POJOKSATU.id, JEMBER – Gelombang penolakan terhadap rencana pembangunan markas Batalyon TP di Kecamatan Silo terus berlanjut.
Sejumlah massa yang tergabung dalam Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jember dan perwakilan petani Desa Silo menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Jember pada Jumat (18/9/2026) sore.
Aksi bertajuk "Silo Menggugat: Bebaskan Silo Dari Bayang-Bayang Militerisme" ini merupakan bentuk protes atas ancaman perampasan ruang hidup petani.
Massa menolak alih fungsi lahan ber-SK Perhutanan Sosial (HKm) di dalam Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) yang selama ini dikelola warga untuk kedaulatan pangan.
Sebelum mendatangi kantor bupati, massa aksi juga sempat menyuarakan tuntutannya di depan Gedung DPRD Jember.
Merespons aksi tersebut, Bupati Jember Gus Fawait turun langsung menemui para demonstran.
Baca Juga: Millie Bobby Brown dan Jake Bongiovi Punya Anak Kedua, Kembali Pilih Jalur Adopsi
Tidak sendirian, Gus Fawait didampingi langsung oleh Ketua DPRD Jember Ahmad Halim dan Dirut Perumda Perkebunan (PP) Kahyangan Gogot Cahyo Baskoro.
Gus Fawait mengapresiasi cara mahasiswa dan petani dalam menyampaikan aspirasi.
"Adik-adik mahasiswa yang mengawal adalah kaum-kaum akademik, maka aksinya pun dilakukan secara terhormat dan dilakukan secara kondusif. Boleh tepuk tangan untuk adik-adik mahasiswa," ujar Gus Fawait.
Baca Juga: Korban KM Virgo Transport 8 Terjebak di Badan Kapal, Petugas SAR Temukan 3 Jenazah Baru
Ia juga menegaskan bahwa kehadiran pihak eksekutif dan legislatif secara bersamaan di hadapan massa adalah bukti keseriusan pemerintah daerah dalam menuntaskan masalah ini tanpa saling lempar tanggung jawab.
Terkait tuntutan utama penolakan Batalyon TP, Gus Fawait menyatakan bahwa Pemkab Jember mendukung program ketahanan pangan nasional.
Namun, ia juga memberikan penjelasan yang realistis mengenai batas kewenangan daerah.
"Saya akan menindaklanjuti karena memang ini bukan porsi kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember seutuhnya. Tetapi, Pemerintah Kabupaten Jember tidak boleh lepas tangan begitu saja!" tegas Gus Fawait.
Baca Juga: Beasiswa Zakat 2026 Diperpanjang hingga 21 September, Cek Syarat dan Dokumen Pendaftarannya
Ia berjanji akan mengakomodir seluruh aspirasi, baik yang pro maupun kontra, untuk diteruskan kepada pihak yang memiliki kewenangan penuh.
Sebagai bentuk keseriusan dan jaminan kepada masyarakat Silo, di puncak acara dialog tersebut, Gus Fawait membacakan pakta komitmen di hadapan massa aksi.
Dokumen tersebut juga langsung ditandatangani oleh dirinya selaku Bupati dan Ahmad Halim selaku Ketua DPRD Jember.
Baca Juga: Alexander Jeremejeff Makin Nyetel, Java United Jadi Tantangan Berikutnya
Dalam surat komitmen tertanggal 18 September 2026 tersebut, Gus Fawait membacakan beberapa poin krusial yang menanggapi tuntutan Aliansi Silo Bergerak.
Poin pertama, Pemkab Jember berkomitmen menyelesaikan konflik lahan di Silo dengan mempertimbangkan aspek pemenuhan hak-hak masyarakat sekitar.
Kedua, Gus Fawait menjamin adanya transparansi informasi terkait pengawalan aspirasi.
Baca Juga: Java United Tak Gentar Hadapi Persija Jakarta, Laga Tanpa Penonton di Stadion
"Bahwa saya Bupati Jember berkomitmen untuk memberikan transparansi informasi mengenai pengawalan aspirasi yang telah diajukan oleh Aliansi Silo Bergerak secara terbuka, berkeadilan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan," bacanya dari lembar komitmen.
Ketiga, dan yang paling krusial, Pemkab Jember berjanji akan melakukan intervensi birokrasi dengan pihak militer setempat guna mencegah terjadinya perampasan ruang hidup warga.
"Saya Bupati Jember berkomitmen untuk berkoordinasi dengan pihak Kodim atau Dandim 0824, agar sebelum melakukan aktivitas pembangunan Batalyon TP di Silo yang dapat mengakibatkan konflik lahan dan perampasan terhadap ruang hidup masyarakat sekitar, saya berharap Pak Dandim bisa berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Jember," urai Gus Fawait.
Di akhir penyampaiannya, Gus Fawait kembali memastikan bahwa dokumen komitmen tersebut menjadi pegangan bersama antara masyarakat, mahasiswa, dan Pemerintah Kabupaten Jember untuk terus mengawal kedaulatan petani di Desa Silo. ***
