Oleh: Sugeng Budiharsono

Langkah-langkah strategis presiden Prabowo di bidang geoekonomi, telah menempatkan Indonesia dalam pusaran geoekonomi. Langkah-langkah tersebut antara lain menjadi anggota BRICS, hilirisasi dan industrialisasi barang tambang.

Langkah-langkah ini merupakan suatu keniscayaan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan memiliki posisi geoekomomi. Apalagi Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, seperti sumber daya alam yang beragam dan melimpah ruah, dan lokasi yang sangat strategis, berada pada daerah laluan  episebtrum ekonomi dunia, seperti Asia Timur dan India.

Indonesia juga memiliki ukuran pasar domestik yang besar. Karena jumlah penduduknya mencapai 285 juga dan daya beli masyarakatnya cenderung meningkat. Peningkatan posisi geoekonomi ini tentu akan membahayakan posisi negara lain, sekalipun negara tersebut negara tetangga dan negara sahabat. 

Perubahan langkah presiden Prabowo dalam meningkatkan posisi geoekonomi tentu akan berdampak pada hubungan ekonomi dan politik dengan negara-negara lainnya, karena persaingan memperebutkan posisi geoekonomi. Tentu banyak negara yang dulu merasa nyaman dengan posisi geiekonominya, saat akan bersaing ketat dengan Indonesia. Dalam persaingan tersebut tentunya Indonesia akan mendapatkan gangguan baik di luar negeri maupun di dalam negeri sekalipun.

Gangguan tersebut gerakan-gerskan sosial politik maupun keamanan dalam negeri yang bisa jadi ada campur tangan luar negeri. Mereka akan menggunakan proxy-proxynya yang ada di Indonesia untuk mengganggu secara sosial, politik, dan keamanan seperti yang terjadi pada tahun 1998. Akibatnya kondisi social ekonomi dan politik Indonesia kembali ke titik nol.

Sayangnya masyarakat belum menyadari hal ini. Bahwa gerakan-gerakan gangguan sosisl ekonomi, politik, keamanan dan pertahanan adalah campur tangan asing melalui proxy-proxynya. Proxy-proxy ini bisa jadi sebagai politisi, pengusaha, aparat pemerintsh, bahkan peneliti maupun akademisi. Tujuannya adalah jangan sampai Indonesia menjadi negara maju dan menjadi kutub (polar) baru. Bukan hanya di aras ASEAN, tapi juga di aras global.

Tulisan ini nengulas hal-hal kritis yang dapat menimgkatksn posisi geoekonomi menjadi kutub atsu raksasa ekonomi dunia, atau sebaliknya. Posisi 5 (lima) atau 6 (enam) besar ekonomi dunia seperti yang ada dalam Visi Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi angan-angan belaka. Bila pembangunan Indonesia tidak dalam perspektif geoekonomi dan memperhatikan beberapa hal berikut.

Kepemimpinan yang Kuat

Kepemimpinan yang kuat dan memiliki pemahaman yang kuat tentang geopolitik, geoekonomi, dan geoteknologi, serta ahli strategi, merupakan prasyarat utama agar dapat menakhodai Indonesia menjadi negara meju dan raksasa ekonomi dunia. Karena dari pemahaman tersebut akan dituangkan dalam geostrategi. 

Seyogyayanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 merupakan geostrategi. Sehingga turunan dari RPJPN, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian/Lembaga dan RPJP dan RPJM Daerah (provinsi, dan kabupaten/kota) merupakan satu kesatuan geostrategi.

Kepemimpinan yang kuat dan kemampuan kecerdasan politik (political savvy) itu bukan hanya untuk di aras nasional tapi sampai ke daerah. Sehingga adanya keharmonisan dan kesamaan kepemimpinan dalam menavigasi Indonesia. Sudah tidak zamannya lagi kepemimpinanan berbasis pencitraan yang minim kemampuan. Apalagi pemimpin yang hanya mementingkan partai, kelompok, dan keluarganya saja.

