Oleh: Sugeng Budiharsono

POJOKSATU.id - Pada saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia adalah bangsa yang santun dan sabar, namun tidak mau terus-menerus diganggu atau dihina.

Selanjutnya beliau memberi peringatan kepada negara-negara tertentu yang suka menghina bangsa Indonesia, pada saatnya akan dibuka perusahaan-perusahaan (yang melakukannya).

Tentunya ini merupakan peringatan sangat keras kepada negara-negara tertentu tersebut, karena didahului dengan pernyataan bahwa Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang santun dan sabar, namun tidak mau terus-menerus diganggu atau dihina.

Ini pernyataan seorang presiden Indonesia yang dididik dalam budaya Jawa, yang penuh dengan simbol dan metafora. Seperti dinyatakan oleh Benedict R. O’G.

Anderson (1990) dalam bukunya Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia.

Jadi bila negara tertentu tersebut tidak memahaminya, berarti tidak memahami politik Indonesia. Hal ini diduga akan membawa konsekuensi politik yang lebih serius.

Hal ini tentu berbeda dengan pernyataan Duta Besar China untuk Filipina, Jing Quan, yang menyatakan secara blaka suta, bahwa China dengan mudah memenangkan konflik melawan Filipina, namun memilih perdamaian.

Pernyataan tersebut sebenarnya sebagai respons terhadap pernyataan Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Theodoro yang menyebut China sebagai pembuat masalah di kawasan Laut China Selatan.

Pernyataan pada 15 Oktober 2026 tersebut memicu kemarahan Manila, pemanggilan dubes Jing Quan oleh Kementerian Luar Negeri Filipina pada 19 Oktober 2026, serta desakan pengusiran dari sejumlah politikus Filipina.

Pernyataan Presiden Prabowo maupun Jing Quan tentu sudah diperhitungkan dengan matang dan terukur.

Jing Quan tahu betul bahwa walau di belakang Filipina ada kekuatan besar, namun kekuatan besar tersebut sedang mengalami kemunduran, di sisi lain kekuatan ekonomi dan militer China hampir menyamainya.

Demikian juga dengan Presiden Prabowo, sebagai seorang jenderal militer paham betul tentang kekuatan dan yang menyokong negara tertentu tersebut.

Dalam kedua kasus tersebut baik Filipina maupun negara tertentu tersebut, tidak menyadari bahwa kondisi telah berubah, telah terjadi pergeseran geopolitik global. China bukan lagi sebagai major power, tapi sudah menjadi super power.

Indonesia juga bukan lagi sebagai middle power, tapi sedang menuju major power. Bila dilihat komponen utama Asia Power Index dari Lowi Institute, yaitu resource measure dan influence measure, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi major power dalam waktu yang tidak terlalu lama, tentu apabila tidak dihancurkan oleh faktor eksternal yang berkolaborasi dengan para pihak di dalam negeri seperti pada tahun 1998.

Krisis multidimensi pada tahun 1998, telah meluluhlantakan Indonesia, baik dari segi sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini juga berpengaruh kepada kondisi pertahanan dan keamanan.

Kondisi Indonesia pada saat ini seperti slogan petugas SPBU Pertamina: ”Mulai dari nol, ya”. Hal ini berpengaruh terhadap pengaruh politik Indonesia di kawasan ASEAN.

Indonesia yang sejak zaman Bung Karno sampai dengan era Pak Harto dianggap sebagai Abang Besar (Big Brother) ASEAN, namun sejak Era Reformasi tersebut tidak dihormati lagi.

Banyak insiden yang dilakukan negara-negara tetangga seperti illegal fishing, pelanggaran perbatasan, provokasi militer di perbatasan, dan lain sebagainya.

Terakhir tentunya terkait dengan ancaman dan hinaan dari negara tetangga terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, yang menyebabkan Presiden memberikan reaksi peringatan kepada negara tetangga tersebut.

Pergeseran Geopolitik Global

Pax Americana atau perdamaian dan stabilitas relatif di dunia di bawah dominasi militer, ekonomi, dan politik Amerika Serikat, sejak berakhirnya Perang Dunia ke-2 pada tahun 1945.

