JAKARTA, POJOKSATU.id - Relawan Gibran Rakabuming, DPP Kami Gibran menumpahkan kekecewaan terhadap Presiden Prabowo Subianto usai putra Joko Widodo itu mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden (Wapres).
Relawan merasa Gibran dibiarkan sendiri. Mereka mengingatkan momen Prabowo saat ke Solo dan meminta Gibran jadi pasangan di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Kami adalah salah satu saksi hidup ketika pertemuan pertama Pak Prabowo ditemani Mas Teddy ke Solo untuk mengajak Mas Gibran untuk menjadi pasangan beliau di Angkringan Omah Semar Solo sekitar bulan Mei tahun 2023," tulis @dppkamigibran di Threads, Kamis, 12 November 2026.
"Dan sekarang kami juga akan menjadi saksi hidup bagaimana mas Gibran dibiarkan sendirian. Kami tidak akan lupa, semoga bapak tidak lupa juga," tegas DPP Kami Gibran.
Mereka juga menjelaskan alasan mengapa menjadi relawan Gibran selama ini.
"Mas Gibran memulai bisnisnya di Solo. Nganter catering-nya nyetir mobil bak sendiri. Di saat Pak Jokowi sudah menjabat wali kota. Satu-satunya anak presiden yang memulai kariernya dari wali kota itu cuma Mas Gibran," jelas relawan.
Mereka menilai Gibran bekerja dengan baik saat di Solo. "Dan, kami capek suara anak muda cuma selalu dipakai untuk Pemilu saja, Cawapres di 2024 yang punya pengalaman di eksekutif paham tentang pentingnya pelayanan publik cuma Mas Gibran. Gitu njih," demikian pernyataan DPP Kami Gibran.
Seperti diketahui, nama Gibran jadi pasangan Prabowo untuk Pemilu 2024 diumumkan usai pertemuan para ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Kartanegera, Jakarta Selatan, Oktober 2023.
Sementara, pertemuan pertama Prabowo dan Gibran dilakukan pada 19 Mei 2023 di Angkringan Omah Semar Solo dan dihadiri banyak relawan Jokowi.
Setelah menang Pemilu 2024, masa jabatan Wapres Gibran hanya bertahan dua tahun setelah mengajukan pengunduran diri.
Hal itu terjadi lantaran polemik persyaratan pendidikan Gibran, dimana Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan setingkat SMA.
Kemudian diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang diajukan warga bernama Subhan pada 30 Oktober 2026, bahwa surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
Selain itu, DPR juga menerima usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat dari ratusan anggota DPR yang bakal berujung pada pemakzulan Gibran. ***
