POJOKSATU.id - Kementerian Agama (Kemenag) akan menyusun Peraturan Menteri Agama (PMA) untuk memperbaiki tata kelola pemberangkatan dan pendidikan mahasiswa Indonesia di Mesir.
Langkah ini dilakukan setelah pemerintah menemukan sejumlah persoalan dalam proses pemberangkatan dan keberadaan mahasiswa Indonesia di negara tersebut.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah lebih dari 10.000 mahasiswa dilaporkan belum memiliki izin tinggal yang sesuai.
Melalui PMA, Kemenag ingin memperjelas mekanisme pemberangkatan, memperkuat pengawasan terhadap lembaga pengirim, serta memastikan mahasiswa yang berangkat benar-benar mendapatkan pendidikan sesuai tujuan awal.
Wakil Menteri Agama (Wamenag) menegaskan, pembenahan tata kelola tersebut terutama bertujuan melindungi pelajar Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri.
Pemerintah tidak ingin cita-cita anak dan harapan orang tua untuk mendapatkan pendidikan justru dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
"Tujuan kita menyelamatkan anak-anak itu. Kita ingin setiap anak yang berangkat ke sana memang benar-benar karena niatnya belajar.
Mereka berangkat untuk menuntut ilmu, bukan justru menghadapi persoalan yang membuat tujuan pendidikannya tidak tercapai," tegas Wamenag dalam rapat koordinasi terkait tata kelola pelajar dan mahasiswa Indonesia di Mesir, di Kantor Kemenag, Kamis (12/11/2026).
Wamenag menyoroti laporan mengenai pelajar Indonesia yang diberangkatkan ke Mesir untuk menempuh pendidikan, tetapi tidak menjalani proses belajar sebagaimana mestinya.
Sebagian dari mereka justru menghadapi persoalan tempat tinggal dan biaya hidup. Bahkan, ada pelajar yang harus mencari penghasilan sendiri selama berada di Mesir.
Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena orang tua telah mengeluarkan biaya tidak sedikit dan menaruh harapan besar agar anak-anak mereka memperoleh pendidikan yang layak.
"Intinya kita ingin, setiap anak yang berangkat ke sana itu karena niatnya belajar, memang betul belajar.
Jangan sampai orang tua sudah punya harapan besar, sudah mengirimkan anaknya dengan biaya yang tidak sedikit, tetapi ternyata anak tersebut tidak mendapatkan apa yang menjadi tujuan awal keberangkatannya," lanjutnya.
Lebih dari 10.000 Mahasiswa Belum Memiliki Izin Tinggal Sesuai
Dalam rapat koordinasi tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Sesditjen Pendis) Arskal Salim memaparkan perkembangan jumlah pelajar dan mahasiswa Indonesia di Mesir yang telah melampaui 20.000 orang.
Dari jumlah tersebut, lebih dari 10.000 orang dilaporkan belum memiliki izin tinggal yang sesuai.
Selain itu, ditemukan kasus pelajar yang masuk ke Mesir menggunakan visa wisata, kemudian baru mengurus perubahan status menjadi pelajar setelah berada di negara tersebut.
Temuan ini memperlihatkan perlunya pembenahan mekanisme pemberangkatan dan pengawasan sejak dari Indonesia.
Sistem rekomendasi satu pintu yang selama ini diterapkan juga masih menghadapi sejumlah kendala dalam pelaksanaannya.
PMA Dinilai Lebih Kuat daripada Surat Edaran
Dari sisi regulasi, Kepala Biro Hukum Kementerian Agama Imam Syaukani menjelaskan bahwa pengaturan melalui surat edaran belum cukup kuat untuk menjangkau pihak-pihak di luar lingkungan Kemenag.
Menurutnya, surat edaran lebih bersifat imbauan sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap pihak lain.
Karena itu, penyusunan PMA dinilai dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk mengatur seluruh pihak yang terlibat dalam pemberangkatan mahasiswa Indonesia ke Mesir.
"Surat edaran itu sifatnya lebih ke imbauan. Jadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada pihak lain di luar Kementerian Agama. Karena itu, perlu dipikirkan instrumen regulasi yang lebih kuat, sehingga pengaturan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pemberangkatan ini memiliki dasar hukum yang jelas," jelasnya.
Dalam rapat tersebut, Wamenag juga mengidentifikasi tiga jalur pemberangkatan mahasiswa Indonesia ke Mesir, yaitu:
Kantor Kementerian Agama di daerah.
Pesantren atau madrasah.
Mediator atau perantara.
Ketiga jalur tersebut perlu memiliki mekanisme dan pembagian tanggung jawab yang jelas. Dengan begitu, proses pemberangkatan mahasiswa dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan.
Atase Pendidikan KBRI Mesir Ingatkan Jalur Resmi Al-Azhar
Atase Pendidikan KBRI Mesir Ustaz Muta'ali turut menyampaikan pandangan mengenai kondisi pelajar Indonesia di Mesir.
Ia mendukung penguatan pengawasan, tetapi mengingatkan agar kebijakan yang disusun tetap mempertimbangkan lembaga pendidikan yang telah memiliki jalur resmi dan kredibel dengan Al-Azhar.
Dengan demikian, pengaturan pemberangkatan mahasiswa dapat dilakukan secara selektif tanpa menghambat jalur pendidikan yang selama ini telah berjalan dengan baik.
Kemenag Siapkan Tim Penyusun PMA Mahasiswa ke Mesir
Sebagai tindak lanjut rapat koordinasi, Wamenag meminta agar usulan surat keputusan pembentukan tim segera disiapkan untuk disampaikan kepada Menteri Agama.
Tim tersebut nantinya bertugas menyusun rencana kerja dan menyiapkan poin-poin pembahasan untuk koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
"Nanti mungkin kasih sama saya dulu, saya ketemu dulu dengan menterinya, supaya dia mengundang menteri-menteri yang terkait dengan apa yang sedang kita bahas," ujar Wamenag saat mengarahkan tindak lanjut pembahasan. ***