AS merupakan kekuatan yang mengontrol dunia, walau ada pesaingnya yaitu Uni Soviet dan Blok Timurnya, dalam suasana Perang Dingin.

Namun setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, praktis Amerika Serikat menjadi kekaisaran yang merupakan kekuatan tunggal dunia (unipolar).

Seiring berjalannya waktu di Eurasia, China dan Rusia telah menjelma menjadi raksasa militer dan ekonomi. Bahkan kekuatan militer dan ekonomi China hampir menyamai Amerika Serikat.

Sebagai perbandingan pada tahun 2000 Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) AS mencapai 10,25 triliun dollar AS atau sekitar 30,2% PDB dunia, dan menurun menjadi berkisar antara 30,62 triliun sampai 30,77 triliun dollar AS, atau menyumbang sekitar 25% sampai 26% terhadap PDB dunia.

Sedangkan PDB China pada tahun 2000 hanya sebesar 1,22 triliun dollar AS atau sekitar 3,6% dari PDB dunia, namun meningkat drastis menjadi 19,40 triliun sampai 19,63 triliun dollar AS, atau menyumbang sekitar 16% sampai 17% terhadap PDB dunia (IMF, 2026).

Selain China dan Rusia ada negara-negara lain yang tumbuh menjadi kekuatan regional maupun global baik di bidang ekonomi, politik, maupun militer, seperti India, Brazil, Afrika Selatan, Turkiye, Iran, dan Indonesia. Sehingga dunia tidak lagi unipolar, tetapi sudah berubah menjadi multipolar.

Kekuatan militer negara-negara yang menjadi polar baru tersebut meningkat secara signifikan sejak awal abad ke-21.

Berdasarkan Global Firepower Index (2026), pada tahun 2005, China menempati peringkat ke-2, Rusia ke-3, India 5, Iran ke-5, Turkiye ke-20, Indonesia ke-24, dan Brazil ke-25.

Namun sejak tahun 2007, Rusia telah menggeser China untuk bertengger di posisi ke-2, China ke-3, India ke-4, Turkiye ke-8, Brazil ke-9, Indonesia ke-13, dan Iran ke-16.

Posisi tersebut relatif stabil sampai tahun 2026, walau ada dinamika naik maupun turun. Walaupun angka-angka tersebut belum tentu menunjukkan kekuatan sebenarnya.

Sebagai contoh Iran yang pada tahun 2026 berada pada peringkat ke-16, namun mampu mengimbangi kekuatan AS yang berada peringkat ke-1 dan Israel pada peringkat ke-15, sekaligus.

Bahkan AS dan Israel keteter menghadapi kekuatan Iran. Apalagi NATO dan Ukraina tidak mampu menghadapi Rusia yang berada pada peringkat ke-2.

Dunia sudah berubah, AS bukan lagi kekuatan tunggal dalam bidang ekonomi, militer dan politik. Bahkan imperium AS sedang mengalami keruntuhan.

Hal ini yang menyebabkan terjadinya pergeseran politik global. Sebenarnya keruntuhan imperium AS ini sudah ditengarai oleh Paul Kennedy (1987) dalam bukunya The Rise and Fall of the Great Powers.

Hal ini dikarenakan bahwa komitmen militer dan politik global AS mulai melampaui basis ekonominya (imperial overstretch).

Kennedy merujuk pada kehancuran Pax Romana (kekaisaran Romawi) maupun Pax Britannica (kekaisaran Inggris Raya).

Penurunan kekuatan AS juga disebabkan karena adanya fenomena imperial overreach, yaitu kondisi ketika sebuah negara hegemon (penguasa tunggal sistem dunia) mulai mengalami kemunduran karena biaya militer dan politik yang dikeluarkan untuk mempertahankan kekuasaannya jauh lebih besar daripada keuntungan ekonomi yang didapatkan.