Stabilitas

Stabilitas sosial, politik, ekonomi, dan pertahanan keamanan adalah syarat perlu bagi geoekonomi yang kuat. Kondisi negara yang stabil akan menarik investor untuk menanamkan modalnya, dan para investor yang sudah berinvestasi merasa aman dan nyaman unruk berusaha.

Sebaliknya kondisi yang tidak stabil investor tidak mau berinvestasi dan  yang berinvestasi akan keluar dari Indonesia. Akibatnya perekonomian akan mandeg bahkan akan terjadi penyusutan. Dampaknya akan terjadi PHK besar-besaran dan pengangguran. Hal ini akan berakibat terhadap peningkatan kemiskinan masyarakat.
 
Kestabilan tersebut bukan hanya dipengaruhi oleh faktor internal dalam negeri tapi juga dari luar negeri. Sebagai contoh untuk kestabilan ekonomi, dalam perdagangan internasional perlu menggunakan instrumen economic statecraft yang tepat. Kalau instrumen yang dipilih tidak tepat, Indonesia dapat terseret pusaran, yang akan menyebabkan geoekonomi Indonesia terjerembab.

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas SDM merupakan jantungnya groekonomi. Semakin tinggi kualitasnya, akan cepat meningkatkan geoekonomi. Karena kualitas SDM ysng tinggi, akan mendorong munculnya invensi dan inovasi yang sangat diperlukan dalam pertumbuhan ekonomi. Sayangnya kualitas SDM Indonesia masih rendah. 

Berdasarkan data BPS (2035) rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk berusia 15 tahun pada tahun 2024 hanya sebesar 9,22 . Hal yang lebih menyedihkan terjadi di wilayah perdesaan, dengan RLS sebesar 7,97 tahun. RLS Indonesia tersebut setaraf dengan Brunei dan Thailand yang mencapai sekitar 9 tahun, dan masih lebih baik dari Vietnam yang baru mencapai angka sekitar 8 tahun. Namun bila dibandingkan dengan Filipina, dan  Malaysia  masih jauh lebih rendah yang masing-masing telah mencapai sekitar 10 tahun, dan 11 tahun (World Economics, 2025).

Kondisi tersebut diperburuk dengan tingkat IQ yang rendah, yaitu sebesar 84. Berdasarkan iqfreetests.com, skor IQ tersebut tergolong pada kategori rendah, dan nilainya jauh di bawah negara-negara tetangga misalnya Thailand (90), Malaysia (93), Vietnam (102), Singapura (113), dan China (113). 

Kombinasi antara rendahnya RLS dan IQ tersebut, dan kinerja lembaga penelitian yang kurang baik, menyebabkan ekosistem inovasi belum baik. Sehingga inovasi belum banyak dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing. Peningkatan RLS dab IQ harus menjadi agenda utama saat ini dan masa mendatang. Tanpa kualitas manusia yang tinggi mustahil geoekonomi Indonesis meningkat.

Peningkatan kualitas manusia dapat dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan. Tidak harus secara luring (offline), tapi juga daring (online), yang terpenting kualitas pendidikan dan pelatihan terjaga. Adanya teknologi digital seperti Internet, augmented reality, virtual reality, dan artificial intelligent, memudahkan dalam pendidikan dan pelatihan secara daring 

Tata Kelola yang Ruwet dan Korupsi

Slogan guyonan "Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudsh", pada ghalibnya, bukan guyonan. Melainkan terjadi secara nyata di Indonesia. Omnibus law dengan adanya Undang-undang Cipta Kerja yang menghebohkan, belum mampu meluruskan benang ruwet tata kelola. Dari mulai tumpang tindih aturan antar sektor maupun antar aras pemerintahan, pelaksanaannya, sampai penegakan hukumnya yang belum optimal. Sehingga belum "nendang" alias berdampak secara signifikan terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi dalam lima belas tahun terakhir tidak beranjak dari angka 5 (lima) persen 

Berdasarkan The Chandler Good Government Index (CGGI), pada tahun 2021 atsu setelah setahun disahkannys UU Cipta Kerja,  posisi tata kelola Indonesia ada pada peringkat  45 dari 104. Posisi ini di bawah Thailand (43), China (41), Malaysia (32), dan Singapura (3). Sedangkan pada tahun 2025 posisi Indonesia ada di peringkat 47 dari 120 negara. Posisi tersebut berada di bawah Chins (41)  Malaysia (44(, dan Singapura (1). Dari data tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perubahan tata kelola yang berarti selama 4 (tahun) terakhir.

