POJOKSATU.id, JEMBER – Masih banyaknya warga di kawasan perkebunan yang hidup di bawah garis kemiskinan menjadi sorotan serius wakil rakyat di Jember.
Untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di wilayah pinggiran tersebut, DPRD Kabupaten Jember mendorong sinergi konkret antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Daerah Perkebunan (PP) Kahyangan dengan Regional 5 PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Surabaya.
Langkah jemput bola ini dibuktikan melalui kunjungan kerja Komisi C DPRD Jember bersama jajaran Direksi PDP Kahyangan ke kantor Regional 5 PTPN I di Surabaya.
Baca Juga: Water Cannon Polisi Disiagakan di Gatot Subroto Jelang Demo Besar 27 Agustus di DPR
Ketua Komisi C DPRD Jember, Ardi Pujo Prabowo, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat yang bermukim di dalam dan sekitar areal perkebunan.
Menurutnya, ironis jika masyarakat yang tinggal di wilayah potensi sumber daya alam besar justru banyak yang berstatus miskin.
“Ini menjadi tugas kami bersama pemerintah, agar PDP Kahyangan yang memiliki luasan area hingga 3.800 hektar, sekaligus menjadi pemukiman warga yang masuk dalam kategori masyarakat kurang mampu (bisa terentaskan),” ujar Ardi saat dikonfirmasi, Kamis (27/8/2026).
Baca Juga: Ojol Mulai Berkumpul di Sekitar DPR Jelang Aksi 27 Agustus, Driver Klaim Siap 'Kawal' Demonstrasi
Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa pengentasan kemiskinan di wilayah kebun harus diintervensi bersama antara PP Kahyangan dan PTPN.
Pasalnya, secara geografis, banyak wilayah operasional kedua instansi ini yang saling berbatasan langsung.
Secara tidak langsung, Ardi menekankan bahwa target BUMD tidak boleh hanya sekadar mengejar profit perusahaan, tetapi harus punya andil dalam menekan angka kemiskinan penduduk di sekitarnya.
Baca Juga: Demo DPR 27 Agustus Hari Ini, Jalan Tak Ditutup Total: Ini Ruas yang Berpotensi Dialihkan Polisi
Tidak hanya urusan ekonomi, rombongan legislatif ini juga membawa aspirasi terkait infrastruktur.
Ardi menyebut pihaknya kerap menerima keluhan soal rusaknya akses jalan menuju kawasan perkebunan yang sangat menyulitkan mobilitas warga.
Oleh karena itu, ia meminta agar PTPN turut turun tangan membantu perbaikan akses tersebut. “Sehingga kami berharap ada intervensi dari PTPN agar membantu hal tersebut, karena nantinya jika ini bisa diperbaiki maka akan memudahkan mobilitas masyarakat,” paparnya.
Ardi meyakini, perbaikan akses jalan tidak hanya mempermudah warga, tetapi akan berdampak langsung pada kelancaran roda ekonomi lokal.
Lebih lanjut, Ardi juga menekankan pentingnya optimalisasi aset lahan untuk mendukung program nasional.
Ia meminta lahan perkebunan tidak sekadar berfokus pada komoditas konvensional andalan seperti karet, kopi, dan tebu.
“Karena sekarang kita fokus pada ketahanan pangan, seharusnya juga bisa berfokus pada ketahanan pangan melalui aset lahan yang ada,” tegasnya.
Baca Juga: Forum Ulama Nahdliyin Gelar Halaqah, Angkat Refleksi Kepemimpinan PBNU Jadi Tema
Di sisi lain, Direktur Utama PDP Kahyangan Jember, Gogot Cahyo Baskoro, menyambut baik inisiatif dan fasilitasi dari DPRD Jember.
Gogot menyebut bahwa kunjungan ke PTPN I ini merupakan langkah strategis untuk proses transfer knowledge (berbagi ilmu) dalam tata kelola perkebunan yang profesional.
Dengan beban tanggung jawab mengelola sekitar 1.400 karyawan dan lahan seluas 3.800 hektar, PDP Kahyangan sangat membutuhkan masukan teknis dan manajerial dari PTPN yang jauh lebih berpengalaman.
"Termasuk kita bisa dibantu oleh PTPN agar mengembangkan berbagai komoditi unggulan yang selama ini telah dihasilkan, sehingga mampu mengembalikan kejayaan seperti dulu,” pungkas Gogot. ***