Hal ini seperti dinyatakan oleh Immanuel Wallerstein dalam essay-nya yang berjudul The Eagle has Crashed Landed (2002) dan The Decline of American Power: The US in a Chaotic World (2003).

Imperial overreach terjadi akibat AS melakukan kampanye militer Perang melawan Teror dengan melakukan pendudukan di Irak dan Afghanistan.

Paul Krugman (2025) dalam artikelnya yang berjudul Decline and Fall of the American Empire, secara lugas menyatakan bahwa kekaisaran Amerika Serikat runtuh sejak 20 Januari 2025.

Tanggal tersebut adalah tanggal pelantikan Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat yang kedua kalinya. Hal ini dikarenakan Trumpisme telah mengakibatkan kehancuran Amerika Serikat.

Pergeseran geopolitik global ini mengakibatkan terjadinya fragmentasi geoekonomi (Aiyar et al., 2023), disrupsi rantai pasok pangan dan energi (Bednarski et al., 2023), nasionalisme (Soehl dan Karim, 2021; dan Dahal, 2024), dan regionalisme (Baral, 2024; dan Karki, 2024).

Perang Rusia dengan Ukraina, serta AS-Israel dengan Iran, telah menyebabkan disrupsi rantai pasok pangan, khususnya gandum dan energi, serta pupuk.

Kondisi ini menyebabkan negara-negara lebih mementingkan untuk mengutamakan kepentingan dirinya (self help), baik dalam bentuk nasionalisme maupun regionalisme.

Pergeseran Geopolitik di ASEAN

Pergeseran geopolitik global tentu sangat berpengaruh dalam konstelasi ASEAN. Hal ini dikarenakan gravitasi geopolitik global bergeser ke kawasan Indo-Pasifik.

Hal ini dikarenakan adanya rivalitas yang sengit antara AS penguasa lama dengan China yang tumbuh menjadi super power baru. Bahkan antara AS dan China bisa terjadi Perangkap Thucydides (Thucydides Trap).

Perangkap Thucydides adalah sebuah teori hubungan internasional yang menyatakan bahwa ketika suatu kekuatan baru (rising power) bangkit dan mengancam posisi kekuatan hegemonik yang sudah mapan (ruling power), ketakutan dan ketegangan yang dihasilkan sering kali berujung pada perang tak terhindarkan.

Istilah ini dipopulerkan oleh Graham Allison (2017), dalam bukunya yang terkenal Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap?

Indonesia menyadari betul tentang posisi penting geostrategis akibat pergeseran episentrum geopolitik global ke Indo-Pasifik.

Indonesia memiliki tiga chokepoint dalam perekonomian dan militer global, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok.

Selain itu Indonesia memiliki sumber daya alam yang beragam dan sangat besar, baik dalam bidang pangan, energi, mineral, bahkan unsur tanah jarang (rare earth element), yang sangat diperlukan dalam teknologi masa kini dan mendatang.

Selain itu Indonesia memiliki potensi pasar domestik yang sangat besar, karena memiliki jumlah penduduk sebesar 287,2 juta jiwa (BPS, 2026), dan paritas daya beli per kapita (GDP PPP/capita) sebesar 19,090 dollar AS (IMF, 2026).

Menurut IMF (2026) PDB nominal Indonesia, mencapai 1,44 triliun dollar AS yang menduduki peringkat ke-17 dunia, sedangkan PDB berdasarkan paritas daya beli mencapai 5,48 triliun dollar AS yang menempati peringkat ke-7 di dunia atau terbesar di Asia Tenggara.

Indonesia juga menyadari betul tentang pentingnya nasionalisme dalam pusaran geopolitik global.

Indonesia mengamankan pangan dengan melakukan swasembada pangan. Sedangkan untuk energi dengan melakukan strategi B-50 (Biodiesel), dan E-10 (Etanol).

Indonesia juga melakukan strategi hilirisasi agar dapat mengembalikan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah, serta meningkatkan efek pengganda tenaga kerja dan pendapatan bagi masyarakat.

