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan putranya, Gibran Rakabuming Raka, bahwa jabatan dalam dunia politik bukan sesuatu yang bersifat permanen.
Menurut Jokowi, dinamika politik merupakan hal yang lumrah terjadi. Karena itu, setiap perubahan maupun gejolak dalam perjalanan politik seharusnya disikapi dengan bijak dan tidak berlebihan.
Pesan tersebut disampaikan Jokowi menanggapi dinamika politik yang berkaitan dengan posisi Gibran sebagai Wakil Presiden RI.
Jokowi mengaku telah menyampaikan pesan itu secara langsung kepada Gibran. Ia ingin putranya memahami bahwa jabatan politik hanya bersifat sementara.
"Dalam jabatan politik itu pasti ada dinamika politik. Itu biasa," ujar Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Kamis 12 November 2026, dikutip Pojoksatu.id.
Ia kemudian kembali menegaskan pesan yang telah disampaikannya kepada Gibran.
"Saya sudah pesan ke Mas Gibran bahwa jabatan itu sementara," katanya.
Pernyataan Jokowi tersebut muncul di tengah perkembangan kabar pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Pada hari yang sama, Gibran dikabarkan mendatangi Gedung MPR RI untuk menyampaikan surat pengunduran diri. Sebelumnya, ia juga disebut telah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.
Di tengah situasi tersebut, Jokowi memilih menekankan bahwa dinamika politik merupakan bagian dari perjalanan dalam kehidupan bernegara.
Meski jabatan putranya menjadi sorotan, Jokowi memastikan dukungannya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap berlanjut.
Ia berharap pemerintahan saat ini dapat terus menjalankan program-program yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
"Kami tetap terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, terutama dalam program-program yang berpihak kepada kepentingan rakyat banyak. Ya, itu saja," tandasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan sikap Jokowi untuk tetap mendukung pemerintahan Prabowo di tengah dinamika politik yang berkembang.
Bagi Jokowi, perubahan dalam jabatan politik merupakan sesuatu yang biasa. Sebab, jabatan bukanlah sesuatu yang melekat selamanya, sementara kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas.