Korupsi juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan posisi groekonomi.  Baik secara langsung maupun tidak langsung. Korupsi merupakan penyakit akut bagi Indonesia. Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index-CPI) yang dikeluarkan oleh Transparency International, menunjukkan bahwa selama periode 2014-2024, CPI lebih baik dibandingkan pada era SBY, yang berusaha memulihkan dari kondisi korupsi, Di akhir masa pemerintahan SBY angka CPI mencapai angka 34. Nilai CPI pada era Jokowi berkisar antara 34-40. Nilai skor 40 terjadi pada tahun 2019. Sedangkan selama 2021-2023, skor CPI malah anjlok menjadi 34. Hal ini menunjukkan betapa buruknya korupsi yang terjadi di Indonesia.

Peningkatan tata kelola dan pemberantasan korupsi merupakan keniscaysan dalam meningkatkan posisi geoekonomi Indonesia. Seluruh pihak harus bertekad untuk memberantas korupsi dan perbaikan tata kelola, seperti yang dilakukan China, agar Indonesia dapat meniru pertumbuhan ekonomi China 

Patriotisme

Jiwa patriotisme tidak hanya untuk bertempur di medan laga. Tapi juga pada saat pertempuran geoekonomi. Masyarakat Indonesia harus memiliki jiwa patriotisme yang tinggi untuk pertempuran geoekonomi ini. Masyarakat harus menyadari bahwa banyak pihak-pihak asing yang tidak menginginkan negara Indonesia maju, apalagi menjadi raksasa ekonomi. Anasir-anadir asing ini sudah memiliki proxy-proxynya di dalam negeri. Mereka siap mengganggu kestabilan sosial politik, ekonomi,  keamanan, dan pertahanan. Oleh karena itu masyarakat harus menyadari jangan mau dijadikan pion-pion asing atau diadu domba untuk menghancurkan bangsa dan negaranya sendiri. 

Pengalaman dari reformasi tahun 1998 menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia kembali ke titik nol. Beban sosial akibat konflik sosial dan politik ditanggung rakyat. Perubahan politik tidak signifikan. Kalau Pak Harto membangun dinasti setelah berkuasa selama 32 tahun. Tapi setelah reformasi, ads yang baru berkuasa hanya 10 tshun, tapi sudah membangun dinasti  politik.

Dari sisi korupsi, setelah reformasi, gurita korupsi semakin kuat mencengkeram berbagai sektor, dan dari pusat sampai ke desa. Bahkan salah satu presidennya dinobatkan oleh OCCRP  sebagsi finalis orang terkorup sedunia. Artinya manfaat dan mudharatnya tidak terlalu berbeda jauh. Perubahan social, ekonomi, dan politik ke arah politik itu perlu, tapi tidsk perlu dengan cara kekerasan dan kerusuhan yang biaya sosialnya akan ditanggung rakyat. Perlu dipahami bahwa di era geoekonomi, apa yang terjadi di dalam negeri akan terkait dengan factor luar negeri.

Kesadaran tentang hal ini perlu ada pada setiap warga negara Indonesia.  Bahwa kita sedang bertempur dalam bemtuk lain. Bukan dengan letusan senjsta, tapi berperang ekonomi. Walau berperang secara ekonomi tapi perlu jiwa patriotisme agar Indonesia tetap survive. Bahkan jaya menjadi negara maju dan salah satu raksasa ekonomi dunia. ***

Penulis adalah Peneliti senior pada Divisi Pengembangan Kebijakan Pertanian, Ketransmigrasian, dan Kelembagaan Ekonomi Perdesaan, PSP3. IPB