Selain itu untuk mengamankan kekayaan alam, mencegah kebocoran devisa, dan pertahanan negara (survival mode), Indonesia melaksanakan strategi ekspor satu pintu untuk komoditas strategis (batubara, minyak sawit, dan ferro alloy) melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Indonesia sebagai negara mengembangkan politik bebas dan aktif melakukan penguatan hubungan internasional selain hubungan dengan negara-negara di kawasan ASEAN, juga menjalin hubungan ekonomi, politik, dan militer dengan berbagai blok di dunia. Dengan negara-negara Barat, Indonesia bergabung dengan G-20.

Sedangkan dengan negara-negara belahan bumi Selatan (global south), Indonesia bergabung dalam BRICS, yang dimotori oleh Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Namun Indonesia sebagai negara non-blok tidak tergabung dalam pakta pertahanan apapun.

Di bidang pertahanan negara, di era Presiden Prabowo telah dilakukan transformasi doktrin pertahanan defensif aktif.

Transformasi ini krusial untuk memastikan kedaulatan negara tetap terjaga melalui respons yang lebih antisipatif, adaptif, dan berdaya gentar tinggi.

Transformasi ini sangat diperlukan karena: (1) potensi konflik di Indo-Pasifik sangat besar; (2) adanya evolusi ancaman yang bersifat hibrida dan non-konvensional; (3) kemajuan teknologi militer khususnya kecerdasan buatan (AI); dan (4) luasnya Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, doktrin defensif aktif yang lama sering kali terkendala masalah logistik dan keterbatasan alutsista.

Transformasi doktrin pertahanan defensif aktif dilakukan melalui berbagai cara, antara lain: (1) Reaktualisasi Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), dan Doktrin Perisai Trisula Nusantara; (2) Modernisasi alutsista berorientasi daya gentar (deterrence effect); (3) Kemandirian industri pertahanan (defense economics) dan pengembangan pakta pertahanan bilateral (misalnya antara Indonesia dengan China, dan Indonesia dengan Turkiye), maupun multilateral (misalnya kesepakatan Badr, antara Indonesia dengan Turkiye, Pakistan, dan Qatar); dan (4) transformasi internal TNI yang responsif dan adaptif.

Transformasi doktrin defensif aktif ini telah menempatkan kekuatan angkatan laut Indonesia berada di peringkat ke-4 dunia, di bawah Amerika Serikat, China, dan Rusia (WDMMW, 2026).

Selain peringkat Global Firepower Index yang menduduki peringkat ke-13. Bandingkan dengan Vietnam yang hanya menduduki posisi ke-23, Thailand ke-24, Singapura ke-29, Filipina ke-40, dan Malaysia ke-41.

Indonesia dari segi angka-angka tersebut telah menjelma menjadi negara middle power yang sesungguhnya.

Seharusnya negara-negara tetangga paham betul tentang Indonesia, dan tidak jumawa karena merasa mendapat dukungan negara besar.

Namun sebaliknya seharusnya sadar, bahwa negara-negara besar pendukungnya sedang mengalami kesulitan di berbagai front, baik di Ukraina maupun di Iran.

Juga jangan terlena dengan Lowy Institute Asia Power Index yang patut dipertanyakan metodologinya. Di era pergeseran geopolitik global, peran sumber daya alam dan kekuatan pasar domestik, selain teknologi, merupakan hal yang paling penting.

Negara-negara kecil yang tidak punya sumber daya alam, pasar domestik yang kecil, dan kemajuan teknologi, akan hilang daya saingnya, sehingga pembobotannya perlu dihitung ulang.

Indonesia saat ini, dengan postur ekonomi dan militer, serta kekuatan diplomasi politik di aras global telah menjelma kembali menjadi Abang Besar ASEAN. Jadi jangan coba-coba berani menghina dan mengancam Indonesia.

Dengan kekuatan netizen Indonesia, negara-negara tertentu ini belum tentu memenangkannya, apalagi dengan kekuatan militer dan sumber daya alamnya.

*) Pendiri dan peneliti senior Geoeconomics Assessment Institute of Nusantara (GAIN)